Lubuksikaping

Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping

Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2024

Pada Hari Kamis dan Jumat, 14 dan 15 Desember 2023, Plt. Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Khairil Indra  menyelenggarakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2024 melibatkan Pemda Kabupaten Pasaman dan Pemda Kabupaten Pasaman Barat.

Pada hari Kamis, kegiatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman, diserahkan secara simbolis oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Bapak Yasri Uripsyah kepada seluruh KPA instansi vertikal. Pada kesempatan ini juga dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Instansi Vertikal penerima DIPA 2024 di Pasaman dan Para Pimpinan Perangkat Daerah Pemda Kabupaten Pasaman.

Pada hari Jumat, 15 Desember 2023, kegiatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 dilaksanakan di Ruang Auditorium Lantai II Kantor Bupati Pasaman Barat, secara simbolis diserahkan oleh oleh Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi kepada seluruh KPA Instansi vertikal. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Bupati Pasaman Barat, H. Risnawanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Hendra Putra, seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Instansi Vertikal penerima DIPA 2024 di Pasaman Barat, dan Para Pimpinan Perangkat Daerah Pemda Kabupaten Pasaman Barat.

Ada hal yang berbeda pada kegiatan penyerahan DIPA kali ini. Jika penyerahan tahun sebelumnya menggunakan DIPA petikan berbentuk dokumen fisik, maka pada penyerahan DIPA tahun 2024 ini, diserahkan secara digital (tanpa ada dokumen fisik yang dicetak). DIPA yang diserahkan melalui proses digitalisasi dan penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi sejalan dengan penerapan Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Alokasi Dana Tahun 2024 yang diterima oleh Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 1.076.223.396.000,- sebagai berikut:

TKD:

894.062.966.000

 

 

DBH:

8.468.934.000

 

 

DAU:

622.183.074.000

 

 

DAK Fisik:

20.817.599.000

 

 

DAK NonFisik:

165.725.644.000

 

 

Insentif Fiskal

6.916.344.000

 

 

Dana Desa

69.951.371.000

 

DIPA

182.160.430.000

 

Total Alokasi Pasaman

1.076.223.396.000

  

Selanjutnya Alokasi Dana Tahun 2024 yang diterima oleh Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 1.229.718.462.000 sebagai berikut:

TKD:

1.029.116.006.000

 

 

DBH:

20.540.551.000

 

 

DAU:

665.780.164.000

 

 

DAK Fisik:

48.146.114.000

 

 

DAK NonFisik:

190.552.441.000

 

 

Insentif Fiskal

7.032.779.000

 

 

Dana Desa

97.063.957.000

 

DIPA

200.602.456.000

 

Total Alokasi Pasaman Barat

1.229.718.462.000

 

Dalam Laporannya, pada kegiatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD 2024 secara digital, Plt. Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Khairil Indra menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diketahui bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tanggal 5 Januari 2022. Undang-Undang HKPD diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi latar belakang terbitnya UU HKPD antara lain : (a) mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, (b) Penguatan Local Taxing Power, (‘c) Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, (d) Harmonisasi Belanja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran penganggaran dalam mendukung pembangunan nasional, mengakomodasi penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, dan penerapan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Pertama terkait KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah tidah hanya menjalankan fungsi sebagai kasir (Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah). KPPN juga menjalankan fungsi  Financial Advisor (konsultan keuangan) terkait dengan Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pengelolaan APBD, dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu SDM di KPPN diminta untuk dapat memotret permasalahan fiskal di daerah sebagai akibat dari penerapan aturan baru / kebijakan baru yang telah di susun oleh Pemerintah Pusat.

Kedua Terdapat juga 8 Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). SMV yang berbentuk BLU antara lain   : Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),  Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sedangkan SMV Kemenkeu yang berbentuk BUMN antara lain : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Financial (Persero), PT Geo DIPA Energi (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). 8 SMV Kemenkeu tersebut dapat menjadi kanal alternatif dalam mendukung pembiayaan keuangan daerah dan membantu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Jadi dana SMV adalah dana selain dari dana APBN sebagaimana tertuang dalam DIPA, yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk mendukung proses pembangunan di daerah.

Ketiga Kepala KPPN juga menyampaikan bahwa tugas KPPN tidak hanya sebagai kasir, tetapi lebih luas lagi karena menjalankan fungsi Regional Chief Economist (RCE) untuk mendeliver kebijakan Kemenkeu dan mengcapture konstelasi Keuangan Daerah. Selain sebagai RCE, KPPN juga menjalankan fungsi Pengelola Fiskal di Daerah, Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, dan Fungsi Treasurer yaitu menyalurkan dana APBN , mengendalikan tata kelola pelaksanaan anggaran di daerah yang efektif dan efisien. Semua hal tersebut perlu didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif antara KPPN Lubuk Sikaping, Satker K/L, dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah mengharapkan  DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 dapat ditindaklanjuti segera agar APBN 2024 dilaksanakan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat segera secara maksimal. Momentum penyerahan DIPA TA 2024 ini merupakan sarana untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara satker K/L, Pemerintah Daerah, dan KPPN Lubuk Sikaping. Penyerahan DIPA ini sekaligus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat dalam upaya penanganan pandemi secara efektif, dan memulihkan kembali kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

 

 

 

 

 

Footer

 Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Kontak Kami

Hak Cipta HaDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Ikuti Kami

IKUTI KAMI

Search