Pencarian Produk Hukum
Daftar Produk Hukum
  • 1. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-798/PB/2016
    Tentang:

    Penunjukan PT. Bank Bukopin Tbk Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat

    2016-12-30 2016 KEP PDF

  • 2. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-799/PB/2016
    Tentang:

    Penunjukan PT. BPD Sulawesi Tenggara Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat

    2016-12-30 2016 KEP PDF

  • 3. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-10960/PB/2016
    Tentang:

    Perpanjangan Dispensasi Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D

    2016-12-30 2016 S PDF

  • 4. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-806/PB/2016
    Tentang:

    Penunjukan PT. Bank BNI Syariah Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat

    2016-12-30 2016 KEP PDF

  • 5. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11000/PB/2016
    Tentang:

    Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 Unaudited

    2016-12-30 2016 S PDF

  • 6. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-94/PB/2016
    Tentang:

    Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VIII TA 2016

    2016-12-30 2016 SE PDF

  • 7. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-795/PB/2016
    Tentang:

    Penunjukan PT. BPD Sumatera Barat Sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat

    2016-12-30 2016 KEP PDF

  • 8. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-91/PB/2016
    Tentang:

    Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2016 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia

    2016-12-29 2016 SE PDF