Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019, masih ditemui beberapa permasalahan baik berkenaan dengan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Kegiatan monitoring dan evaluasi mengidentifikasi adanya permasalahan teknis aplikasi maupun non teknis aplikasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap beberapa ketentuan berkenaan dengan tata cara pencairan APBN. Selain itu, pejabat perbendaharaan atau petugas satuan kerja dipandang perlu secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 KPPN Bandung II terus melanjutkan Kegiatan Layanan Edukasi Berkesinambungan dan Simultan (Ladu Ketan) yang telah sukses sebagai layanan unggulan KPPN Bandung II menggantikan program KBM (KPPN Bandung II Mengajar). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Bandung II yang telah terdaftar dan/atau diundang.
Pelaksanaan Ladu Ketan dijadwalkan hari Rabu secara rutin setiap minggunya. Kegiatan Ladu Ketan tahun 2020 dimulai pada Minggu ke-2 Bulan Februari 2020 yang diikuti oleh beberapa perwakilan satuan kerja mitra KPPN Bandung II. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Bale Sunda KPPN Bandung II.
Materi yang diangkat pada kegiatan pertama Ladu Ketan berkaitan Refreshment implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Acara dibuka oleh Bapak Zamruddin sebagai Kepala kantor dengan memaparkan fungsi dan manfaat Kartu Kredit Pemerintah. Selanjutnya program ini diisi dengan pemaparan oleh pejabat/pegawai KPPN Bandung II yang ditunjuk. Materi tersebut disampaikan atas dasar pembelajaran/permasalahan terkini dan berdasarkan monitoring pada aplikasi OM SPAN selama tahun anggaran 2019, efektivitas implementasi Kartu kredit Pemerintah(KKP) dalam pelaksanaan transaksi keuangan satker yang masih sangat rendah (40,45%).
Ladu Ketan sangat diharapkan menjadi media yang efektif dalam rangka diperolehnya persepsi yang sama antara KPPN Bandung II dan Satker Mitra Kerja terhadap suatu ketentuan/peraturan yang sedang berlaku. Dukungan dan kerja sama Satker Mitra Kerja sangat diperlukan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan KPPN Bandung II demi mewujudkan KPPN Bandung II memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).