Setelah berhasil menyandang status zona integritas sejak akhir tahun 2019, KPPN Timika terus melakukan reformasi birokrasi dengan melaksanakan pembangunan lanjutan pada tahun ini melalui proses pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi. Proses pembangunan tersebut saat ini sudah memasuki fase penilaian dan KPPN Timika dinyatakan lolos pengujian dalam penilaian unit kerja yang berhak menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Keuangan. Diperolehnya hasil tersebut membuat KPPN Timika kemudian harus bersiap untuk mengikuti penilaian tingkat nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB.
Pencapaian tersebut tidak lepas dari kontribusi seluruh satuan kerja lingkup KPPN Timika yang sudah bekerja sama dengan baik dalam proses pelayanan sehingga KPPN Timika dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, KPPN Timika mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan kerja dan harapannya keberhasilan tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan KPPN Timika yang sekaligus dimaksudkan untuk mengawal pembangunan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan KPPN Timika.
Dalam rangka proses pembangunan WBK tingkat nasional, KPPN Timika bersama beberapa unit KPPN lain mengikuti kegiatan “Asistensi Penilaian Nasional WBK Tahun 2020” yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan menghadirkan narasumber dari Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kegiatan tersebut telah diselenggarakan secara daring melalui Aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020.
Melalui kegiatan ini diharapkan KPPN Timika bersama dengan unit kerja lain yang sedang dalam proses penilaian predikat WBK tingkat nasional oleh Kementrian PAN & RB dapat lebih mempersiapkan secara optimal sehingga nantinya diharapkan dapat memperoleh predikat WBK tingkat nasional.
