Tampilkan Semua Data
, atau pilih salah satu kategori berikut:369. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-41/PB/2016 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk Pelayanan Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2016
1996-06-28 1996 SE PDF
370. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-42/PB/2016 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap III Tahun Anggaran 2016
1996-06-28 1996 SE PDF
371. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-39/PB/2016 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Pungutan Perikanan Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap III TA 2016
1996-06-22 1996 SE PDF
372. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-36/PB/2016 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahap I TA 2016
1996-06-01 1996 SE PDF
373. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2016 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III TA 2016
1996-05-24 1996 SE PDF
374. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-31/PB/2016 Tentang:
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
1996-05-04 1996 SE PDF
375. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-29/PB/2016 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II TA 2016
1996-04-26 1996 SE PDF
376. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-24/PB/2016 Tentang:
Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II TA 2016
1996-04-22 1996 SE PDF