Bandung — Kinerja APBN Tahun 2025 melalui KPPN Bandung I tetap terjaga solid dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan di wilayah Bandung Raya. Hingga akhir tahun 2025, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp23,96 triliun atau 95,15 persen dari pagu Rp25,18 triliun.
Secara tahunan, realisasi belanja negara terkontraksi 6,34 persen (year on year/yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, terutama pada komponen belanja pemerintah pusat.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp9,62 triliun atau 90,77 persen dari pagu, dengan kontraksi 17,95 persen (yoy). Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan kinerja positif. Sepanjang 2025, TKD yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi mencapai Rp14,34 triliun atau 98,33 persen dari alokasi, tumbuh 3,48 persen (yoy).
Memasuki awal tahun anggaran 2026, realisasi belanja negara hingga Januari telah mencapai Rp2,93 triliun atau 14,51 persen dari pagu, tumbuh 0,87 persen (yoy). Pemerintah menargetkan percepatan belanja sejak awal tahun dengan tetap mengedepankan prinsip spending better.
Materi tersebut disampaikan oleh M. Taufiq Abdillah, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) dan Sri Utami, PTPN Penyelia KPPN Bandung I dalam kegiatan yang digelar pada Selasa (10/2/2026). Rangkaian acara terdiri atas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, pemaparan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, serta pemberian penghargaan kepada satuan kerja (satker) dengan kinerja terbaik.
Dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja mitra KPPN Bandung I menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, nilai IKPA tercatat sebesar 96,97, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala KPPN Bandung I, Bimanyu Eka Yuda, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen kuasa pengguna anggaran dan pengelola keuangan dalam menjaga kualitas belanja negara.
“Penghargaan ini sebagai penyemangat bagi satker atas kinerjanya di tahun 2025, sekaligus memberikan harapan agar di tahun 2026 ini lebih baik. Karena para satker ini sudah tahu dan paham pengelolaan keuangannya,” ujar Bimanyu.
Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori, antara lain capaian IKPA sempurna Tahun 2025, IKPA berdasarkan kategori pagu kecil (kurang dari Rp30 miliar), pagu sedang (Rp30 miliar hingga Rp100 miliar), dan pagu besar (di atas Rp100 miliar). Selain itu, terdapat penghargaan untuk jumlah dan nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tertinggi, jumlah transaksi Cash Management System (CMS) tertinggi, serta implementasi penuh CMS pada rekening virtual account dengan transaksi di atas 1.000 transaksi.
Instansi penerima penghargaan berasal dari unsur kepolisian, perguruan tinggi, instansi vertikal Kementerian Keuangan, serta unit pelayanan publik di wilayah Jawa Barat. Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kinerja belanja APBN melalui KPPN Bandung I dinilai berkontribusi signifikan terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik di Bandung Raya. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menjaga tata kelola yang baik agar belanja negara memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan di daerah. (AR)
