Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan. Selain menjadi tahun konsolidasi fiskal, tantangan lain adalah kenaikan harga dan suku bunga pada beberapa negara yang membuat APBN dituntut bekerja ekstra dan fleksibel, terutama melalui program perlindungan sosial kepada masyarakat. Kolaborasi internal maupun eksternal sangat diperlukan Kementerian Keuangan, di antaranya melalui DJPb agar berbagai program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada Rapimtas DJPb di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/7).
“Tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan akan makin meningkat. Dengan kolaborasi HAnDAL dan semangat The New DJPb in Town, kita perkuat pengelolaan APBN melalui berbagai program yang ada agar manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat dan berdaya guna dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui kantor vertikal DJPb,” ungkap Hadiyanto.
Hadiyanto menambahkan, sikap responsif, aware, solutif, dan inovatif harus menjadi bagian dari keseharian insan perbendaharaan dalam bertugas. Di antaranya dengan mendengarkan kebutuhan dari masyarakat maupun stakeholders agar lebih memahami dan mencari solusi berbagai hambatan penyaluran APBN, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan meningkatkan branding DJPb sebagai modern treasurer.
Dalam rangkaian acara Rapimtas juga dilaksanakan penandatanganan Eminence Charter oleh Dirjen Perbendaharaan beserta jajaran eselon II DJPb sebagai komitmen Strategic Treasury Direction menuju The New DJPb in Town, di antaranya melalui peningkatan kualitas belanja di daerah dan pusat serta implementasi integrated treasury sebagai pengelola kas negara yang modern.
Rapimtas juga dihadiri oleh Sekretaris DJPb Didyk Choiroel, jajaran Direktur dan Tenaga Pengkaji, serta Kepala Kanwil DJPb seluruh Indonesia. Menutup arahannya, Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan harapan agar jargon HAnDAL dan The New DJPb in Town tidak hanya menjadi semangat insan perbendaharaan dalam bertugas, tetapi juga dapat ditularkan ketika berkolaborasi dengan stakeholder maupun dalam menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat. (DK/AAW)