Hallo #Sobat_Tyflo,
Di tengah tantangan global, APBN terus jadi penggerak harapan dan pembangunan. Dari belanja negara yang makin efektif, digitalisasi UMKM, hingga transparansi tunjangan guru ASN Daerah — semua untuk wujudkan pembangunan yang berdampak nyata.

Edisi Juli hadir dengan info seputar:
🏃‍♀ Kupang Exotic Run 2025
💡 Inovasi SPENDAV dari KPPN Ruteng
📚 Cerita inspiratif Kepala KPPN Kupang
📲 Update seru mengenai Digitalisasi UMKM binaan Kanwil DJPb NTT

Karena mengelola APBN bukan cuma soal angka - tapi tentang amanah dan masa depan.

Selengkapnya di e-Padar edisi Juli 2025

Halo #Sobat_Tyflo,

Sampai dengan 30 Juni 2025, kinerja APBN di Provinsi NTT terus menjadi motor penggerak pembangunan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Realisasi belanja mencapai Rp14,59 triliun atau 40,99% dari alokasi. Jumlah tersebut terdiri atas:

📌 Belanja Pemerintah Pusat: Rp3,51 triliun (34,87%)
📌 Transfer ke Daerah: Rp11,08 triliun (43,40%)

Untuk belanja pemerintah pusat, belanja pegawai masih mendominasi dengan realisasi Rp2,09 triliun (53,79%), diikuti belanja barang dan modal.

Sementara itu, Transfer ke Daerah mencakup realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, serta DAK Non Fisik. Dana Desa telah tersalur hingga Rp1,43 triliun atau 53,05% dari pagu.

APBN juga hadir dalam bentuk perlindungan sosial, seperti:
👶 Bantuan Yatim Piatu (YAPI): Rp8,5 miliar untuk 18.715 anak
📦 BPNT: Rp891,29 miliar untuk 1.667.415 KPM
👩‍👧 PKH: Rp596,63 miliar untuk 741.537 penerima

Tak hanya itu, akses pembiayaan juga diperluas:
💼 KUR: Rp1,36 triliun untuk 31.958 debitur
💡 UMi: Rp165,41 miliar untuk 35.531 debitur

Melalui peran APBN yang inklusif dan responsif, diharapkan masyarakat NTT dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung, merata, dan berkelanjutan.

Katong jaga APBN, demi masa depan NTT yang lebih sejahtera. 🌱

Selengkapnya di Katong Pung APBN: Menjaga Stabilitas, Mendorong Inklusivitas

Hallo #Sobat_Tyflo

Short Meeting mingguan kembali digelar oleh Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama enam KPPN di wilayah kerja sebagai wadah penting untuk membahas perkembangan isu strategis dan tantangan operasional terbaru.

Lewat forum ini, setiap unit kerja saling bertukar informasi, merumuskan langkah solusi, dan menetapkan tindak lanjut nyata demi memastikan tugas dan fungsi perbendaharaan negara di daerah berjalan lancar.

Dengan semangat kolaborasi dan komunikasi yang transparan, kita terus melangkah bersama menjaga APBN tetap optimal, mendukung terciptanya pembangunan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan di NTT.

Selengkapnya di Short Meeting Lingkup Kanwil DJPb NTT

Hai #Sobat_Tyflo,

Senin (04/08), Aksi Sasando kembali menjadi ruang refleksi dan koordinasi internal di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi NTT.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Bapak Adi Setiawan, mengingatkan pentingnya untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas harian, memperhatikan setiap deadline pekerjaan, serta membiasakan diri untuk lebih banyak membaca, baik dalam konteks teknis maupun pengembangan diri.

Aksi Sasando kali ini juga menjadi momen penyambutan bagi adik-adik magang yang baru bergabung di Kanwil DJPb NTT. Selamat datang! Semoga pengalaman magang ini bisa menjadi ruang belajar yang bermakna, tempat menumbuhkan semangat profesionalisme, dan mengenal lebih dekat dunia perbendaharaan negara.

Mari jadikan Aksi Sasando sebagai pengingat bersama bahwa semangat awal pekan bukan sekadar rutinitas, tapi langkah awal untuk minggu yang lebih produktif dan berdampak.

Selengkapnya di Aksi Sasando: Arahan Awal Pekan oleh Kakanwil

Hallo #Sobat_Tyflo,

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus hadir dalam mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas sebagai motor penggerak ekonomi desa berbasis kolaborasi dan gotong royong.

Pada Jumat, 1 Agustus 2025, dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, di Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Bapak Adi Setiawan, hadir mewakili Menteri Keuangan sebagai bagian dari sinergi aktif untuk memastikan kebijakan belanja negara berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Koperasi Merah Putih didukung oleh APBN melalui mekanisme Dana Desa, yang pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan di desa.

Langkah kolaboratif ini adalah wujud komitmen bersama untuk mendorong transformasi ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa.

Selengkapnya di Monitoring Koperasi Merah Putih: Kolaborasi untuk Akselerasi Pembangunan Desa

Hallo #Sobat_Tyflo!

Pada Jumat, 1 Agustus 2025, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adi Setiawan, melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, Bapak Zet Tadung Allo, beserta jajaran.

Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil DJPb Provinsi NTT dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar-lembaga, khususnya dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan anggaran, pengawasan belanja negara, serta upaya preventif terhadap penyalahgunaan keuangan negara di daerah.

Dalam suasana yang hangat dan konstruktif, kedua pimpinan berdiskusi mengenai pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan tata kelola keuangan negara berjalan dengan baik, sesuai prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memainkan peran penting dalam mengawal jalannya pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

DJPb sebagai pengelola fiskal di daerah siap terus menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kejati NTT, dalam mewujudkan tata kelola APBN yang sehat, berkualitas, dan berkeadilan.

Karena membangun negeri bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal kolaborasi. 💡

Selengkapnya di Audiensi Bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT