Source : https://www.instagram.com/p/C6Xp5epBDaH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Source : https://www.instagram.com/p/C6Xp5epBDaH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Selamat sore, Sobat #InTress
Sebagai upaya memperkuat kapasitas para pengelola keuangan daerah serta menyikapi dinamika ekonomi global yang tidak stabil, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (22/04) di Aston Palembang Hotel & Conference Center, Sumatera Selatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Sudarto, jajaran eselon II Kementerian Keuangan, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lingkup Sumatera Selatan.
Dalam pidatonya pada kegiatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penguatan regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, serta memberikan dukungan teknis melalui berbagai forum dan lembaga terkait.
”Kemenkeu bersama Kemendagri berkomitmen untuk melakukan penguatan baik dari sisi SDM maupun regulasi. Oleh karena itu, daerah juga perlu segera menyelesaikan Raperda menjadi Perda untuk memperkuat pendapatan daerah. Saat ini masih banyak ruang yang bisa ditingkatkan untuk sinergi kebijakan daerah dan pusat. Untuk itu kami, DJPb, selalu mendukung melalui forum ALCo daerah yang didukung local expert (akademisi) untuk melakukan analisis untuk membantu Pemda. Selain itu, kantor vertikal DJPb juga berperan sebagai financial advisor di wilayah kerjanya,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
Dengan penekanan pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah, kegiatan Executive Course ini diharapkan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi semua peserta serta memperkuat jejaring antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara.
#DJPbHAnDAL
Source : https://www.instagram.com/p/C6GSHfphxMe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Jakarta dan Bali, www.djpb.kemenkeu.go.id.-- Vietnam State Treasury (VST) dan Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) melaksanakan study visit ke kantor pusat Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar. Study visit ini merupakan bentuk kerja sama saling menguatkan di bidang treasury terutama untuk menjalin kolaborasi dan mengembangkan inovasi pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho pada sambutan study visit VST dan PEMNA di Denpasar, Rabu (7/3).
“Saya mengapresiasi study visit ini, di mana DJPb dapat membagi pengalaman mengelola Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan SAKTI. Kami berharap kita dapat bertukar pikiran untuk meningkatkan kolaborasi di bidang treasury agar lebih baik lagi ke depan,” jelas Teguh.
Pada kesempatan sebelumnya di Jakarta, Selasa (5/3), Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb Arif Wibawa menyampaikan perkembangan penerapan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) di Indonesia melalui digitalisasi treasury seperti SPAN, SAKTI, dan Modul Penerimaan Negara (MPN). Digitalisasi proses bisnis tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah yang menyambut baik kunjungan VST dan PEMNA. Menurutnya kerja sama yang sudah dibangun perlu ditingkatkan, terutama dalam hal berbagi pengetahuan di bidang treasury.
Study visit VST dan PEMNA diikuti oleh Head of Delegation of Vietnam State Treasury, The Deputy Director of IT Department, Mr. Nguyen Minh Hai; Senior Program Officer, PEMNA Secretariat Mr. Yi-Joo Kim, serta delegasi perwakilan VST dan PEMNA. Nguyen Minh Hai pada akhir kunjungan di Denpasar mengungkapkan bahwa study visit ini sangat penting untuk mereka guna meningkatkan pengembangan pengelolaan treasury bagi Vietnam. [DK/AAP]
Source : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4253-perkuat-kolaborasi,-vietnam-state-treasury-kunjungi-djpb.html
Kementerian Keuangan harus mengelola keuangan negara secara adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan. Tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan perubahan konstelasi global harus dapat diantisipasi. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya saat melantik 30 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan setara lingkup Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (17/02).
“Integritas, profesionalisme, sinergi, melayani, dan terus berikhtiar mencapai kesempurnaan, itu bukan values yang hanya dihafalkan, namun perlu untuk terus dijalankan dan harus ditunjukkan, walk the talk, untuk dilihat oleh seluruh jajaran yang Anda pimpin. Ini juga membutuhkan komitmen Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara yang perlu terus melakukan kolaborasi dan sinergi, baik di internal Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian dan Lembaga,” tegas Menkeu.
Para pejabat Ditjen Perbendaharaan yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah Sulaimansyah (semula Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan) menjadi Direktur Sistem Perbendaharaan, Heni Kartikawati (semula Kepala Pusdiklat Keuangan Umum) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Wawan Juswanto (semula Chief Change Management Officer II pada Central Transformation Office) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Ratih Hapsari Kusumawardani (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hari Utomo (semula Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah) menjadi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, dan Muhamad Mufti Arkan (semula Kasubdit Pencegahan pada Direktorat Kepatuhan Internal Ditjen Bea Cukai) menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan. Sedangkan Ludiro yang semula menjabat Direktur Sistem Perbendaharaan dilantik menjadi Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan dan Moch. Abdul Kobir (semula Kasubdit PSDSIP Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan) menjadi Chief Change Management Officer II pada Central Transformation Office.
“Keuangan negara adalah fondasi dan sekaligus tulang punggung kokoh yang dibutuhkan untuk bangsa dan negara kita menghadapi berbagai situasi. Jadi tanggung jawab Ibu dan Bapak sekalian sangat besar, sangat penting. Jawablah dan jalankan tanggung jawab itu dengan seluruh komitmen dan amanah yang ditunaikan tanpa reservasi,” pungkas Menkeu. [LRN]
Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4242-lantik-pejabat-eselon-ii,-menkeu-pesan-bendahara-negara-harus-bersinergi.html
Selamat siang, Sobat #InTress dan Sobat Transformasi
Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.5/2024 telah ditetapkan Kementerian Negara/Lembaga sebagai satuan kerja piloting belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi.
Kementerian Negara/Lembaga tersebut meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi @kemenpanrb, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah @lkpp_ri, Lembaga Administrasi Negara @humas_lan, Komisi Pemberantasan Korupsi @official.kpk, Badan Siber dan Sandi Negara @bssn_ri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan @ppatk_indonesia.
Satker piloting merupakan satuan kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan uji coba/piloting pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, terhadap belanja operasional yang meliputi belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi.
Implementasi piloting pembayaran Platform Pembayaran Pemerintah dikoordinasikan oleh Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Mari kita dukung kesuksesan piloting Platform Pembayaran Pemerintah
#DJPbHAnDAL #PlatformPembayaranPemerintah
Source : https://www.instagram.com/p/C5Xp8peh10Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi publik di bidang keuangan, Kementerian Keuangan menggelar Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada hari Rabu (21/02). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta. Forum Tematik Bakohumas pertama tahun 2024 ini mengangkat tema penting mengenai "Penyampaian SPT Tahunan 2024 dan Pemadanan NIK sebagai NPWP".
Salah satu informasi krusial yang disampaikan dalam forum ini adalah perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan bagian vital yang perlu dipersiapkan sebelum Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) diresmikan dan dioperasikan. Dalam sistem baru ini, NIK akan berperan sebagai identifikasi umum.
“Reformasi di regulasi terkait dengan ini, sudah kita luncurkan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana salah satunya adalah terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Pemadanan NIK dan NPWP ini menjadi tugas berat nanti di awal, tapi kami berharap ke depan akan memudahkan kita semua dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan,” ungkap Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dalam sambutannya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro juga menjelaskan, “Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dilakukan guna mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui Forum Bakohumas hari ini diharapkan seluruh insan kehumasan Kementerian/Lembaga dapat bahu membahu menyampaikan pesan mengamplifikasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan.”
Pada forum yang dihadiri oleh lebih dari 200 Humas Pemerintah tersebut, diselenggarakan pula Gelar Wicara yang mengangkat tema “Manfaat Pajak dan Coretax, Penyampaian SPT Tahunan 2024, dan Pemadanan NIK sebagai NPWP” yang dijelaskan oleh tiga narasumber dari DJP, yaitu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Dian Anggraeni dan Arif Yunianto, Penyuluh Pajak Ahli Madya.
Langkah pemadanan NIK dan NPWP ini diambil dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, serta sebagai dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia. Selain itu, pemadanan ini juga bertujuan untuk basis data pajak yang besar. Dengan menggabungkan NIK sebagai NPWP, diharapkan tercipta membentuk proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkelanjutan. Dalam penyampaian informasi teknis, disebutkan bahwa langkah-langkah pemadanan atau validasi mandiri sangat mudah dilakukan. Wajib pajak dapat mengakses situs pajak.go.id, kemudian login dan melakukan validasi NIK melalui menu profil.
Forum Tematik Bakohumas ini menjadi wadah bagi para Humas untuk menguatkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan pelaporan SPT dan implementasi pemadanan NIK-NPWP. Dengan kerjasama yang kuat, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menjaga integritas dan efisiensi sistem perpajakan Indonesia. Forum ini sekaligus menjadi momentum penting dalam menjalankan tugas bersama dalam upaya meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan komunikasi publik di Indonesia. [NS/JES]
Sumber : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4248-forum-bakohumas-kemenkeu-sosialisasikan-penyampaian-spt-tahunan-2024-dan-pemadanan-nik-sebagai-npwp.html
Selamat pagi #SobatJak4
(16/02/2024) KPPN Jakarta IV mengadakan Kegiatan Stakeholder's Day 2024, dengan tema “Spending Better, Sinergi Pengelola Keuangan Dukung Pembangunan Negeri”. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Jakarta IV, Bapak Made Cana Armaya.
Salah satu agenda yang dilaksanakan yaitu pemberian penghargaan kepada Satker mitra kerja KPPN Jakarta IV. Penghargaan yang diberikan antara lain:
Acara ini berlangsung secara offline dan online melalui platform Msteam.
Dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV berkomitmen untuk menjaga integritas, anti korupsi dan anti gratifikasi pada semua layanan yang diberikan.
#DJPbHAnDAL #HariBaktiPerbendaharaan
#HariBaktiPerbendaharaan2024 #HBP20
#Intress #KPPNJakarta4
#Stakeholdersday #2024