Lubuk Sikaping - Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pemerintah, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Digitalisasi Pembayaran Pemerintah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) pada Selasa (3/3) secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS), Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Tim Kanwil BRI Provinsi Sumatera Barat, Tim Kanwil BPS Provinsi Sumatera Barat, serta satuan kerja lingkup KPPN Lubuk Sikaping.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe. Dalam sambutannya, Beliau menekankan pentingnya digitalisasi pembayaran pemerintah sebagai bagian dari transformasi pengelolaan keuangan negara.
“Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah dan Cash Management System merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan belanja negara. Oleh karena itu, satuan kerja diharapkan dapat terus meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran digital tersebut,” ujar Beliau.
Pada sesi pertama, Tim Kanwil BPS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan materi mengenai Informasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Dalam paparannya dijelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup sensus ekonomi, serta pentingnya dukungan dari berbagai instansi pemerintah dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait pelaksanaan sensus yang akan datang.
Selanjutnya, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Aziz Mutohar, memaparkan materi terkait Akselerasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) pada satuan kerja lingkup KPPN Lubuk Sikaping. Dalam pemaparannya, disampaikan evaluasi penggunaan KKP dan CMS, serta berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan belanja negara yang lebih efektif dan efisien.
Sesi berikutnya diisi dengan troubleshooting penggunaan KKP dan CMS Virtual Account yang disampaikan oleh Tim Kanwil BRI Provinsi Sumatera Barat. Dalam sesi ini dijelaskan berbagai aspek teknis terkait prosedur penerbitan KKP, mekanisme penggunaan CMS Virtual Account, serta solusi atas kendala yang sering dihadapi oleh satuan kerja dalam implementasi pembayaran digital.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Beberapa satuan kerja menyampaikan pertanyaan terkait proses pengajuan KKP, penggunaan CMS dalam pembayaran kepada pihak ketiga, serta kendala teknis yang dihadapi dalam implementasi kedua instrumen tersebut. Para narasumber memberikan penjelasan dan solusi yang diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam mengoptimalkan penggunaan KKP dan CMS.
Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan satuan kerja lingkup KPPN Lubuk Sikaping dapat semakin memahami manfaat dan mekanisme penggunaan KKP dan CMS, sehingga pemanfaatannya dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, upaya digitalisasi pembayaran pemerintah dapat terus didorong guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.
