Indonesian Treasury (InTress) KPPN Padang Sidempuan telah melaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman penyaluran APBN, penerapan cashless society, dan mitigasi risiko retur SP2D bersama pihak perbankan mitra kerja pada tanggal 25 April 2024 pada pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 2. Mitra kerja perbankan tersebut diwakili oleh:
- Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang Sidempuan, Bapak Alde Tio Putra;
- Pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Padang Sidempuan, Bapak Suranta Sebayang;
- Pimpinan Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Padang Sidempuan, Bapak Afizal Akbar;
- Pimpinan Cabang PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Padang Sidempuan, Bapak Romeo Kamajaya;
- Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Panyabungan oleh Bapak Rian Darmawan; dan
- Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sibuhuan oleh Bapak Dedi Harpian AS.
Setelah pelaksanaan penandatanganan, acara dilanjutkan dengan penyampaian data terkait cashless society dan juga retur SP2D pada Satker KPPN Padang Sidempuan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak IENG. Beliau memaparkan bahwa dari pagu sebesar Rp6.967.366.376.000, telah terealiasi sebesar 28,69% per tanggal 19 April 2024 dengan kondisi cashless society sebagai berikut
- Pada Digipay Satu: jumlah transaksi sebesar 125 (dari target 108).
- Pada Kartu Kredit Pemerintah (KKP): jumlah transaksi sebanyak 18 (dari jumlah satker yang mempunyai UP KKP sebanyak 42).
- Pada Cash Management System (CMS): jumlah transaksi melalui CMS sebanyak 23.074, jumlah transaksi melalui Kartu Debet sebanyak 926, dan jumlah transaksi melalui Teller sebanyak 974.
Dari data tersebut, perlu dorongan lebih dari perbankan untuk membantu satker-satker yang masih terkendala untuk mendapatkan kelengkapan KKP tersebut. Materi dilanjutkan dengan penyampaian rekening-rekening bendahara yang ada di tiap perbankan. Kepala KPPN meminta bantuan dari BRI Panyabungan untuk kelengkapan virtual account untuk 2 satker yang sampai saat ini masih belum selesai. Materi dilanjutkan dengan pemapran kondisi retur SP2D satker dimana terdapat kenaikan keterjadian retur pada BNI dan Mandiri jika dibandingkan tahun lalu.
Kendala KKP yang dihadapi Satker:
- sudah pernah mengajukan Surat Permohonan KKPD ke Bank namun belum ada respon,
- Belum pernah mengajukan KKP, untuk transaksi KKP susah diterapkan dalam hal pembayaran biaya kegiatan,
- Masiih diproses pada bank di Medan,
- Token belum pernah diterima
- Tidak banyak Penyedia yang menyediakan pembayaran melalui KKP
- Kartu sudah kadaluarsa
Kendala CMS yang dihadapi satker:
- Akun bendahara dan admin CMS terkenda blokir karena 4 kali salah masukkan password dan token rusak. Sudah diajukan untuk Q-Token dan tidak ada respon Bank dari akhir 2023.
- Sudah pernah diajukan namun belum ada respon.
- Fisik token tidak berfungsi sehingga tidak bisa akses Sysadmin.
- Lupa user dan password.
- Token rusak, menunggu ganti token baru.
- User bermasalah tidak bisa log in.
- Belum pernah digunakan.
- Sudah diinfokan untuk ditambah user-nya.