Sumbawa Besar, Januari 2024 – Ketidakpastian dan lemahnya ekonomi global masih terus terjadi sampai dengan akhir tahun 2023. Aktivitas ekonomi global masih mengalami kontraksi terutama ditandai oleh Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur yang masih dibawah level 50. Meskipun demikian, perkembangan perekonomian Indonesia masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi pun tetap terjaga ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 5,05 persen. PMI Indonesia pun berada di zona ekspansi, di atas 50; hal ini menunjukkan geliat manufaktur yang positif. Aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat masih tetap kuat.
Kinerja APBN 2023 jauh lebih baik dari yang sudah didesain dan diperkirakan atau ahead the curve, artinya mampu menyehatkan APBN sendiri, dan pada saat yang bersamaan mampu menyehatkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Mulai dari pendapatan negara mencapai 112,64 persen dari target APBN 2023, belanja negara yang tumbuh 0,83 persen (yoy), hingga keseimbangan primer yang bernilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011.
Penghujung tahun 2023, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp2.774,30 triliun (112,64 persen dari target APBN 2023 atau 105,20 persen dari target Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 5,25 persen (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi Rp138,46 triliun dari periode yang sama tahun lalu, dengan menjaga tren kinerja yang masih positif sejak awal 2023. Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan Rp2.155,42 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp605,89 triliun, dan realisasi Hibah Rp12,99 triliun.
Realisasi pernerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak (Rp1,87 triliun, tumbuh 8,88 persen (yoy)) serta Kepabeanan dan cukai (Rp286,19 triliun, terkontraksi 9,94 persen (yoy)). Mengakhiri 2023, penerimaan pajak hattrick mencapai target, bahkan realisasi pada periode ini merupakan realisasi tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan pajak tetap kuat meskipun terjadi penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global.
Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp993,03 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp764,34 triliun. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik, utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah, serta tekanan akibat moderasi harga komoditas, restitusi, dan kebijakan yang tidak berulang. PPN Dalam Negeri yang sangat baik mencerminkan perekonomian domestik yang terus terjaga.
Capaian realisasi sementara penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas penerimaan Cukai Rp221,82 triliun, Bea Masuk (BM) Rp50,84 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp13,53 triliun; dimana realisasinya terkontraksi masing-masing: 2,23 persen (yoy), 0,47 persen (yoy), dan 66,03 persen (yoy). Kinerja penerimaan Cukai menurun terutama akibat produksi HT yang berkurang untuk pengendalian konsumsi dan upaya pengawasan rokok ilegal. Sedangkan kinerja BM dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan peningkatan pemanfaatan FTA. Di sisi lain, kinerja BK terutama masih dipengaruhi oleh harga produk sawit yang lebih rendah meskipun secara volume ekspor meningkat, serta penurunan harga dan volume ekspor komoditas tembaga dan bauksit.
Realisasi sementara PNBP melesat hingga Rp605,89 triliun (137,27 persen dari target APBN 2023 atau 117,47 persen dari target Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 1,73 persen (yoy). Capaian ini memecahkan rekor realisasi PNBP tertinggi yang sebelumnya dicapai tahun 2022. Kinerja Pendapatan Pertambangan Minerba, Pendapatan KND, dan Pendapatan PNBP K/L, dan Pendapatan BLU Non Kelapa Sawit masih menjadi lokomotif utama dalam mendongkrak capaian PNBP.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 Rp3.121,94 triliun (101,99 persen dari pagu APBN 2023 atau 100,15 persen dari pagu Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 0,83 persen (yoy). Realisasi tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp2.240,65 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp881,30 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dimanfaatkan untuk pelaksanaan program di bidang perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, realisasi BPP juga digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran manfaat pensiun serta pembayaran kewajiban Pemerintah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat seperti subsidi dan kompensasi.
Kinerja positif APBN menyebabkan keseimbangan primer 2023 berhasil kembali mencapai nilai positif sebesar Rp92,24 triliun setelah surplus terakhir di 2011. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat defisit Rp347,64 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB. Defisit tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp2.774,30 triliun, sedangkan Belanja Negara mencapai Rp3.121,94 triliun.
Tidak hanya nasional, kinerja APBN pada wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang dibukukan pada KPPN Sumbawa Besar dan dihimpun dari OMSPAN (Online Monitoring SPAN) dan MonSAKTI, realisasi pendapatan negara sampai Desember 2023 mencapai Rp4,01 triliun (tumbuh 68,48 persen (yoy)) dan realisasi belanja negara mencapai Rp3,96 triliun atau 99,09 persen dari pagu senilai Rp3,99 triliun.
Realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp3,90 triliun, tumbuh 66,88 persen (yoy) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp109,01 miliar, tumbuh 156,29 persen (yoy). Penerimaan perpajakan didominasi oleh pajak perdagangan internasional yang mencapai Rp2,57 triliun, tumbuh 77,60 persen (yoy); terdiri dari bea masuk sebesar Rp110,21 miliar yang terkontraksi 3,15 persen (yoy) serta bea keluar/pungutan ekspor sebesar Rp2,46 triliun atau tumbuh 84,48 persen (yoy). Kontribusi penerimaan pajak perdagangan internasional didominasi oleh kegiatan ekspor konsentrat tembaga ke beberapa negara sebagai penerimaan utama yang seluruhnya dikelola oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa. Selain perpajakan perdagangan internasional, dalam penerimaan perpajakan terdapat pajak dalam negeri sebesar Rp1,33 triliun, tumbuh 49,43 persen (yoy); terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp537,61 miliar (tumbuh 24,81 persen (yoy)), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp272,14 miliar (tumbuh 20,10 persen (yoy)), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp508,81 miliar (tumbuh 129,53 persen (yoy)), cukai sebesar Rp229,57 juta (tumbuh 197,37 persen (yoy)), serta pajak lainnya sebesar Rp10,12 miliar (terkontraksi 1,39 persen (yoy)).
Realisasi belanja belanja negara terdiri atas: belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp624,09 miliar (96,59 persen dari pagu) dan tumbuh sebesar 40,72 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp227,53 miliar (99,45 persen dari pagu) atau tumbuh 0,91 persen (yoy); sebesar Rp165,13 miliar untuk satker wilayah Kab. Sumbawa dan sebesar Rp62,40 miliar untuk satker wilayah Kab. Sumbawa Barat. Realisasi belanja barang sebesar Rp318,48 miliar (93,99 persen dari pagu) atau tumbuh 112,08 persen (yoy); yang terdiri dari Rp268,96 miliar untuk satker wilayah Kab. Sumbawa dan Rp49,52 miliar untuk satker wilayah Kab. Sumbawa Barat. Realisasi belanja modal sebesar Rp78,08 miliar (99,50 persen dari pagu) atau tumbuh 15,09 persen (yoy); Rp75,50 miliar untuk satker wilayah Kab. Sumbawa dan Rp2,58 miliar untuk satker wilayah Kab. Sumbawa Barat.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,33 triliun (99,57 persen dari alokasi), tumbuh mencapai 478,09 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari peyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,32 triliun (99,98 Persen dari alokasi); Rp303,97 miliar untuk Kab. Sumbawa dan Rp1,02 triliun untuk Kab. Sumbawa Barat. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,24 triliun (100 persen dari alokasi); Rp854,65 miliar untuk Kab. Sumbawa dan Rp388,78 miliar untuk Kab. Sumbawa Barat. Penyaluran Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik) sebesar Rp541,88 miliar (97,50 persen dari alokasi), tumbuh 41,86 persen (yoy); Rp406,01 miliar untuk Kab. Sumbawa dan Rp149,79 untuk Kab. Sumbawa Barat. Penyaluran Dana Desa sebesar Rp201,53 miliar (99,84 persen dari alokasi), tumbuh 3,76 persen (yoy); Rp152,20 miliar untuk Kab. Sumbawa dan Rp49,66 miliar untuk Kab. Sumbawa Barat. Selain itu, Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat mendapatkan insentif fiskal dalam rangka pengendalian inflasi pada tahun 2023, masing-masing senilai Rp11,44 miliar dan Rp9,65 miliar, yang sudah tersalur seluruhnya. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 31 Desember 2023, APBN lingkup KPPN Sumbawa Besar mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp56,01 miliar (1,40 persen terhadap pendapatan).
Kinerja positif APBN 2023 yang sehat dan yang kuat diharapkan dapat berlanjut dan menjadi pijakan kuat dalam rangka mencapai target pembangunan di 2024. APBN 2024 mengusung tema Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan reformasi lainnya, serta mendukung penguatan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. APBN diharapkan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional meskipun di tengah dinamika perekonomian global. Diharapkan harmoninsasi belanja pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan demi tercapainya program yang mendukung RPJMN 2020-2024, serta yang terpenting tercapainya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
