KPPN Jakarta IV berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik tanpa biaya atau Rp.0 untuk semua jenis pelayanan yang diberikan oleh KPPN Jakarta IV.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi.
KPPN Jakarta IV berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik tanpa biaya atau Rp.0 untuk semua jenis pelayanan yang diberikan oleh KPPN Jakarta IV.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi.
Jakarta, 17 Mei 2023 - Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. APBN 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) tahun 2022 dengan tema "Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Rabu(17/5).
"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menambahkan saat ini Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu telah melaksanakan beberapa langkah dan kebijakan strategis di bidang pelaksanaan anggaran. Diantaranya simplifikasi dan refinement Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), modernisasi penyaluran bantuan sosial menggunakan platform digital, penyempurnaan Online Monitoring SPAN yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi terkait penyaluran TKD, untuk mendukung kebijakan penyaluran TKD melalui KPPN pada tahun 2023, sekaligus memperkuat peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor di daerah. Terakhir adalah pengembangan modul capaian output pada Aplikasi SAKTI yang dapat menyediakan informasi yang akurat terkait proyeksi capaian output yang lebih riil sehingga meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN.
Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/talk show yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.
Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra event, yaitu Stakeholder Day pada tanggal 20-21 Maret 2023, Coaching Clinic yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua side events yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) main event, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023. [DK/SW/AAW]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4094-belanja-berkualitas-untuk-transformasi-ekonomi-indonesia.html
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mendorong agar jajaran DJPb di kantor vertikal dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengkapitalisasikan apa yang menjadi kelebihan DJPb, karena dari segi tugas yang diemban, DJPb memiliki tingkat kepentingan yang setara, bahkan lebih jika dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan Rakorwil Semester I Tahun 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/5).
“Jajaran DJPb di daerah perlu melakukan terobosan yang tepat agar tugas-tugas dapat diselesaikan tanpa melakukan perubahan besar-besaran. Salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan untuk menggali terobosan tersebut adalah melalui pemanfaatan peran Regional Chief Economist, diskusi dengan mengundang Pemda serta pendampingan satuan kerja. Lebih dari itu, seluruh jajaran DJPb agar memikirkan juga bagaimana caranya untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah, simpel, dan cepat,” ungkapnya.
Dengan tugas baru sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Astera Primanto Bhakti juga mendorong setiap kepala kantor untuk terus memahami dan mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan di unitnya masing-masing, baik dari sisi operasionalisasi maupun Sumber Daya Manusia. Salah satunya melalui program-program strategis pengembangan kompetensi pegawai yang memerlukan pendidikan dan pelatihan guna mendukung penyelesaian tugas dan peran asistensi kepada stakeholders.
Di sela-sela kegiatan Rakorwil ini, Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Sekretaris DJPb Didyk Choiroel, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Muhdi juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa kantor vertikal lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Kanwil DJPb Jawa Tengah, KPPN Kudus, KPPN Semarang I, KPPN Semarang II, KPPN Pekalongan serta melakukan peninjauan proyek penyediaan perumahan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Semarang yang turut dihadiri perwakilan dari perbankan, BP Tapera, dan pengembang. (MBU/ANW)
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4090-perkuat-peran-shadow-organization-melalui-terobosan-baru-dan-eksplorasi-kelebihan-djpb.html
DJPb menjadi garda terdepan dalam mengawal APBN. Oleh karena itu KPPN tidak hanya melakukan penyaluran, tetapi harus memiliki pemahaman atas manfaat dan dampak belanja APBN di wilayahnya. Dalam kunjungannya ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan sejumlah KPPN di sekitarnya, Jumat (31/03), Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti berpesan bahwa kantor vertikal DJPb pun perlu terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemda serta mendukung pelaksanaan sinergi dan kolaborasi dengan satuan kerja lain.
"Para pejabat dan pegawai KPPN harus mampu menjalankan fungsi perbendaharaan di daerah dengan membantu satuan kerja terkait pencairan dan melakukan monitoring. Tetap semangat dan waspada menghadapi berbagai tantangan saat ini, dan pimpinan harus mampu mengorkestrasi dan menjaga kekompakan unit," tegas Dirjen Perbendaharaan saat meninjau KPPN Purwakarta didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.
Ketika mengunjungi KPPN Bandung I, Dirjen Perbendaharaan menambahkan agar dapat segera mengimplementasikan dan memahami fungsi Shadow Organization melalui peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan fungsi perbendaharaan lainnya. Melalui implementasi visualisasi rebranding InTress, KPPN perlu memperbaiki pola komunikasi sebagai unit yang modern dan mampu menunjukan perubahan peningkatan pelayanan yang prima. Adapun di KPPN Bandung II, Dirjen Perbendaharaan mengingatkan bahwa saat ini DJPb sedang dalam masa transformasi dari yang sebelumnya banyak menjalankan peran sebagai treasurer menjadi lebih analitis melalui implementasi Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Oleh karena itu, seluruh jajaran harus adaptif dan selalu berpikir kritis melihat tantangan ke depan.
Kepada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, pesan Dirjen Perbendaharaan adalah untuk membuat pilot project pada desa tertinggal dengan menyusun analisis dan rencana kerja untuk mengatasi permasalahannya, agar perangkat desa dapat mengelola anggaran dengan baik dalam membangun desa. [LRN/DK]
Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4085-jajaran-djpb-harus-kritis-dan-adaptif-hadapi-tantangan.html
R.A. Kartini merupakan seorang pelopor kebangkitan perempuan pada masanya yang ketika itu berupaya dan berjuang untuk memajukan pemikiran perempuan Indonesia. Dedikasinya yang tinggi terhadap kemajuan perempuan khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, patut diteladani, karena sangat erat dengan upaya mewujudkan kesetaraan akses dan peran perempuan dalam pembangunan yang merupakan salah satu isu dalam pengarusutamaan gender (PUG).
Hal ini diutarakan oleh Ketua Tim Penggerak Implementasi PUG Kementerian Keuangan (Kemenkeu) R. Wiwin Istanti dalam acara yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini Kemenkeu dan hasil kerjasama Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal (Setjen) dengan Pusdiklat PSDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yaitu Kemenkeu Corpu Talk episode 46 dengan tema “Kartini Masa Kini, Produktif dan Menginspirasi” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan Live Youtube BPPK pada Selasa (19/04).
Dimoderatori oleh Widyaiswara Madya Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, BPPK Kemenkeu Herru Widiatmanti, acara dilaksanakan dalam bentuk sharing session dengan para narasumber yaitu Awardee S3 LPDP Retno Maruti, Lulusan Terbaik D4 PKN STAN 2021 Talitha Syahda Amany, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Ayu Sukorini, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, serta CEO XL Axiata Dian Siswarini. Hasil sharing session diharapkan dapat membuka wawasan tentang berbagai hal, seperti peluang karir bagi pegawai perempuan, sharing perempuan, serta tips berkarir dan menjaga keseimbangan kehidupan pribadi atau keluarga dengan pekerjaan khususnya merespon situasi saat ini di mana kita menerapkan new ways of working dan Kemenkeu Satu, serta bagaimana perempuan dapat memanfaatkan akses yang diberikan untuk berkontribusi nyata dalam kinerja Kemenkeu.
Menurut Wiwin, acara hari ini diharapkan dapat terus menginspirasi dan memotivasi dalam mencapai kinerja yang terbaik bagi Kemenkeu. Ia juga mengatakan bahwa, peringatan Hari Kartini harus mengambil semangat Kartini yang menginspirasi perempuan-perempuan masa kini agar terus berupaya mengembangkan diri dan mengasah kemampuan, sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan Indonesia.
Sedangkan menurut Kepala BPPK Andin Hadiyanto, perempuan merupakan sosok yang sangat penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Dari tahun ke tahun, semakin banyak perempuan Indonesia yang memberikan karya dan kontribusi yang signifikan, serta menjadi pemimpin dan figur panutan. Bahkan, di tengah pandemi Covid-19, semangat para perempuan semakin luar biasa di dalam memberikan karya nyata tanpa melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga.
“Kami mendukung para perempuan hebat Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah para pegawai perempuan Kemenkeu di dalam terus meningkatkan kualitas diri demi mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa dan menyiapkan legacy dan generasi penerus yang berakhlak mulia,” kata Andin.
Andin juga melanjutkan, peringatan Hari Kartini sebagai peringatan dari sosok yang memberikan inspirasi peningkatan peran perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menanamkan semangat Kartini secara berkelanjutan dan untuk mengembangkan karir pegawai Kemenkeu yang tentunya menjiwai nilai-nilai Kemenkeu.
Berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, yang menyatakan bahwa strategi PUG dilaksanakan dalam meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Demografi penduduk Indonesia, jumlah penduduk perempuan saat ini hampir penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,42% di mana 53,6% diantaranya merupakan jumlah perempuan berusia produktif. Sedangkan dari dimensi tingkat pendidikan, proporsi perempuan mayoritas berada pada jenjang pendidikan tinggi mulai dari jenjang Diploma hingga profesi. Namun demikian, ketika memasuki dunia kerja potensi perempuan tersebut belumlah terserap secara maksimal. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang berada pada angka 54,03% lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki di angka 82,14%, atau dengan kata lain masih adanya kesenjangan gender secara nasional.
Berdasarkan keterangan Wiwin, implementasi PUG untuk lingkup Kemenkeu sebagai bukti komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 807 tahun 2018, yang menjadi acuan bagi seluruh unit di Kemenkeu untuk mengimplementasikan PUG, tentunya dengan harapan agar mampu menghasilkan output atau outcome berupa kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya kesetaraan gender dalam pengelolaan organisasi dan SDM di Kemenkeu. “Apa yang telah kita lakukan di Kemenkeu ini diharapkan dapat berkontribusi dan mendukung terwujudnya perbaikan isu kesenjangan gender secara nasional,” jelas Wiwin.
Berdasarkan data, Kemenkeu saat ini memiliki 25.579 pegawai perempuan atau 31,92% dari total pegawai Kemenkeu. Namun demikian, dari sisi keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan yaitu pada jabatan struktural level eselon 4 ke atas masih terlihat adanya kesenjangan yaitu sebanyak 18,05%. Data tersebut tentunya menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi berbagai kebijakan Kemenkeu yang responsif terhadap isu gender sebagai upaya bersama untuk mendorong peningkatan peran dan kontribusi pegawai perempuan melalui peningkatan dukungan, akses dan kesempatan yang diberikan kepada para pegawai perempuan Kemenkeu agar berkinerja dengan sangat baik, untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks.
Wiwin juga menyatakan bahwa Kemenkeu terus berkomitmen untuk senantiasa berupaya keras dan menetapkan berbagai kebijakan yang kondusif dalam mewujudkan kesetaraan, antara lain kebijakan mengenai cuti pegawai perempuan yang melahirkan, cuti bagi pegawai laki-laki yang mendampingi istri melahirkan, kemudian juga fleksibilitas waktu bekerja, dan tentu saja masih banyak lagi kebijakan lainnya yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan memotivasi pegawai dalam bekerja, baik bagi pegawai laki-laki maupun perempuan.
Dari sudut pandang organisasi sebagaimana arahan Ibu Menteri Keuangan, bahwa keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan tentu saja akan memperkaya perspektif dan pada akhirnya meningkatkan kualitas keputusan dan kebijakan organisasi yang menjadikan Kemenkeu sebagai pionir baik di tingkat nasional maupun internasional.
Wiwin menutup sambutannya dengan mengatakan harapannya supaya semangat Kartini dapat menjadi inspirasi. “Mudah-mudahan semangat Kartini menjadi inspirasi untuk menghilangkan penghalang bagi perempuan di Kemenkeu dalam merealisasikan mimpi-mimpi karirnya, dan memaksimalkan potensinya dalam berbagai lini tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Semoga acara ini juga mampu melejitkan potensi para Kartini masa kini yang produktif dan inspiratif, terutama dalam masa pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Wiwin.
Rofiatul Marfuah
Yeti Wulandari
Source : https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/meneladani-semangat-kartini-yang-menginspirasi
APBN turut berperan penting dalam pelaksanaan mudik lebaran, salah satunya melalui anggaran yang disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana konektivitas. Contohnya adalah jalan di jalur pantai selatan Pulau Jawa (Pansela) yang dibuat untuk menjadi jalur alternatif dalam perjalanan mudik maupun arus balik. Jalur yang menghubungkan Banten hingga Banyuwangi ini memiliki panjang lebih kurang 1.604 km. Pembangunannya diawali sejak tahun 2019 dengan dibiayai oleh APBN dari pinjaman Islamic Development Bank. Selain untuk meningkatkan mobilisasi, jalur ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah dan aktivitas ekonomi di sepanjang Pansela, termasuk sektor pariwisata.
iDI jalur Pansela ini pun terdapat Jembatan Kretek II Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional jalur jalan lintas selatan (JJLS) Pulau Jawa. Jembatan sepanjang 2.015 meter ini mulai dibuka untuk umum menjelang musim mudik tahun 2023. Pembangunannya memakai teknologi lead rubber bearing (LRB) yang tahan gempa. Anggaran yang telah digelontorkan untuk pembuatan jembatan ini adalah sebesar Rp364 miliar.
Pembiayaan infrastruktur dalam APBN juga dimanfaatkan untuk pendanaan lahan dalam pembuatan jalan tol yang per 14 April 2023 totalnya mencapai Rp93,7 triliun dan jalur kereta api sebesar Rp3 triliun. Infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api ini ke depannya akan ikut meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia lewat pergerakan sumber daya manusia dan barang, [LRN]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4092-apbn-dukung-kelancaran-perjalanan-mudik.html
Pemerintah sangat mengapresiasi pemberian enam kali opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara berturut-turut sejak 2016 dari BPK RI. Saat mewakili Pemerintah menyampaikan LKPP Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Selasa (28/03), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah berterima kasih kepada BPK RI yang terus membangun sinergi dan komunikasi yang efektif bersama pemerintah.
"Harapan pemerintah, komunikasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah dan BPK dapat terus dipertahankan," ungkap Menkeu. Menkeu juga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP setiap tahun. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan penyempurnaan sistem pelaporan keuangan, penyempurnaan kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, pembinaan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk meminimalkan temuan berulang dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK, serta monitoring penyelesaian agar terus berjalan secara konsisten.
Pertemuan ini juga diikuti dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022. Menkeu hadir didampingi oleh sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga yang mewakili institusi Pemerintah Pusat, beserta Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan jajaran Kemenkeu lainnya. LKPP Tahun 2022 diterima secara langsung oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atas LKPP tersebut.
Entry meeting merupakan bentuk komunikasi pemeriksaan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa, serta mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP Tahun 2022 yang diserahkan terdiri atas tujuh komponen, yaitu Laporan Realisasi APBN; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut Menkeu memaparkan berbagai komponen APBN 2022 yang dilaporkan dalam LKPP. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.635,8 triliun, tumbuh 31% dibandingkan tahun anggaran 2021 sedangkan Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.096,2 triliun, naik 11,12% dari tahun 2021. Realisasi tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia sudah pulih sehingga penerimaan pajak bisa kembali meningkat. APBN pun bekerja sebagai shock absorber terutama dalam menghadapi kenaikan harga minyak luar biasa tinggi pada tahun 2022 yang lalu.
Pada tahun 2022 pemerintah telah makin berhasil mengendalikan pandemi sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan situasi yang lebih baik, anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) tahun lalu menjadi lebih kecil, yaitu hanya sebesar Rp396,2 triliun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bisa mencapai 5,31% dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia bahkan sudah berada di atas periode sebelum pandemi.
"Ini menunjukkan pemulihan yang cukup solid antara sisi pengeluaran maupun dari sisi produksi," sebut Menkeu.
Menkeu juga menyampaikan laporan output strategis yang menjadi prestasi kerja dari pelaksanaan APBN 2022 oleh K/L, antara lain pembangunan jaringan irigasi sepanjang 315 km, pembangunan jalan 1.435 km, jalan tol 142 km, jembatan 12,4 km, 32 bendungan, bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta penduduk miskin serta pemberian bantuan sosial kepada kelompok miskin 20 juta kelompok penerima manfaat.
Adapun Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa dalam setiap pelaksanaan mandatnya, BPK senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan penugasan tersebut sesuai amanat Undang-Undang dengan tetap berpedoman pada SPKN serta mematuhi kode etik BPK.
“Diharapkan dukungan dan sinergi positif dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 agar dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan para stakeholders,” tutup Ketua BPK. [LRN/DK]