Lubuk Sikaping – Dalam upaya mendorong modernisasi dan digitalisasi pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah. Acara yang bertempat di aula KPPN Lubuk Sikaping ini dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari berbagai satuan kerja di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Bapak Syahrawi Munthe. Dalam sambutannya, Bapak Syahrawi Munthe menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam sistem pembayaran belanja negara. "Penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, seperti Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah, adalah wujud nyata komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel," ujar beliau. Bapak Syahrawi juga menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengurangi penggunaan uang tunai, menekan risiko penyimpangan, serta mempercepat proses transaksi.
Penyampaian materi inti kemudian dilanjutkan oleh Bapak Heru dan Ibu Dewi, perwakilan dari Divisi Treasury and Banking (TRB) Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mereka menjelaskan secara mendalam bahwa KKI Segmen Pemerintah dirancang sebagai solusi modern untuk pembayaran belanja barang dan jasa di dalam negeri, menggantikan mekanisme uang persediaan (UP) tunai yang konvensional.
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa KKI Segmen Pemerintah memberikan berbagai manfaat signifikan. Pertama, efisiensi, karena memungkinkan transaksi belanja tanpa perlu proses penarikan uang tunai yang memakan waktu. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, sebab setiap transaksi tercatat secara digital dan terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah, memudahkan proses rekonsiliasi dan pelaporan. Ketiga, keamanan, karena mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan uang tunai.
Lebih lanjut, beliau memaparkan secara rinci mengenai mekanisme operasional KKI Segmen Pemerintah, mulai dari proses pengajuan kartu, mekanisme persetujuan limit, prosedur penggunaan untuk berbagai jenis belanja seperti pembelian tiket, akomodasi, dan barang/jasa, hingga tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta sosialisasi memahami prosedur dengan baik, sehingga implementasi di masing-masing satuan kerja dapat berjalan lancar.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam langkah awal adopsi KKI Segmen Pemerintah di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping. Diharapkan, setelah sosialisasi ini, seluruh satuan kerja dapat segera mengimplementasikan penggunaan KKI Segmen Pemerintah dengan optimal, mendukung terciptanya ekosistem pembayaran pemerintah yang modern, aman, dan efisien. Partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam sesi tanya jawab juga menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen terhadap perubahan positif dalam pengelolaan keuangan negara.
