Dalam rangka penanggulangan Covid-19 serta percepatan penyerapan APBN Tahun Anggaran 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sinergi Percepatan PEN Lingkup Kanwil DJPb Banten.
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 ini dihadiri oleh seluruh anggota TIM Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang terdiri atas Satuan Kerja Kanwil DJPb Provinsi Banten, BPKAD Provinsi Banten, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten, serta Bappeda Provinsi Banten. Narasumber dari kegiatan ini adalah Kepala Kanwil DJPb Banten, Ade Rohman dan Kepala BPKAD Provinsi Banten yang diwakili oleh Sekretaris BPKAD, Dwi Sahara dengan moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Prov Banten, Nur Amalia.
Dalam paparannya Ade Rohman menyampaikan bahwa Pagu Belanja APBN Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1,3 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2020, dimana peningkatan hanya terjadi pada jenis belanja modal dimana pada tahun 2021 ini belanja modal digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang tertunda sebagai dampak pandemi Covid-19 yang diberikan secara selektif. Sementara itu pagu untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi 9 Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebesar Rp16,14 triliun dengan realisasi per tanggal 15 Agustus 2021 sebesar 58,40 persen atau senilai Rp9,43 triliun.
Ade Rohman juga menyampaikan pagu PEN yang disalurkan melalui 3 KPPN wilayah Banten sebesar Rp424,96 miliar dengan realisasi per 19 Agustus 2021 sebesar Rp270,18 miliar atau 63,58 persen. Sementara itu progress realisasi belanja PC-PEN di wilayah Banten berdasarkan data per tanggal 20 Agustus 2021 adalah Klaim Pasien untuk 90 Rumah sakit sebesar Rp1,24 triliun; insentif nakes Rp232,57 miliar; bansos PKH sebesar Rp507,03 miliar; bansos sembako Rp758,59 miliar; padat karya Rp378,33 miliar; kartu pra kerja Rp397,94 miliar, Sertifikat Hak Atas Tanah Rp9,24 miliar; bansos tunai BST Rp1,51 triliun; bantuan subsidi upah Rp148,79 miliar; dan BPUM sebesar Rp452,73 miliar.
Narasumber selanjutnya Dwi Sahara menyampaikan realisasi belanja daerah per tanggal 20 Agustus 2021 mengalami peningkatan 0,29 persen dibandingan tahun yang lalu pada periode yang sama. Disampaikan juga penggunaan anggaran sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp87,99 miliar. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar Rp48,50 miliar dan insentif tenaga kesehatan Covid-19 sebesar Rp39,49 miliar.
Dwi Sahara juga menyampaikan data anggaran untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk penanganan Covid-19, yaitu sebesar Rp90,02 miliar. Program ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk perlindungan sosial sebesar Rp57,97 miliar, dan dukungan ekonomi sebesar Rp32,04 miliar.
Dijelaskan juga terkait capaian realisasi anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, perlindungan sosial, dan dukungan ekonomi per tanggal 20 Agustus 2021 masih dibawah 10 persen, sementara realisasi untuk pemberian insentif tenaga kesehatan telah mencapai 62,74 persen. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencairannya antara lain kegiatan masih dalam proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan dialokasikan penganggarannya pada triwulan IV, dan pelaksanaan kegiatan belum maksimal karena adanya PSBB dan PPKM, serta kendala yang lainnya.
Kegiatan FGD ini menjadi salah satu cara bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk saling bersinergi, bertukar data dan informasi atas perkembangan program PC-PEN di wilayah Banten dan juga sebagai sarana untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi dilapangan sebagai bahan evaluasi di level pusat untuk perbaikan dalam pelaksanaan program PC-PEN.
Di penghunjung kegiatan, dalam closing statement Ade Rohman menyampaikan harapan semoga apa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam APBN serta APBD dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemi yang sangat berat ini.
