Press Release APBN
Kamis 7 Maret 2024, bertempat di ruang aula KPPN Solok, diselenggarakan kegiatan stakeholders day yang dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mita KPPN Solok. Dalam kegiatan ini Kepala KPPN Solok menyampaikan realisasi
anggaran per 31 Januari 2024 sebagai berikut :
1) Alokasi Anggaran Belanja Negara yang dibayarkan melalui KPPN Solok Per 31 Januari 2024 mencapai Rp2.848.59 M terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp487,70 M (17,12%) yang disalurkan pada 65 satuan kerja dan Transfer ke Daerah sebesar 360,88 M
(82,88%) yang disalurkan pada 3 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
2) Realisasi Belanja per 31 Januari 2024 mencapai Rp185,07 M (6,50%).
a. Belanja K/L
Realisasi belanja K/L s.d 31 Januari 2024 sebesar Rp20,75 M (4,25%):
b. Belanja TKD
Realisasi Belanja TKD s.d 31 Januari 2024 mencapai Rp164,32 M atau 6,96% dari Pagu anggaran. TKD yang telah disalurkan berupa DBH senilai Rp3,57 miliar, DAU senilai Rp107,12 miliar, Dana Transfer Khusus senilai Rp53,62 miliar.
Sementara Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal belum ada realisasi.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
1) Nilai IKPA 2023 mencapai 96,05, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai 95,91.
a. 3 satker dengan nilai IKPA kategori cukup (70 ≤ nilai IKPA < 89)
b. 23 satker dengan nilai IKPA kategori Baik (89 ≤ nilai IKPA < 95)
c. 40 satker dengan nilai IKPA kategori Sangat Baik (nilai IKPA ≥ 95)
2) Nilai IKPA Januari 2024 belum dapat dilihat pada apliasi OMSPAN, namun terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian:
a. Terdapat 2 satker yang belum mengajukan UP, yaitu 299564 Kantor Kementerian Agama Kab. Solok dan 401923 Pengadilan Agama Solok (kemungkinan tahun ini tidak mengelola UP karena tahun lalu memang tidak mengelola UP)
b. Sebagian besar satker telah mengajukan revisi halaman III DIPA sebelum jatuh tempo. Namun setelah dicek, deviasi halaman III DIPA bulan Januari dan Februari masih tinggi. Seharusnya, RPD Januari disamakan dengan realisasi Januari pada saat
penyampaian update halaman III DIPA. Hal ini agar menjadi perhatian pada periode berikutnya.
3) Digitalisasi pembayaran
a. KKP :
Satker pengelola UP KKP = 16 satker
Satker aktif bertransaksi = 3 satker
- BPSIP SUMATERA BARAT Rp49,548,680
- BPSI TANAMAN BUAH TROPIKA Rp878,290
- KPPN SOLOK Rp358,9244
b. Digipay :
Target : seluruh satker bergabung dalam digipaysatu. Satker akan diundang untuk asistensi dan pendaftaran user digipay.
Belum terdapat transaksi per Januari 2024.
Seluruh satker diharapkan dapat mendukung digitalisasi pembayaran dengan digipay dan KKP.
Penyerahan Penghargaan Satker Berprestasi Periode Semester II TA 2023
Kepala KPPN Solok menyampaikan penghargaan kepada para stakeholder dengan beberapa kategori sebagai berikut:
I. Peringkat Lima Besar Hasil Penilaian Satuan Kerja Berprestasi Kategori dengan Bobot Indikator 100 adalah sebagai berikut:
Peringkat Pertama: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh (406049) dengan nilai 100;
Peringkat Kedua: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang (406033) dengan nilai 99,28;
Peringkat Ketiga: Lembaga Pemasyarakatan Solok (406137) dengan nilai 99,19;
Peringkat Keempat: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok (525212) dengan nilai 98,99;
Peringkat Kelima: Pengadilan Agama Solok (401922) dengan nilai 98,28;
II. Peringkat Lima Besar Hasil Penilaian Satuan Kerja Berprestasi Kategori dengan Bobot Indikator 80 adalah sebagai berikut:
Peringkat Pertama: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok (527819) dengan nilai 100;
Peringkat Kedua: Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Solok Selatan (676345) dengan nilai 98,85;
Peringkat Ketiga: Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 5 Solok Selatan (601791) dengan nilai 98,05;
Peringkat Keempat: Pengadilan Negeri Solok (098785) dengan nilai 97,83;
Peringkat Kelima: Pengadilan Agama Kotobaru (401985) dengan nilai 97,65;
III. Kategori Satker Kolaboratif Tahun 2023
667193 Badan Pusat Statistik Kab. Solok Selatan
019979 Badan Pusat Statistik Kab. Solok
019962 Badan Pusat Statistik Kota Solok
IV. Kategori Penilaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Terbaik ( 3 besar ), sebagai berikut :
Peringkat Pertama : Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Solok Selatan (553739);
Peringkat Kedua : Kantor Kementerian Agama Kab. Solok (299563);
Peringkat Ketiga : Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Solok Selatan (676345)
V. Kategori Penilaian Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Terbaik ( 3 besar ), sebagai berikut :
Peringkat Pertama : Pengadilan Agama Muara Labuh (401990);
Peringkat Kedua : Kejaksaan Negeri Solok Selatan (673648);
Peringkat Ketiga : Pengadilan Negeri Kotobaru (400446);
VI. Kategori Penilaian Berdasarkan Kepatuhan Penyampaian Laporan Saldo Rekening Bendahara ( 5 besar ), sebagai berikut :
Peringkat Pertama: Pengadilan Agama Muara Labuh (401990) dengan nilai 99,61;
Peringkat Kedua: Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat (567449) dengan nilai 98,53;
Peringkat Ketiga: Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Solok Selatan (299610) dengan nilai 98,47;
Peringkat Keempat: Pengadilan Agama Muara Labuh (401991) dengan nilai 97,91;
Peringkat Kelima: Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman (BPSIT) Buah Tropika (412050) dengan nilai 97,88;
VII. Kategori Penilaian Berdasarkan Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Peringkat Pertama: Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat (567449);
Peringkat Kedua: Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika (412050);
Peringkat Ketiga: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok (527819);
Peringkat Keempat: Pengadilan Negeri Kotobaru (400446).
VIII. Kategori Penilaian Berdasarkan Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran melalui Digital Payment (DIGIPAY)
Peringkat Pertama: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok (527819);
Peringkat Kedua: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok (525212);
Peringkat Ketiga: Pengadilan Negeri Solok (099208);
Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat mitra kerja untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di periode berikutnya.
Layanan Bersama
Dalam kegiatan ini, KPPN Solok juga melaksanakan layanan bersama berupa penyediaan booth berupa Pojok Pajak bekerja sama dengan KPP Pratama Solok dan Pojok Integritas. Melalui Pojok Pajak ini, para mitra kerja dapat berkonsultasi terkait permasalahan yang dihadapi seperti pengisian SPT, NPWP16, dan sebagainya. Sementara Pojok Integritas disediakan bagi satker yang hendak mengetahui lebih banyak terkait proses penilaian WBK/WBBM.
Kepala KPPN Solok mengingatkan kembali bahwa seluruh penyelenggaraan layanan pada KPPN Solok adalah bebas biaya / Rp.0 (Nol). Apabila satker melihat, mendengar, atau mengetahui terdapat pejabat/pegawai KPPN Solok yang meminta dan/atau menerima gratifikasi, dimohon bantuan untuk melaporkan melalui saluran pengaduan yang telah disampaikan melalui surat dan media sosial KPPN Solok.
#Kemenkeusatu
#DJPbHAnDAL
#InTress
#KPPNSolokRANCAK
