265. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-95/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VIII TA 2017

1997-12-05 1997 SE PDF

266. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-96/PB/2017
Tentang:

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian

1997-12-05 1997 SE PDF

267. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-94/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap V Tahun Anggaran 2017

1997-12-04 1997 SE PDF

268. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-93/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IX TA 2017

1997-11-23 1997 SE PDF

269. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-90/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Di Lingkungan Kementerian TR/BPN Tahap VI Tahun Anggaran 2017

1997-11-10 1997 SE PDF

270. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-89/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian pada Ditjen Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II TA 2017

1997-11-10 1997 SE PDF

271. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-91/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Satker Setditjen Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap VIII TA 2017

1997-11-10 1997 SE PDF

272. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-88/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VII TA 2017

1997-11-07 1997 SE PDF