337. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-89/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap IX TA 2016

1996-12-21 1996 SE PDF

338. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-87/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap VIII TA 2016

1996-12-15 1996 SE PDF

339. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-88/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk Pelayanan Pendidikan Tahap VI TA 2016

1996-12-15 1996 SE PDF

340. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-85/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahap II TA 2016

1996-12-14 1996 SE PDF

341. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-86/PB/2016
Tentang:

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer

1996-12-14 1996 SE PDF

342. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2016
Tentang:

Batas maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama tahap VII tahun Anggaran 2016

1996-12-08 1996 SE PDF

343. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-82/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap I TA 2016

1996-12-01 1996 SE PDF

344. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-80/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan dana daftar Isian Pelaksaaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Kekayaan Intrelektual di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016

1996-11-28 1996 SE PDF