Sebagai bagian dari komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang inklusif dan berkeadilan, KPPN Wates terus mendorong pengarusutamaan gender (PUG) melalui penyediaan data terpilah pejabat perbendaharaan. Data ini tidak hanya menjadi alat analisis penting untuk memahami representasi gender dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam peran strategis.

Berdasarkan pemetaan data tahun 2025, berikut adalah komposisi pejabat perbendaharaan pada wilayah kerja KPPN Wates:

• KPA (Kuasa Pengguna Anggaran): 19 laki-laki, 5 perempuan

• PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): 21 laki-laki, 6 perempuan

• PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM): 18 laki-laki, 6 perempuan

• Bendahara: 11 laki-laki, 14 perempuan

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan cukup tinggi pada posisi bendahara, terdapat ketimpangan representasi pada jabatan strategis lainnya seperti PPK, PPSPM, dan KPA yang masih didominasi laki-laki. Fakta ini mencerminkan tantangan yang masih perlu diatasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di sektor perbendaharaan.

KPPN Wates melihat data terpilah ini sebagai dasar analisis gender yang penting, baik untuk menelaah hambatan struktural maupun sosial yang mungkin memengaruhi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Ke depan, data ini akan digunakan untuk mendorong kebijakan afirmatif, pelatihan kepemimpinan yang inklusif, serta monitoring pelaksanaan PUG di tingkat unit kerja.

Dengan memanfaatkan data yang akurat dan relevan, Ditjen Perbendaharaan semakin siap menjadi institusi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing dalam mengelola keuangan negara secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.