“Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 mencapai Rp1,28 triliun atau 47,54% dari pagu, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 yang hanya mencapai Rp321,04 miliar atau 36,68% dari pagu”. Hal tersebut disampaikan Budi Utomo, Kepala KPPN Solok, dalam press release APBN periode Semester I TA 2023 pada kamis lalu.
Budi Utomo menambahkan bahwa Per 30 Juni 2023, alokasi pagu anggaran belanja wilayah kerja KPPN Solok mengalami peningkatan sebesar Rp7,79 miliar dibandingkan periode bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut berupa penambahan pagu belanja barang sebesar Rp7,62 miliar dan pagu belanja modal Rp175,01 juta. Budi Utomo berharap penambahan pagu ini dapat direalisasikan secara maksimal sehingga berdampak positif bagi perekonomian di wilayah Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan.
“Realisasi belanja Rp1,28 triliun terdiri dari belanja K/L sebesar Rp222,98 miliar (49,48% dari pagu) dan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,05 triliun (47,15% dari pagu)”, tambahnya. Realisasi belanja pegawai dan belanja modal masing-masing sebesar 51,62% dan 62,52%, melampaui target yang ditetapkan. Namun realisasi belanja barang hanya mencapai 45,24%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 50%. Budi utomo menyampaikan harapannya agar seluruh satker meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di periode berikutnya sehingga seluruh target dapat tercapai. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain realisasi agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), belanja kontraktual, pengelolaan UP/TUP, dan pelaporan capaian output. Terhitung mulai awal Semester II ini, target capaian output tidak lagi sesuai dengan target penyerapan anggaran, namun diserahkan kepada satker untuk menentukan target sesuai dengan karakteristik output.
Budi Utomo juga menyampaikan agar satker mendukung program transaksi nontunai dengan berbelanja melalui platform digipay satu dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). “Kami akan terus mengevaluasi realisasi belanja dengan KKP. Hal ini akan menjadi dasar persetujuan porsi UP KKP tahun 2024. Oleh karena itu, satker hendaknya memaksimalkan realisasi belanja dengan KKP”.
Budi Utomo juga menyampaikan agar satker mendukung program transaksi nontunai dengan berbelanja melalui platform digipay satu dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). “Kami akan terus mengevaluasi realisasi belanja dengan KKP. Hal ini akan menjadi dasar persetujuan porsi UP KKP tahun 2024. Oleh karena itu, satker hendaknya memaksimalkan realisasi belanja dengan KKP”. Selanjutnya, Budi Utomo menyampaikan realisasi belanja TKD periode Semester I mencapai Rp1,05 triliun atau 47,15% dari pagu anggaran. TKD yang telah disalurkan berupa DBH senilai Rp24,26 miliar, DAU senilai Rp755,98 miliar, Dana Transfer Khusus senilai Rp206,39 miliar, Dana Desa senilai Rp61,26 miliar, dan Dana Insentif Fiskal senilai Rp10,38 miliar. Budi Utomo meminta dukungan pemda agar penyaluran TKD dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini, disampaikan juga realisasi penerimaan perpajakan periode Semester I oleh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Solok, Rika Dian Herawati. Penerimaan Pajak Dalam Negeri s.d. Juni 2023 mencapai Rp294,62 miliar atau sama dengan 35,69%, tumbuh negatif -5,02% (y-o-y). Kinerja penerimaan pajak yang pada periode Januari-Juni 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aktivitas ekonomi yang perlahan mengalami perkembangan, diiringi dengan kenaikan angsuran PPh Badan namun masih terdapat Restitusi dan adanya dampak dari kebijakan perpajakan yang membuat setoran pajak mengalami penurunan di periode yang sama. Restitusi tahun 2023 didominasi oleh jenis pajak PPN dan PPh Pasal 25/29 Badan. Secara kumulatif, kelompok pajak PPh Non Migas mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya setoran PPh Pasal 25 Badan. Kinerja Administrasi Pemerintahan tumbuh positif 36,90%, dimana Kontribusi WP Bendahara (APBN/APBD/Dana Desa) sebesar 8,11% dari total penerimaan.
Dari empat jenis pajak, kelompok pajak PPh Non Migas mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,29% dengan capaian sebesar 44,44% dan memiliki kontribusi sebesar 59,48% dari seluruh penerimaan akibat adanya perbaikan ekonomi dan meningkatnya setoran PPh Pasal 25 Badan. Sementara itu, kelompok pajak PPN mengalami penurunan terbesar yaitu sebesar –22,06%, hal ini dikarenakan adanya dampak perubahan kebijakan peraturan serta restitusi atas jenis pajak dimaksud.
Penerimaan PBB KPP Pratama Solok s.d Juni 2023 sebesar Rp831 juta dimana pembayaran terbesar ada pada PBB Sektor Perkebunan, dimana sebesar Rp513,74 juta merupakan penerimaan PBB wilayah Kabupaten Solok Selatan. Rika berharap kedepannya, penerimaan pajak akan tetap mencatat kinerja yang baik sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi. Namun dengan basis penerimaan tahun 2022 yang terus meningkat pada Juni – Desember, kinerja pertumbuhan kemungkinan akan mengalami normalisasi.
#DJPbHAnDAL
#KPPNSolokRancak
#KPPNSolokWBK
#KPPNSolokMenujuWBBM
