Kupang, 26 Mei 2026 – Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 5,32 persen secara tahunan (y-on-y). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,88 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp20,42 triliun. Pertumbuhan ini sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen, namun tetap mencerminkan daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika harga, konsumsi, dan aktivitas produksi. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,22 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 19,92 persen.
Inflasi NTT pada April 2026 tercatat 2,62 persen y-on-y, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42 persen. Secara bulanan, inflasi NTT sebesar 0,43 persen month-to-month, dan secara tahun kalender mencapai 1,79 persen. Pemerintah terus memperkuat dukungan pengendalian inflasi melalui belanja yang diarahkan untuk menjaga pasokan, distribusi, dan stabilitas harga. Pada tahun 2026, alokasi belanja pengendalian inflasi di NTT sebesar Rp588,55 miliar, dengan realisasi sampai 30 April 2026 sebesar Rp146,74 miliar atau 24,94 persen. Alokasi terbesar berada pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp386,48 miliar, dengan realisasi Rp89,30 miliar.
Dari sisi APBN Regional, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp1.137,37 miliar atau 24,48 persen dari target, tumbuh 17,01 persen y-on-y. Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp752,02 miliar atau 19,26 persen dari target, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp385,36 miliar atau 51,90 persen dari target, tumbuh 1,60 persen y-on-y. Kinerja pendapatan yang positif ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak dan basis penerimaan negara di NTT terus terjaga.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp10.209,43 miliar atau 34,33 persen dari pagu yang sebesar Rp29.739,60, tumbuh 12,19 persen y-on-y. Dengan pendapatan sebesar Rp1.137,37 miliar dan belanja sebesar Rp10.209,43 miliar, APBN Regional NTT mencatat defisit sebesar Rp9.072,06 miliar. Defisit ini menunjukkan bahwa APBN terus hadir secara ekspansif sebagai instrumen distribusi fiskal, penggerak pembangunan, dan penopang layanan publik di Nusa Tenggara Timur.
Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.605,16 miliar atau 27,32 persen dari pagu Rp9.534,38 serta Transfer ke Daerah sebesar Rp7.604,28 miliar atau 37,64 persen dari pagu sebesar Rp20.205,22 miliar. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh sekitar 28,66 persen y-on-y, terutama ditopang oleh belanja pegawai sebesar Rp1.663,99 miliar dari pagu Rp4.609,47 miliar, belanja barang Rp672,54 miliar dari pagu Rp3.145,15 miliar, belanja modal Rp267,42 miliar dari pagu Rp1.770,29 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp1,21 miliar dari pagu Rp9,47 miliar. Pertumbuhan belanja modal yang mencapai 98,69 persen y-on-y menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan aset dan sarana layanan publik di daerah.
Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah. Sampai dengan April 2026, realisasi TKD sebesar Rp7.604,28 miliar dari pagu sekitar Rp20.205,22 miliar, tumbuh 7,48 persen y-on-y. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp5.499,48 miliar dari alokasi Rp13.758,36 miliar, serta DAK Nonfisik sebesar Rp1.855,07 miliar dari alokasi Rp5.028,14 miliar. DAK Nonfisik tumbuh 57,9 persen y-on-y, mencerminkan dukungan APBN terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Sementara itu, DBH terealisasi Rp13,42 miliar dari alokasi Rp74,54 miliar, sedangkan DAK Fisik dengan alokasi Rp267,13 miliar belum terealisasi sampai dengan April 2026.
Dana Desa juga terus didorong agar manfaat APBN semakin cepat dirasakan masyarakat desa. Tahun 2026, alokasi Dana Desa di NTT sebesar Rp1.077,05 miliar untuk 3.136 desa, dengan realisasi sampai April 2026 sebesar Rp236,31 miliar. Tiga kabupaten telah merealisasikan Dana Desa tahap I mencapai 100 persen, yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Manggarai Barat. Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPPN terus melakukan monitoring dan asistensi agar penyaluran TKD, termasuk DAK Fisik dan Dana Desa, dapat semakin tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
APBN juga menjalankan fungsi perlindungan sosial. Sampai dengan 30 April 2026, total realisasi bantuan sosial di NTT mencapai Rp1.090,28 miliar, terdiri dari Program Keluarga Harapan sebesar Rp541,3 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp402,9 miliar, dan Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp146,1 miliar. Pada bulan April, penerima BPNT tercatat 305.631 penerima, PKH 240.868 penerima, dan BST 0 penerima. Dukungan ini menjadi bantalan penting bagi masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli rumah tangga.
Dari sisi APBD, pendapatan daerah konsolidasi NTT sampai dengan April 2026 terealisasi Rp4.171,35 miliar atau 15,30 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp709,15 miliar atau 14,34 persen dari target, dan pendapatan transfer sebesar Rp3,46 triliun atau 15,72 persen dari target. Belanja daerah terealisasi Rp4.620,88 miliar atau 16,68 persen dari pagu, tumbuh 31,29 persen y-on y. Struktur pendapatan daerah yang masih didominasi transfer pusat sebesar 82,88 persen menegaskan pentingnya APBN dalam menjaga kesinambungan layanan publik di NTT.
Dukungan kepada pelaku usaha juga terus menguat. Sampai dengan 30 April 2026, penyaluran KUR di NTT mencapai Rp1.076,76 miliar kepada 20.521 debitur, meningkat 17,36 persen y-on-y. Penyaluran terbesar berada di Kota Kupang sebesar Rp142,30 miliar. Sektor perdagangan besar dan eceran menerima porsi terbesar sebesar Rp511,42 miliar, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp209,12 miliar. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro mencapai Rp105,42 miliar kepada 18.745 debitur, tumbuh 41,6 persen y-on-y, dengan PT Permodalan Nasional Madani sebagai penyalur terbesar sebesar Rp87,72 miliar.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan April 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja bagi masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD menopang kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli, serta KUR dan UMi memperkuat pembiayaan usaha rakyat. Ke depan, Kanwil DJPb Provinsi NTT akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, satuan kerja kementerian/lembaga, lembaga penyalur, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan APBN semakin berkualitas dan manfaatnya semakin nyata dirasakan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
