Senin, 27 Oktober 2025, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adi Setiawan, melaksanakan audiensi bersama seluruh pejabat dan pegawai KPPN Atambua.

Kegiatan ini menjadi ruang terbuka untuk berdialog, mendengarkan aspirasi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi para pegawai di satuan kerja. Melalui forum ini pula, disampaikan berbagai informasi terkini terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kantor vertikal DJPb di daerah.

Audiensi ini bukan sekadar ajang tatap muka, tetapi wujud komitmen untuk membangun komunikasi yang hangat dan dua arah, agar setiap insan DJPb dapat terus tumbuh, berkontribusi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik di seluruh pelosok NTT. 🌿

Selengkapnya di Kunjungan Kerja dan Arahan Kepala Kanwil DJPb NTT di KPPN Atambua

Halo #Sobat_Tyflo,

Senin (13/10), Kanwil DJPb Provinsi NTT menerima kunjungan kerja Anggota Komite IV DPD RI, Ibu Hilda Manafe, S.E., M.M., dalam rangka diskusi dan permintaan data informasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan fokus pada pengawasan atas penerimaan asli daerah (PAD).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb NTT ini dihadiri pula oleh tim dari Bapperinda Provinsi NTT, dan menjadi ruang dialog konstruktif dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan instansi pengelola fiskal.

Melalui diskusi ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola keuangan pusat dan daerah, serta optimalisasi penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi NTT.

Selengkapnya di Kunjungan Kerja Anggota Komisi IV DPD RI

Halo #Sobat_Tyflo! 👋
Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di seluruh NTT melalui kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

Hingga 30 September 2025, penyaluran KUR NTT telah mencapai Rp2,08 triliun untuk 48.951 debitur, sedangkan UMi mencapai Rp207,8 miliar untuk 43.856 debitur.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Flobamora.

Kegiatan Evaluasi Penyaluran KUR, UMi, dan SIKP Tahun 2025 menghadirkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Bapak Adi Setiawan, sebagai narasumber untuk memaparkan Kinerja Penyaluran KUR, UMi, dan Penerapan SIKP di Provinsi NTT Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT (Terkait Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat NTT Tahun 2025) dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT (menyampaikan Peran Pemerintah Provinsi NTT dalam membina UMKM untuk menyerap penyaluran KUR/UMi secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025).

Sinergi antar lembaga ini menjadi kunci dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat ekosistem UMKM di wilayah kepulauan NTT. Mari bersama wujudkan ekonomi NTT yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan 💪✨

Selengkapnya di Rapat Evaluasi Penyaluran KUR, UMi, dan Penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT Tahun 2025

Halo #Sobat_Tyflo,

Selasa (21/10), Kanwil DJPb Provinsi NTT menggelar Konferensi Pers Katong Pung APBN di Aula Kanwil DJPb NTT. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan capaian dan perkembangan realisasi APBN hingga 30 September 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hadir sebagai narasumber dari jajaran Kemenkeu Satu:
📌 Adi Setiawan – Kepala Kanwil DJPb NTT
📌 Desak Jeny – Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Bali Nusra
📌 Syahirul Alim – Kepala KPPBC Labuan Bajo
📌 Samon Jaya – Kepala Kanwil DJP Nusra

Kegiatan ini juga turut mengundang Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Selfi H. Nange, serta dihadiri oleh rekan-rekan media dari Pos Kupang, Timor Express, Victory News, Antara News, Detik.com, dan RRI yang meliput jalannya acara.

Melalui forum ini, disampaikan bagaimana APBN berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan, serta mendorong pertumbuhan di Provinsi NTT.

Sinergi lintas unit di lingkungan Kemenkeu Satu diharapkan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal, sekaligus menghadirkan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat mengenai peranan APBN di daerah.

Selengkapnya di Konferensi Pers Katong Pung APBN Realisasi s.d. 30 September 2025

Halo, #Sobat_tyflo,

Kamis (9/10), Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Rapat Unit Pengendalian Risiko (UPR) untuk periode Triwulan III Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh KPPN dan unit di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi NTT.

Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja seluruh KPPN serta bagian/bidang lingkup Kanwil DJPb hingga bulan September 2025, termasuk pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan pengelolaan risiko.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Bapak Adi Setiawan, menekankan pentingnya penyajian ringkasan kinerja dan risiko yang komprehensif, serta perlunya meningkatkan disiplin dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.
Beliau juga mengingatkan untuk mempertahankan tren positif capaian kinerja Kanwil dan KPPN dengan fokus menjaga stabilitas risiko serta memastikan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan inisiatif strategis dapat tercapai hingga akhir tahun 2025.

Selengkapnya di DKO & Rapat UPR Triwulan III 2025

Halo #Sobat_Tyflo,

Rabu (01/10), dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Aula Timor Gedung Keuangan Negara Kupang.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Bapak Adi Setiawan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, selaku Pembina Upacara ini diikuti oleh seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Kupang. Momen ini menjadi pengingat akan pentingnya meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh insan Kemenkeu dapat terus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan kinerja terbaik untuk masyarakat dan bangsa.

Selengkapnya di Upacara Hari Kesaktian Pancasila