Perekonomian desa turut berkontribusi bagi perekonomian nasional. Salah satu instrument dalam melihat kondisi perekonomian di desa adalah APBDes, termasuk melihat seberapa efektif realisasi APBDes dan kepatuhan perpajakan di level desa. Hal ini membuat data Keuangan desa menjadi sangat penting sebagai data dasar dalam menyusun sebuah Keputusan dan kebijakan fiskal di level desa.

Rabu (19/06) Kanwil DJPb Provinsi NTT memfasilitasi kegiatan yang diselenggaran oleh DJPK bekerja sama dengan SKALA yang bertema “Workshop Monitoring Dan Evaluasi Proses Integrasi Data Keuangan Desa Secara Elektronik antara aplikasi SISKEUDES dan SIKD Teman Desa Serta Penghitungan Indikasi dan Kebutuhan Dana (IKD) Dana Desa Dalam Proses Penganggaran pada APBN”.

Kegiatan yang bertempat di aula lantai 6 Gedung Keuangan Negara Kupang ini, dibuka langsung oleh Bapak Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, yang juga dihadiri oleh Bapak Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, serta Bapak Rizal Suhaili, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Semoga melalui kegiatan ini dapat membekali dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan berbasis data sehingga dampak fiskal dapat langsung dirasakan oleh Masyarakat secara menyeluruh.

Selengkapnya di Workshop Monitoring Dan Evaluasi Proses Integrasi Data Keuangan Desa Secara Elektronik