Tampilkan Semua Data
, atau pilih salah satu kategori berikut:241. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-3/PB/2018 Tentang:
Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
2018-01-30 2018 SE PDF
242. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-2/PB/2018 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I TA 2018
2018-01-29 2018 SE PDF
243. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-1/PB/2018 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I TA 2018
2018-01-26 2018 SE PDF
244. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-115/PB/2017 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap XI TA 2017
2017-12-28 2017 SE PDF
245. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-99/PB/2017 Tentang:
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
2017-12-22 2017 SE PDF
246. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-112/PB/2017 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap IX Tahun Anggaran 2017
2017-12-22 2017 SE PDF
247. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-113/PB/2017 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap VIII Tahun Anggaran 2017
2017-12-22 2017 SE PDF
248. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-114/PB/2017 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VII TA 2017
2017-12-22 2017 SE PDF