Namun, untuk mendukung tercapainya kesetaraan itu masih diperlukan berbagai upaya. Karena itulah pemerintah mendorong program pengarusutamaan gender (PUG), termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia.

“Dalam suratnya yang dibukukan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Ibu Kartini menulis, “Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan bumiputra merdeka dan berdiri sendiri.” Jadi, luar biasa. Walaupun mungkin tidak bisa sampai di ujungnya, tetapi paling tidak, Ibu Kartini sudah membuka jalan bagi kita semua. Kalau tidak ada Ibu Kartini mungkin tidak ada ibu kepala seksi, ibu kasubdit, ibu Kepala KPPN, ibu direktur, tidak ada Ibu Menteri. Kita saat ini sudah membuktikan menteri kita perempuan. Hal ini menunjukkan suatu dedikasi yang luar biasa dari Ibu Kartini,” sebut Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat menyampaikan arahan dalam acara Treasury Talk di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Senin (21/04).

Kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tahun 2025 sebagai momen reflektif sekaligus afirmatif untuk memperkuat komitmen DJPb dalam menciptakan ruang kerja dan ruang layanan publik yang aman, setara, dan inklusif. Sebab semangat Kartini bukan hanya tentang emansipasi perempuan, tetapi juga keberanian untuk mendobrak batasan serta memperjuangkan hak dan menciptakan perubahan sejalan dengan nilai-nilai yang relevan dengan perjuangan membangun tata kelola keuangan negara yang responsif dan inklusif.

“Saat ini, perang dagang antara negara-negara besar membuat kita semua harus berada dalam kewaspadaan, dan perempuan dapat ikut berperan. Menurut laporan McKinsey, partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki akan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) global sebesar 26% pada tahun 2025. Kecerdasan is everything. Dan seorang ibu adalah sumber kecerdasan bagi keluarganya, karena ia yang nantinya akan melahirkan dan lebih banyak berinteraksi dengan anaknya,” lanjut Dirjen Perbendaharaan.

Sebagai bagian dari birokrasi di bidang fiskal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan anggaran negara benar-benar inklusif dan adil, termasuk dalam penyaluran Dana Desa ke pemerintah daerah. Peran DJPb sebagai Treasurer kemudian Regional Chief Economist dan Financial Advisor menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak hanya tersalurkan dengan akuntabel, tetapi juga membawa dampak yang nyata bagi keadilan sosial dan kesetaraan.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan gelar wicara yang menghadirkan narasumber Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Bidang Transformasi Layanan Publik Inklusif Nurhasni dan Kepala Desa Sananrejo, Malang, Erna Yustining.

“KemenpanRB telah menjadi mitra strategis kami dalam mendorong transformasi layanan publik yang lebih inklusif di lingkungan DJPb. Melalui kolaborasi dengan KemenpanRB sejak tahun 2020 hingga 2024, sebanyak 7 unit kerja DJPb telah berhasil meraih predikat terbaik dalam Evaluasi Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di instansi pemerintah,” ungkap Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa dalam laporan kegiatan.

Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/