Dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Kanwil DJPb Provinsi NTT menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Seluruh pejabat, pegawai, dan PPNPN dilarang menerima segala bentuk gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kami mengajak seluruh mitra kerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk turut mendukung komitmen ini dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan. Bersama, kita jaga integritas dan wujudkan pelayanan publik yang AKURAT (Akuntabel, Unggul, Responsif, Amanah, dan Terintegrasi).

Selengkapnya di Kanwil DJPb NTT Tolak Gratifikasi!

Kupang, 24 Februari 2026 – Kinerja fiskal regional Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal tahun yang terjaga dengan fokus pada penguatan layanan publik dan dukungan ekonomi kerakyatan. Pemerintah terus memastikan agar APBN bekerja secara optimal sebagai instrumen perlindungan sosial dan pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT.

Realisasi Pendapatan Negara dan Capaian Belanja

Pendapatan negara dan hibah di NTT hingga akhir Januari tercatat sebesar Rp217,37 miliar atau 5,68% dari target. Kontribusi utama berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp150,60 miliar serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp66,78 miliar (8,99% target). Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp3,28 triliun (11,19% dari pagu). Belanja ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp334,99 miliar yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp270,50 miliar dengan capaian 6,19% dari pagu, belanja barang senilai Rp57,43 miliar dengan capaian 1,97% dari pagu, belanja modal sebesar Rp7,11 miliar dengan capaian 0,40% dari pagu, sedangkan belanja sosial belum terdapat realisasi sampai dengan periode akhir Januari 2026.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,94 triliun atau 15,38% target yang menjadi pengungkit utama fiskal daerah dengan rincian: 

• Dana Bagi Hasil (DBH): terealisasi Rp1,32 miliar (1,78% dari alokasi)
• Dana Alokasi Umum (DAU): mencapai Rp2,150,96 triliun (15,63% dari alokasi)
• DAK Non-Fisik: tercatat Rp789,26 miliar (15,70% dari alokasi)

Sedangkan untuk komponen TKD lainnya seperti DAK Fisik dan Dana Desa belum terealisasi sampai akhir periode Januari 2026 karena masih dalam tahap penyiapan dan pemenuhan dokumen syarat salur oleh Pemerintah Daerah.

Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Belanja Tematik

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah NTT, yang mencakup sektor Ketahanan Pangan (Rp860,94 miliar), Lumbung Pangan (Rp419,05 miliar), Sekolah

Rakyat (Rp225,08 miliar), Padat Karya (Rp92,33 miliar), Pembangunan 3 Juta Rumah (Rp80,63 miliar), dan Inpres Jalan Daerah (Rp44,44 miliar). Hingga Januari 2026, realisasi fisik dan keuangan PSN masih berada pada tahap persiapan administratif (0%) sejalan dengan siklus awal tahun anggaran.

Sementara itu, realisasi belanja tematik mulai bergerak, antara lain:

• Kesehatan: terealisasi Rp22,19 miliar (5,29% dari pagu).
• Infrastruktur: mencapai Rp27,61 miliar (1,52% dari pagu).
• Pendidikan: terealisasi Rp4,21 miliar (0,62% dari pagu). 
• Mitigasi Perubahan Iklim: tercatat sebesar Rp3,41 miliar (2,09% dari pagu).

Perlindungan Sosial dan Dukungan UMKM

Sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat rentan, bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp427,74 juta hingga 31 Januari 2026. Penyaluran ini difokuskan pada:

• Permakanan Disabilitas: Rp414,30 juta untuk 639 penerima manfaat. SIARAN PERS
• Permakanan Lansia: Rp13,44 juta bagi 16 penerima manfaat.
• Program lainnya seperti PKH, BPNT, dan BLTS Kesra sedang dalam proses pemenuhan data sasaran untuk penyaluran tahap berikutnya.

Dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat, penyaluran kredit program menunjukkan pertumbuhan positif:

• Kredit Usaha Rakyat (KUR): Mencapai Rp223,01 miliar untuk 4.449 debitur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyerap terbesar (45,27%), dengan Kota Kupang sebagai wilayah penyaluran tertinggi (Rp32,66 miliar).
• Pembiayaan Ultra Mikro (UMi): Telah disalurkan sebesar Rp4,84 miliar kepada 875 debitur. Penyaluran terbesar dilakukan oleh lembaga keuangan BAV (Rp4,21 miliar) dengan jangkauan terluas di Kabupaten Alor (Rp0,52 miliar).

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Secara konsolidasi, realisasi pendapatan daerah NTT mencapai Rp2,25 triliun (8,25% dari target), yang didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp2,14 triliun (share 94,95%). Sinergi APBN dan APBD menghasilkan surplus konsolidasi sebesar Rp1,72 triliun, memberikan ruang fiskal yang sehat bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan di sisa tahun 2026.

Kanwil DJPb Provinsi NTT berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pemenuhan syarat salur TKDD (khususnya DAK Fisik dan Dana Desa) serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah guna menjaga kesejahteraan masyarakat NTT.

Kanwil DJPb Provinsi NTT menghadiri dan membuka kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu (25/02). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 melalui penguatan dan peningkatan kapasitas pegawai.

Kehadiran Kanwil DJPb NTT merupakan bentuk dukungan terhadap optimalisasi pelaksanaan program yang didanai APBN, khususnya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Melalui sinergi ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat semakin akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya di Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai

Kanwil DJPb Provinsi NTT menghadiri kegiatan SASANDO DIA 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan tema “Sinergi Stabilisasi dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2026” pada Senin (02/03) di Ruang Nembrala, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, Kota Kupang.

Kegiatan ini merupakan forum komunikasi strategis antara pemangku kebijakan dan media massa dalam rangka memperkuat diseminasi kebijakan serta menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Pada kesempatan tersebut, DJPb hadir sebagai narasumber bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, serta Kantor OJK NTT.

Melalui forum ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT menyampaikan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, sekaligus pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga daya tahan ekonomi NTT di tengah dinamika global.

Sinergi antarotoritas menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, berimbang, dan konstruktif demi mendorong ekonomi NTT yang tumbuh kuat dan berkelanjutan.

Selengkapnya di SASANDO DIA 2026 – Sinergi Stabilisasi dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi NTT

Kanwil DJPb Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Bulan Februari 2026 pada Selasa (24/02) sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui DKO, dilakukan pembahasan capaian kinerja, identifikasi tantangan, serta langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penguatan kinerja yang berkelanjutan, Kanwil DJPb NTT berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya di Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Februari 2026

Kegiatan FGD Mengawal Akuntabilitas Belanja Daerah: Mitigasi Risiko dan Langkah Strategis Pengendalian Anggaran 2026 diselenggarakan pada Selasa (24/02) pukul 09.00–12.00 WITA secara daring melalui Zoom Meeting. FGD ini mengundang seluruh Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi lingkup Nusa Tenggara Timur, dengan narasumber Yudhis Cahyo Eko (Kepala Seksi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kanwil DJPb Provinsi NTT) serta Ahmad Roziqin (Auditor Ahli Pertama BPKP Perwakilan NTT).

FGD ini menjadi forum sharing session, koordinasi, dan penguatan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi NTT dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan dalam rangka pengawalan pengendalian dan kepatuhan pengelolaan belanja daerah. Melalui mitigasi risiko dan langkah strategis yang tepat, diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel serta mampu meminimalkan potensi temuan audit.

Selengkapnya di FGD Mengawal Akuntabilitas Belanja Daerah: Mitigasi Risiko dan Langkah Strategis Pengendalian Anggaran 2026