249. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-1/PB/2018
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I TA 2018

1998-01-26 1998 SE PDF

250. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-115/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap XI TA 2017

1997-12-28 1997 SE PDF

251. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-99/PB/2017
Tentang:

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

1997-12-22 1997 SE PDF

252. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-112/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap IX Tahun Anggaran 2017

1997-12-22 1997 SE PDF

253. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-113/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap VIII Tahun Anggaran 2017

1997-12-22 1997 SE PDF

254. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-114/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VII TA 2017

1997-12-22 1997 SE PDF

255. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-110/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk Pelayanan Pendidikan Tahap VIII Tahun Anggaran 2017

1997-12-21 1997 SE PDF

256. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-111/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahap VII TA 2017

1997-12-20 1997 SE PDF