Bandung –KPPN Bandung I kembali melaksanakan kegiatan monev pelaksanaan anggaran untuk satker kementerian/lembaga pada Triwulan I tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11–12 Maret 2026 secara langsung (on site) dengan melibatkan pejabat perbendaharaan dan operator satker.
Kegiatan monev kali ini difokuskan pada dua satker, yaitu Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Bandung serta Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan. Pemilihan kedua satker tersebut didasarkan pada aspek penyerapan anggaran serta implementasi digitalisasi pembayaran yang menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tahun 2026.
Dalam pelaksanaannya, Tim Monev KPPN Bandung I memberikan pemaparan materi sekaligus membuka ruang diskusi terkait berbagai aspek penting, di antaranya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD), implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS), serta pengelolaan aplikasi SAKTI dan MyIntress.
Hasil monitoring menunjukkan bahwa masing-masing satker masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Bandung, optimalisasi IKPA menjadi perhatian utama mengingat besarnya pagu anggaran yang mencapai Rp1,51 triliun. Sementara itu, pada Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, capaian penyerapan anggaran masih relatif rendah, yaitu sekitar 35,52%, yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar baru dimulai pada triwulan II.
KPPN Bandung I juga mendorong kedua satker untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi pembayaran melalui KKP dan CMS, serta memastikan ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM). Selain itu, pentingnya sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan juga menjadi salah satu poin yang ditekankan dalam kegiatan ini.
Kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi yang aktif dan interaktif, dengan para peserta terlibat langsung dalam pembahasan permasalahan serta solusi terkait pengelolaan anggaran.
Melalui kegiatan ini, KPPN Bandung I berhasil membangun komitmen bersama dengan satker untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, termasuk menjaga deviasi RPD, mengoptimalkan IKPA, serta memperluas penggunaan sistem pembayaran digital.
Kegiatan ini juga menegaskan komitmen KPPN Bandung I dalam menjunjung tinggi integritas, dengan menekankan bahwa seluruh layanan diberikan tanpa biaya (nol rupiah), serta mendorong pelaporan melalui sistem Whistleblowing System (WISE) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Ke depan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KPPN Bandung I dan satker mitra, sekaligus menjadi sarana berbagi pengetahuan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan.
