Kebijakan Mutu:

Sistematis =  Siap menjalankan pelayanan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku

Efisien = Selalu menyelenggarakan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu

Responsif = Cepat dan tanggap dalam memberikan layanan

Akuntabel = Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan

Solutif = Selalu berusaha memberikan pemecahan masalah terhadap pemangku kepentingan

Inovatif = Siap melakukan terobosan untuk layanan yang lebih baik dengan melakukan perbaikan terus menerus

Aryo Budiwidarto

KEPALA KPPN Ambon

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menetapi janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pimpinan Kementerian Keuangan bertekad untuk membentuk suatu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dapat memberikan peningkatan layanan yang lebih cepat, akurat, tanpa biaya serta penyelesaiannya dilakukan secara transparan (zero defect). Pembentukan kantor pelayanan percontohan ini telah direalisasikan di setiap wilayah provinsi di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu dengan mengubah setiap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berkedudukan di provinsi menjadi KPPN Percontohan. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan contoh kepada KPPN-KPPN lain untuk dapat mengikuti Standard Operating Prosedures KPPN Percontohan.

KPPN Ambon merupakan KPPN Percontohan yang telah dimulai operasionalisasi pada tanggal 30 Juli 2007 bersama-sama dengan 18 (delapan belas) KPPN Percontohan lainnya, yaitu KPPN Medan II, Palembang, Jakarta I, Jakarta II,Bandung II,Semarang II, Yogyakarta, Surabaya II, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Kupang,Makasar II, Gorontalo,Manado, Ambon, dan Jayapura.

Dengan diresmikannya KPPN Ambon menjadi KPPN Percontohan. KPPN Ambon diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap proses pencairan dana APBN, menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dan transparan serta tanpa adanya pungutan biaya. Dengan demikian opini publik yang selama ini masih melekat yaitu berbelit-belitnya proses pencairan dana melalui KPPN, tidak transparan, tidak konsisten bahkan adanya pungutan tidak resmi dapat dihilangkan dan berubah menjadi KPPN yang selalu siap melayani publik dengan baik dan bebas korupsi.

VISI :

Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel

MISI :

• Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
• Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
• Mewujudkan pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.