Pencarian Produk Hukum
Daftar Produk Hukum
  • 521. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009
    Tentang:

    Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    2009-11-12 2009 SE PDF

  • 522. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-41/PB/2009
    Tentang:

    Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal No. PER-46/PB/2009 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi akhir tahun anggaran.

    2009-11-09 2009 SE PDF

  • 523. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-33/PB/2009
    Tentang:

    Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

    2009-09-29 2009 SE PDF

  • 524. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-30/PB/2009
    Tentang:

    Pelaksanaan Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    2009-09-08 2009 SE PDF

  • 525. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2009
    Tentang:

    Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar Kembali Pungutan Ekspor (SPM-KPE) dan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar (SPM-KBK) dan/atau Denda Administrasi.

    2009-07-14 2009 SE PDF

  • 526. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-23/PB/2009
    Tentang:

    Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-29/PB/2007 Tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dan Laporan Kas Posisi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

    2009-07-10 2009 SE PDF

  • 527. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-21/PB/2009
    Tentang:

    Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2009.

    2009-07-01 2009 SE PDF

  • 528. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-19/PB/2009
    Tentang:

    Penelitian Ulang dan Pemutakhiran Kelengkapan Data Kepegawaian dalam Rangka Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat Kepada Satker Kementerian Negara/Lembaga.

    2009-06-29 2009 SE PDF