SPM Uang Persediaan (UP)

• Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
• Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
• KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
• UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:

1. Belanja Barang (akun 52);
2. Belanja Modal (akun 53);
3. Belanja Lain-lain (akun 58).

• UP yang diajukan berupa :

1. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
2. UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.

• Proporsi pengajuan UP ke KPPN adalah sebagai berikut :

1. Besaran UP tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP.
2. Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP.

• Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan terhadap :

1. Perubahan UP melampaui besaran UP.
2. Perubahan proporsi besaran UP tunai yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 dengan dengan mempertimbangkan :

• Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun.
• kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP.

• KPA dapat mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100% apabila memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP hanya sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
• Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-.
• Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 50.000.000,- .
• Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
• Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.
• Terkait dengan teguran dalam pengelolaan Uang Persediaan, dirubah menjadi sebagai berikut :

1. Dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam PMK-190).
2. Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (revolving UP), maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar 25%.

• Sudah menyelesaikan kewajiban administrasi Tahun Anggaran Sebelumnya, antara lain :

1. Sisa UP/TUP tahun anggaran sebelumnya sudah nihil;
2. Sudah melakukan rekonsiliasi UAKPA bulan Desember TA sebelumnya;
3. Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember TA sebelumnya;
4. Sudah menyampaikan syarat-syarat awal tahun anggaran (SK Pejabat Pengelola Keuangan, Spesimen Tanda Tangan, PIN PPSPM, dan Permohonan KIPS)

• Pemberian UP diberikan paling banyak (dihitung dari pagu akun 52, 53, dan 58) :

1. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000;
2. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000  sampai dengan Rp6.000.000.000 ;
3. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 .