Denpasar, 26 Juni 2023 – Menjelang pertengahan tahun 2023, pertumbn ekonomi di Provinsi Bali tetap kuat di tengah isu resesi dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 6,04% (yoy), sedangkan inflasi gabungan Provinsi Bali pada Mei 2023 pada angka 0,34% (m-to-m).
Pendapatan Negara melanjutkan kinerja yang baik dengan ditandai dengan pertumbuhan pendapatan masih tinggi sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga. Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai dengan Mei 2023 dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp5,13 triliun atau 50,7% dari target Rp10,11 triliun, penerimaan bea cukai sebesar Rp640 miliar atau 38,5% dari target Rp1,66 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp13,3 miliar atau 30,24% dari target Rp43,97 miliar.
Dari sisi perpajakan, capaian penerimaan neto sampai dengan bulan Mei tahun 2023 sebesar 50,7% atau Rp 5,13 triliun dari target tahun 2023 sebesar Rp 10,11 triliun. Pertumbuhan neto sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar 43,31%. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali dari tahun 2020 s.d. 2023, disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi perekonomian Bali, salah satunya adalah akibat pandemi Covid-19. Penerimaan masing-masing jenis pajak juga tumbuh positif sampai dengan akhir bulan Mei 2023. Pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada jenis Pajak Pajak Pertambahan Nilai, yang tumbuh sebesar 60,2%, sebagai dampak dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN menjadi 11% yang berlaku 1 April 2022 lalu. Sampai dengan Bulan Mei 2023, 3 sektor dengan kontribusi terbesar di Kanwil DJP Bali adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi 19,21%, disusul dengan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,06%, dan Industri Pengolahan sebesar 8,28%. Pertumbuhan terbesar Sektor Dominan terjadi pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 220,07%, disusul dengan sektor Real Estat sebesar 98,50%, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan pariwisata yang sektor penopang utama di Provinsi Bali.
Dari sisi bea dan cukai, pada Bulan Mei 2023, penerimaan bea cukai mencapai Rp84,26 miliar, tumbuh 38,04% (m-to-m) atau 26,23% (yoy) dan sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai Rp343,83 miliar atau 29,46% dari target tahun 2023 sebesar Rp1,17 triliun. Penerimaan cukai tumbuh Rp26,3 miliar atau 9,6% (YoY) didorong oleh kinerja positif sektor Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tumbuh sebesar Rp32,40 miliar atau naik 12,45% (YoY) seiring dengan meningkatnya distribusi ke Provinsi-Provinsi pemasaran utama di luar Bali seperti DKI Jakarta yang naik 34,75%, Jawa Timur naik 55,37%, dan Jawa Barat naik 30,37%. Sedangkan bea masuk tumbuh Rp22,96 Miliar atau 110,69% (YoY) didorong oleh pulihnya lalu lintas penerbangan internasional yang menjadi katalis meningkatnya penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) s.d. 31 Mei 2023 sebesar 951 dokumen atau tumbuh 130,45% (YoY).
Dari sisi PNBP, penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai Rp1,76 triliun atau 83,51% dari target 2023 atau naik 69,89% (YoY) dengan rincian sampai dengan 31 Mei 2023, PNBP Lainnya telah mencapai Rp1,11 triliun naik sebesar Rp772,09 miliar atau 188,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Mei 2023 telah mencapai Rp659,87 miliar. Nilai ini menunjukkan kenaikan hingga Rp4,17 miliar atau 0,64% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi Belanja, Total Pagu Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai dengan 31 Mei 2023 yang disalurkan melalui DIPA pada 382 satuan kerja (Satker) dari 42 Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp11,50 triliun dengan realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp3,48 triliun atau mencapai 30,28%. Dari belanja pemerintah pusat tersebut, realisasi belanja untuk sektor kesehatan sebesar Rp265,7 miliar, sektor pendidikan sebesar Rp353,9 miliar, sektor infrastruktur sebesar Rp461,3 miliar, penanganan stunting sebesar Rp6,89 miliar, ketahanan pangan sebesar Rp29,6 miliar, dan perlindungan sosial sebesar Rp3,8 miliar. Sedangkan untuk TKDD (Transfer ke daerah dan Dana Desa) telah terealisasi 40,94% atau sebesar Rp4,47 triliun dari total pagu sebesar Rp12,58 triliun. Terkait, progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Bali per 31 Mei 2023 dengan anggaran sebesar Rp932,58 miliar telah mencapai realisasi sebesar Rp137,22 miliar atau 14,71% untuk pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung sektor pariwisata yang merupakan sektor utama penopang ekonomi Bali.
Total penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) s.d. 31 Mei 2023 di Provinsi Bali adalah sebesar Rp2,9 triliun untuk 41 ribu debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp1,6 triliun untuk 30 ribu debitur. Jumlah debitur terbanyak berada pada Kabupaten Buleleng sebesar 7,3 ribu debitur, sedangkan penyaluran terbanyak pada Kota Denpasar sebesar Rp 559 miliar.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
