Kupang, 03 September 2026 – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 31 Juli 2026 menunjukkan arah kinerja yang positif. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.938,18 miliar atau 55,26 persen dari target, tumbuh 12,18 persen secara year-on-year (y-on-y). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp17.908,27 miliar atau 58,59 persen dari pagu, sehingga APBN tetap berperan sebagai instrumen utama penopang perekonomian daerah. 

Dari sisi penerimaan, kinerja perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp1.337,37 miliar atau 48,38 persen dari target, yang ditopang oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp860,69 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp545,25 miliar. Di samping itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 92,19 persen (y-on-y) hingga mencapai 168,16 persen dari target, terutama bersumber dari importasi komoditas kopi, kopra, kemiri, dan mente melalui Timor Leste serta penerimaan cukai minuman beralkohol. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp600,81 miliar atau 80,81 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan pendidikan dan layanan kesehatan. 

Pada sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5.435,23 miliar atau 52,45 persen dari pagu dan tumbuh 28,01 persen (y-on-y), sehingga menjadi pendorong penting bagi aktivitas ekonomi regional. Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp12.473,04 miliar atau 61,73 persen dari pagu, dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik tumbuh tertinggi yakni 18,23 persen (y-on-y) dan penyaluran Dana Desa telah mencapai 84,18 persen dari pagu untuk 3.137 desa. Bahkan, enam kabupaten yaitu Alor, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan Rote Ndao telah menyelesaikan proses penyaluran Dana Desa hingga 100 persen. 

Kinerja fiskal tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,01 persen (y-on-y), sedangkan secara quarter-to-quarter tumbuh 7,11 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 3,73 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp41,13 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,38 persen (y-on-y). Di sisi lain, peran fiskal terlihat nyata melalui komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 12,23 persen (y-on-y) serta memberikan distribusi 21,74 persen terhadap PDRB. 

Pada lingkup keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD konsolidasi mencapai Rp11.747,56 miliar atau 43,10 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp10.171,46 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp1.576,11 miliar. Dari sisi pengeluaran, belanja operasi tumbuh 10,05 persen (y-on-y) dan menjadi komponen terbesar, sedangkan dari sisi penerimaan didominasi oleh pajak daerah sebesar Rp870,03 miliar atau 60,27 persen dari total PAD. Ke depan, penguatan kemandirian fiskal daerah serta peningkatan porsi belanja modal akan terus didorong agar struktur APBD semakin sehat dan produktif.  

Guna menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Kanwil DJPb bersama seluruh KPPN lingkup Provinsi NTT secara aktif melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, asistensi dan pendampingan satuan kerja, konsultasi APBN melalui Customer Service Officer, rilis tematik belanja per fungsi, serta apresiasi bagi satuan kerja berkinerja terbaik. Upaya ini dilakukan dengan sungguh-sungguh termasuk dengan memastikan terselenggaranya layanan di unit-unit vertikal Kementerian Keuangan yang berada di lokasi bencana. Kepala Kanwil DJPb NTT Bapak Adi Setiawan menyampaikan upaya layanan di masa darurat tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBN tetap terselenggara dan dapat menjadi salah satu motor penggerak pemulihan khususnya di wilayah terdampak bencana. Hal itu disampaikan pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi layanan di KPPN Ruteng pada Senin, 24 Agustus 2026.

Di samping itu, koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mengakselerasi penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Fisik, sedangkan sinergi bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penyalur akan diarahkan pada optimalisasi Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan UMi yang berorientasi ekspor. Dengan seluruh upaya tersebut, APBN dan APBD di Provinsi NTT diharapkan semakin efektif menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.