289. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-46/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap II TA 2017

1997-08-16 1997 SE PDF

290. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-64/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap III TA 2017

1997-08-16 1997 SE PDF

291. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-66/PB/2017
Tentang:

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

1997-08-15 1997 SE PDF

292. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-63/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Perikanan Satker Setditjen Perikanan Tangkap dan Dit Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap VI TA 2017

1997-08-10 1997 SE PDF

293. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-60/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap IV TA 2017

1997-08-07 1997 SE PDF

294. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-62/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap II TA 2017

1997-08-07 1997 SE PDF

295. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-58/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV TA 2017

1997-07-24 1997 SE PDF

296. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-59/PB/2017
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III TA 2017

1997-07-24 1997 SE PDF