Kupang, 23 Juli 2026 – Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 5,32 persen year-on-year (y-on-y). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga, dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas pemerintahan, serta sektor-sektor produktif daerah. Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 28,34 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi 64,43 persen.
Pada Juni 2026, inflasi NTT tercatat 3,56 persen y-on-y, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen y-on-y. Secara bulanan, NTT mengalami inflasi 0,67 persen month-to-month, sementara nasional mengalami inflasi 0,44 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewasdapaan atas tekanan harga di NTT. Pemerintah terus memperkuat dukungan pengendalian inflasi melalui belanja APBN yang diarahkan untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga. Sampai dengan 30 Juni 2026, realisasi belanja pengendalian inflasi mencapai Rp286,41 miliar atau 49,51 persen dari alokasi Rp578,47 miliar.
Dari sisi APBN Regional, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai Rp1.673,86 miliar atau 43,71 persen dari target, tumbuh 13,82 persen y-on-y. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.139,81 miliar atau 36,97 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi Rp534,04 miliar atau 71,58 persen dari target. Kinerja pendapatan yang tetap tumbuh positif mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung penerimaan negara.
Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan Juni 2026 mencapai Rp15.394,83 miliar atau 51,37 persen dari pagu sebesar Rp29.968,85 miliar, tumbuh 5,48 persen y-on-y. Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.673,86 miliar dan belanja negara sebesar Rp15.394,83 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa APBN terus hadir secara ekspansif sebagai instrumen distribusi fiskal, penopang pelayanan publik, dan penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp4.549,71 miliar atau 46,60 persen dari pagu yang sebesar Rp9.763,63 miliar, tumbuh 29,62 persen y-on-y. Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp2.678,09 miliar dari pagu Rp4.675,37 miliar, disusul belanja barang Rp1.240,69 miliar dari pagu Rp3.261,89 miliar, belanja modal Rp627,05 miliar dari pagu Rp1.816,90 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp3,87 miliar dari pagu Rp9,47 miliar. Pertumbuhan belanja modal sebesar 77,98 persen y-on-y menjadi sinyal positif dalam mendukung pembangunan aset, infrastruktur, dan sarana layanan publik di daerah.
Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah di NTT. Sampai dengan Juni 2026, realisasi TKD mencapai Rp10.845,12 miliar atau 53,67 persen dari pagu yang sebesar Rp19.128,17 miliar, tumbuh 4,71 persen y-on-y. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp7.646,64 miliar dari alokasi Rp13.758,36 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp2.399,07 miliar dari alokasi Rp5.028,14 miliar, Dana Desa sebesar Rp738,23 miliar dari alokasi Rp1.077,05 miliar, DBH sebesar Rp29,16 miliar dari alokasi Rp74,54 miliar, serta DAK Fisik sebesar Rp31,17 miliar dari alokasi Rp267,13 miliar. Penyaluran Dana Desa juga terus menunjukkan perkembangan. Sampai dengan 30 Juni 2026, Dana Desa telah terealisasi 68,54 persen untuk 2.033 desa dan terdapat dua kabupaten yang telah merealisasikan Dana Desa tahap II mencapai 100 persen, yaitu Kabupaten Sumba Barat dan Rote Ndao. Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPPN lingkup NTT terus melakukan monitoring, asistensi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran TKD semakin tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat manfaat bagi masyarakat.
Dari sisi APBD, realisasi pendapatan daerah konsolidasi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota lingkup NTT sampai dengan Juni 2026 mencapai Rp10.115,56 miliar atau 37,11 persen dari target, tumbuh 32,28 persen y- on-y. Realisasi belanja daerah mencapai Rp8.504,46 miliar atau 30,70 persen dari pagu, tumbuh 22,46 persen y-on-y, sehingga APBD konsolidasi lingkup NTT mencatat surplus Rp1.611,10 miliar dan SiLPA sebesar Rp2.231,63 miliar. Realisasi Pendapatan Transfer menjadi penyumbang pendapatan terbesar dalam pendapatan daerah konsolidasi lingkup NTT tahun 2026 dengan porsi 87,86 persen, sehingga peran APBN tetap sangat penting dalam menjaga kapasitas fiskal dan kesinambungan layanan publik di NTT.
APBN juga terus menjalankan fungsi perlindungan sosial. Sampai dengan 30 Juni 2026, total realisasi penyaluran bantuan sosial di NTT mencapai Rp1.397,40 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan sebesar Rp680,42 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp425,53 miliar, dan Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp291,45 miliar. Secara kumulatif sampai dengan Juni 2026, jumlah penerima BPNT mencapai 709.215 penerima, PKH 837.030 penerima, dan BST 485.751 penerima. Dukungan ini menjadi bantalan penting bagi masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli rumah tangga.
Dukungan APBN terhadap pelaku usaha juga semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat di NTT mencapai Rp1.714,47 miliar kepada 33,460 debitur, meningkat 25,68 persen y-on-y. Penyaluran terbesar berada di Kota Kupang sebesar Rp207,95 miliar, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai Rp816,35 miliar atau 47,62 persen, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp354,92 miliar atau 20,70 persen. Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp1.416,70 miliar kepada 31.069 debitur.
Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMi mencapai Rp184,36 miliar kepada 33.054 debitur, meningkat 11,44 persen y-on-y. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp152,96 miliar kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar Rp18,50 miliar kepada 3.248 debitur, sedangkan secara sektoral penyaluran UMi didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp164,43 miliar atau 89,20 persen.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMi mendukung pembiayaan usaha rakyat. Ke depan, Kanwil DJPb Provinsi NTT akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, satuan kerja kementerian/lembaga, lembaga penyalur, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan APBN semakin berkualitas, responsif, dan manfaatnya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur.
