Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama RRI Kupang menyelenggarakan Dialog Kupang Menyapa dengan topik “Pembiayaan KUR dan UMi, Solusi Permodalan Pelaku Usaha yang Mudah dan Murah” pada Kamis (19/02).

Dialog ini menjadi ruang edukasi publik untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan KUR dan UMi sebagai instrumen pemerintah dalam mendukung UMKM agar tumbuh, mandiri, dan naik kelas.

Mari dukung dan ikuti dialognya melalui kanal YouTube berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=7OadkA4EQoo

Partisipasi dan dukungan #Sobat_Tyflo sangat berarti dalam memperluas literasi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi NTT yang inklusif dan berkelanjutan.

Selengkapnya di Dialog Kupang Menyapa "Pembiayaan KUR dan UMi, Solusi Permodalan Pelaku Usaha yang Mudah dan Murah"

Kanwil DJPb Provinsi NTT menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan inflasi tetap terkendali, khususnya dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Melalui koordinasi yang solid, diharapkan upaya pengendalian inflasi dapat berjalan optimal sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi NTT semakin kuat serta berkelanjutan.

Selengkapnya di High Level Meeting TPID Provinsi NTT

Kanwil DJPb Provinsi NTT melaksanakan audiensi bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT, Bapak Robert N. I. Tail, S.SiT., M.M., sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam mendukung pengelolaan keuangan negara serta pembangunan sektor transportasi darat di Nusa Tenggara Timur.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid agar kebijakan dan dukungan anggaran yang dijalankan dapat tepat sasaran, meningkatkan kualitas layanan transportasi, serta memberikan manfaat nyata bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat NTT.

Selengkapnya di Audiensi bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTT

Tanpa sadar, bluetooth jadi andalan harian:
🎧 headset
🔊 speaker
⌚ smartwatch

Tapi ingat, bluetooth yang selalu aktif bisa jadi celah keamanan.
Solusinya simpel:
✔️ Aktifkan hanya saat perlu
✔️ Matikan setelah digunakan
✔️ Jangan terima koneksi sembarangan

Pakai bluetooth dengan bijak, ya, #Sobat_Tyflo

Selengkapnya di Siapa yang masih pakai bluetooth?

Kementerian Keuangan melalui sinergi Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama DJSEF, DSKPE, BPDLH, dan World Bank menyelenggarakan Sosialisasi dan Focus Group Discussion bertema “Pooling Fund Bencana (PFB) dan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB)” pada Selasa (03/02) di Aula Timor, Gedung Keuangan Negara Kupang. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapan pembiayaan dalam menghadapi risiko bencana.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT menegaskan bahwa sebagai wilayah kepulauan yang rentan bencana, NTT memerlukan mekanisme pendanaan yang tepat, terstruktur, dan responsif. Skema Pooling Fund Bencana diharapkan menjadi solusi untuk menghindari pengeluaran mendadak yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Diskusi juga menyoroti pentingnya transformasi ketahanan fiskal, pemanfaatan data spasial untuk mitigasi risiko, serta penguatan sinergi pusat dan daerah agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui langkah ini, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak bencana.

Selengkapnya di Sosialisasi dan FGD Pooling Fund Bencana

Kanwil DJPb Provinsi NTT melaksanakan seremonial Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, Pakta Integritas, serta Piagam Manajemen Risiko Tahun 2026 sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Melalui penandatanganan ini, seluruh jajaran meneguhkan komitmen untuk mencapai kinerja terbaik, mengelola risiko secara prudent, serta menghadirkan layanan publik yang profesional dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Selengkapnya di Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026