257. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-100/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk Pelayanan Pendidikan Tahap VII Tahun Anggaran 2017

2017-12-08 2017 SE PDF

258. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-97/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap V TA 2017

2017-12-07 2017 SE PDF

259. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-95/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VIII TA 2017

2017-12-05 2017 SE PDF

260. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-96/PB/2017
Tentang:

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian

2017-12-05 2017 SE PDF

261. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-94/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap V Tahun Anggaran 2017

2017-12-04 2017 SE PDF

262. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-93/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IX TA 2017

2017-11-23 2017 SE PDF

263. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-90/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Di Lingkungan Kementerian TR/BPN Tahap VI Tahun Anggaran 2017

2017-11-10 2017 SE PDF

264. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-89/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian pada Ditjen Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II TA 2017

2017-11-10 2017 SE PDF