Makassar (DJPbSulsel) - Mengawali pelaksanaan audit oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dilaksanakan kegiatan entry meeting di ruang rapat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I, Senin, 1 Maret 2021.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Syaiful, menyambut baik dipilihnya KPPN Makassar I sebagai salah satu sampel KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah yang menjadi sampel audit. “Selamat datang di Bumi Anging Mammiri, Saya yakin audit yang dilakukan oleh untuk kebaikan dan akuntabilitas tatakelola pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lebih baik” sambutnya.
Lebih lanjut beliau berpesan agar semua kebutuhan audit yang disampaikan oleh tim dapat dipenuhi dan dikomunikasi kan dengan baik oleh KPPN Makassar I. “Ketua tim tidak perlu sungkam meminta segala administrasi yang dibutuhkan, Pak Saor dan kawan-kawan KPPN Makassar I agar sigap memenuhi” lanjut orang nomor satu di Kanwil DJPb Sulsel.
Tim BPK yang dipimpin oleh Romadhon Nugraha Putra akan melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan (LK) tingkat Kuasa BUN dan LK tingkat KPA Penyaluran DAK Disik dan Dana Desa di KPPN Makassar I selama lima hari kedepan, tanggal 1-5 Maret 2021. “Kami akan mengkonfirmasi beberapa hal terkait Pengelolaan Kas BUN dan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa khususnya yang berhubungan dengan relaksasi kebijakan penanganan COVID-19 dan DFDD yang tidak salur” pesan Ramadhan dalam sambutan.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2020 oleh Kepala KPPN Makassar I, Saor Silitonga, sebagai penjelasan dan gambaran awal kepada tim pemeriksa terkait kinerja penyaluran DFDD di KPPN Makasar I.