Bertempat di Hotel Harper Purwakarta BPKP Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa se-Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan beberapa narasumber antara lain Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebuadayaan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Purwakarta menghadirkan peserta Dinas PMD dari seluruh dari Pemerintah Daerah di Jawa Barat, seluruh Camat di Kabupaten Purwakarta dan sebagian Kepala Desa yang ada di Kabupaten Purwakarta.
Kegiatan Workshop yang mengambil Tema “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” dipandu oleh Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Moderator. Beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber antara lain terkait pemerataan pembangunan melalui dana desa dan prioritas pemanfaatannya oleh Deputi Kemenko Pembangunan Manusia, Monitoring dan Evaluasi atas Penyaluran Dana Desa se-Provinsi Jawa Barat oleh Kakanwil DJPb Jawa Barat, Prioritas Pembangunan di Jawa Barat yang menjadi keweangan pemerintah desa disampaikan oleh DPMD jabar, beberapa hasil temuan dan penyalahgunaan Dana Desa oleh Inspektur Daerah Jabar dan Pemanfaat Teknologi dalam pengelolaan keuangan desa oleh Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat. Sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat bahwa realisasi penyaluran Dana Desa per 15 Desember 2023 di jawa Barat sudah mencapai 98,78% dari pagu Dana Desa se-Jawa Barat sebesar Rp6,25 triliun. Dari jumlah tersebut telah diserap oleh desa sebesar Rp4,35 triliun atau 70,59% dengan capaian output sebesar 89,49%. Disampaikan juga capaian dari Kabupaten Purwakarta sebagai “Tuan Rumah” kegiatan dengan realisasi penyaluran sebesar 99,78% atau di atas rata-rata Jawa Barat yang sampai dengan saat ini masih tersisa 1 (satu) desa yang belum disalurkan.
Kegiatan yang diawali dengan penandatangan Nota Kesepahaman Dalam Pengelolaan Dana Desa oleh seluruh Pemda se-Jawa Barat termasuk oleh BPKP Jabar, DJPb Jabar, Inpektur Daerah Jabar dan DPMD Jabar. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menghilangkan kemiskinan ektrem dan tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Barat, pengelolaan keuangan desa yang semakin optimal, pemerataan pembangunan di setiap desa di Jawa Barat dan penurunan jumlah kasus hukum di desa karena penyalahgunaan Dana Desa oleh perangkat desa.
