Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4-5 Juli 2017 menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2017, dengan bertempat di Ruang Kahuripan, Gedung Keuangan Negara Surabaya I.
Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 serta optimalisasi peran belanja Pemerintah, khususnya belanja Kementerian/Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi di Tahun 2017.
Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Ibu R. Wiwin Istanti yang pada kesempatan ini memberikan arahan akan pentingnya kualitas dan efektivitas dari pelaksanaan belanja Pemerintah.
Pada sesi inti evaluasi pelaksanaan anggaran di hari pertama, kegiatan dilakukan bersama dengan satker Kementerian Agama sebagai satker dengan pagu anggaran belanja dari Fungsi Pendidikan. Sebagai trigger, disampaikan oleh Bapak Kukuh Setiawan tentang raport kinerja pelaksanaan anggaran di Jawa Timur hingga triwulan II 2017 dan juga tingkat penyerapan yang masih mencapai 36,94%. Angka serapan ini sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang tercatat lebih dari 37%. Dengan pola penyerapan per bulan yang masih belum begitu baik, narasumber menyampaikan agar penyerapan dilaksanakan secara berkualitas dan dijaga efisiensinya.
Para peserta evaluasi pelaksanaan anggaran terlihat antusias mengikuti kegiatan ini, terbukti dengan kesediaan seluruh peserta menyampaikan kendala-kendala pelaksanaan anggaran yang terjadi di tiap satker bersangkutan, termasuk hambatan penyerapan anggaran belanja selama bulan Januari hingga Juni 2017. Atas kendala-kendala tersebut diharapkan tidak berkelanjutan hingga waktu yang akan datang, sehingga kualitas pelaksanaan anggaran di TA 2017 dapat lebih baik dan efektif.
Sementara di hari ke-dua, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan bersama dengan sepuluh satker yang berasal dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ke sepuluh satker ini merupakan satker dengan nilai pagu yang cukup besar di bidang Infrastruktur, namun penyerapannya masih pada kisaran 20%. Ke depan, diharapkan dengan membaiknya kinerja pelaksanaan anggaran di bidang Infrastruktur akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Jawa Timur.
Para peserta kegiatan evaluasi di hari kedua tersebut tidak kalah antusias dibandingkan dengan peserta hari pertama. Seluruh satker juga menyampaikan progress pelaksanaan anggaran serta kendala-kendala yang dihadapi baik pada saat perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun kendala saat proses pencairan dana di KPPN.
Dengan diketahuinya kendala-kendala pelaksanaan anggaran, diharapkan dapat menjadi koreksi bagi semua pihak agar pelaksanaan anggaran dapat lebih baik sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah yaitu APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.