345. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-79/PB/2016
Tentang:

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1996-11-25 1996 SE PDF

346. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-76/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap VI TA 2016

1996-11-25 1996 SE PDF

347. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Pelayanan Pendidikan Tahap V TA 2016

1996-11-25 1996 SE PDF

348. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-78/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap VII TA 2016

1996-11-25 1996 SE PDF

349. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-75/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III TA 2016

1996-11-24 1996 SE PDF

350. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-74/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap III Tahun 2016

1996-11-22 1996 SE PDF

351. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2016
Tentang:

Petunjuk Teknis Penyesuaian Data Transaksi Penerimaan Negara yang Tervalidasi Oleh SPAN

1996-11-21 1996 SE PDF

352. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-71/PB/2016
Tentang:

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap VII TA 2016

1996-11-18 1996 SE PDF