Kinerja Pendapatan Negara s.d. 30 Juni 2025 pada KPPN Bandung II  didominasi dengan Penerimaan Bukan Pajak yang menunjukkan kontraksi sebesar -13,07% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp421,49 miliar atau 72,95% dari target Rp577,80 miliar. Kontraksi tersebut berasal dari kontraksi Penerimaan Dalam Negeri sebesar  -13,07% (yoy), sejalan dengan Penerimaan Bukan Pajak yang mengalami kontraksi sebesar -13,07% (yoy) yang dipengaruhi penurunan pada kedua komponennya yaitu PNBP lainnya kontraksi sebesar 12,62% dan  Pendapatan BLU sebesar -13,26% (yoy)

Sedangkan kinerja Belanja Negara s.d. 30 Juni 2025 menunjukkan kontraksi sebesar -13,05% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp9,07 triliun  atau sebesar 42,40% dari pagu sebesar Rp21,39 triliun. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD). Pagu belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp. 13,5 T  atau turun sebesar Rp.4,48 T dibanding tahun lalu dengan pagu sebesar Rp. 17,98 T. Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 7,88 T  meningkat  5,88%  atau naik Rp. 437 M dibandingkan tahun lalu dengan pagu sebesar Rp.7,44 T.

Kontribusi angka kontraksi berasal dari penurunan Belanja Pemerintah Pusat yang signifikan sebesar -24,83% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp5,19 Triliun (38,46% dari pagu Rp13,51 triliun). Komponen Belanja  Pemerintah  Pusat  yang   mengalami   penurunan   signifikan   yaitu   Belanja   Barang sebesar    -51,08%  dan Belanja Modal sebesar -62,36%, sedangkan Belanja Pegawai tumbuh 11,57% dan Bantuan Sosial yang tumbuh 9,61% dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp. 3,528 triliun atau 49,69 % dari pagu Rp.7,101 triliun
• Belanja barang sebesar Rp. 1,060 triliun atau 26,92 % dari pagu Rp.3,941 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.588,54 milyar atau 24,19 % dari pagu Rp. 2,433 triliun
• Belanja bansos sebesar Rp 16,125 milyar atau 51,50 % dari pagu Rp. 31,3 milyar

Untuk Belanja TKD tumbuh 10,07% (yoy), yang dipengaruhi oleh pertumbuhan pada seluruh komponennya, yaitu:

• Dana Bagi Hasil : Rp. 375,33 milyar atau 39,99 % dari pagu 938,65 M
• Dana Alokasi Umum : Rp 2,392 triliun atau 53,56% dari pagu 4,46 T
• DAK non Fisik : Rp. 877,41 milyar atau 42,33 % dari pagu 1,79 T
• Dana Desa : Rp.226,65 milyar atau 57,21% dari pagu 396,18 M
• Dana insentif Fiskal : Rp. 3,461 milyar atau 50% dari pagu 6,922
• Sementara DAK Fisik belum ada realisasi

Dari pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut di atas, sampai dengan 30 Juni 2025, Kementerian Pertahanan memiliki pagu tertinggi sebesar Rp4,98 triliun, namun secara agregat mengalami penurunan hingga -0,31% dibandingkan pagu pada periode yang sama tahun 2024. Diikuti oleh Kementerian Agama dengan pagu sebesar Rp.3,46 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 0,41% dibandingkan periode yang sama TA 2024. Pagu total satker mitra KPPN Bandung II tahun 2025 sebesar 13,51 trilun, menurun hingga 24,56% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L)  mitra KPPN Bandung II, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat alokasi pagu anggaran paling kecil yaitu 1,81 milar.

Diantara 10 K/L Pagu tertinggi, Mahkamah Agung merupakan K/L dengan capaian realisasi tertinggi sebesar 62,58% dari pagu, turun 1,59% dibanding periode sebelumnya, sedangkan realisasi terendah Kemenhub dengan capaian 8,66% dari pagu turun 61,77% dibanding periode sebelumnya.

Sampai dengan 30 Juni 2025, posisi 5 K/L dengan Pagu terendah dipegang oleh KKP (1,81 miliar), BPKP (18,17 miliar), BKN (23,30 miliar), KOMINFO (28,37 miliar), dan BMKG (32,20 miliar), diantara 5 K/L dengan Pagu terendah, realisasi tertinggi dicapai oleh BKN sebesar 44,35%, sedangkan terendah adalah KKP dengan realisasi 0% yang disebabkan adanya blokir pada seluruh pagunya. (jj)

Triwulan II, waktunya upgrade performa!
Kinerja hebat bukan soal keberuntungan—tapi soal perencanaan, konsistensi, dan aksi nyata.

Yuk, susun manajemen kinerja kita dengan cermat dan wujudkan hasil terbaik bersama KPPN Bandung II!

#KPPNBandung2
#InTress
#DJPbHAnDAL
#KemenkeuRI
#UangKita
#APBNKiTa

Bandung, 18 Juni 2025

Dalam rangka  mewujudkan transparansi,  efisiensi dan akuntabilitas dalam pembayaran belanja  atas beban APBN, Satuan Kerja dapat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterbitkan oleh Bank Himbara. Hal tersebut telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.  Demikian pula dengan Satker mitra KPPN Bandung II yang berjumlah 185 Satker.

Sesuai dengan hasil monitoring capaian transaksi penggunaan KKP oleh Satker mitra KPPN Bandung II sampai dengan 10 Juni 2025 sekitar 1,78 % dari target atau Rp. 1,3 milyar. Capaian tersebut masih belum maksimal dibandingkan target Triwulan II. Untuk itu KPPN Bandung II mengadakan kegiatan Focus Group Discussion atas capaian transaksi  KKP sekaligus melakukan refreshment Implementasi KKP pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Pada kegiatan tersebut secara khusus diadakan untuk satuan kerja lingkup Kementerian Pertahana.

Pada sambutannya Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih menyampaikan bahwa tahun 2025 Satker lingkup Kementerian Pertahanan sebagian besar telah mengajukan persetujuan uang persediaan (UP) KKP. Untuk itu perlu dilihat bagaimana implementasi penggunaan KKP nya.

“Berdasarkan hasil monitoring dapat disampaikan bahwa dari 35 Satker TNI yang telah mendapatkan persetujuan UP KKP, baru 5 satker yang telah bertransaksi menggunakan KKP atau 14 % saja” kata Jumiarsih dalam kesempatan tersebut.  Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut diberikan Refreshment Implementasi KKP oleh Kepala KPPN secara langsung. Disampaikan bahwa pada prinsipnya penggunaan KKP lebih fleksibel, mudah dan memiliki jangkauan luas. Kemudian aman, menghindari terjadinya fraud, efektif,  meminimalisir idle cash, dan akuntabel. Selain itu keuntungan bagi bendahara adalah tidak melakukan pungutan pajak atas transaksi menggunakan KKP.  Selain keuntungan tersebut, disampaikan juga hal-hal yang harus diperhatian atas keamanan penggunaan KKP.
“Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 ini juga memperhitungkan capaian nilai KKP pada indikator pengelolaan UT/TUP. Jadi satker yang mempunyai UP KKP mempunyai target KKP dalam setahun. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian” kata Jumiarsih.

Pada kesempatan yang baik tersebut,  tidak lupa Kepala KPPN Bandung II juga menyampaikan terkait larangan gratifikasi dan mohon dukungan satker untuk tidak memberikan apapun atas layanan KPPN.

Setelah materi disampaikan oleh Kepala KPPN, dilanjutkan dengan sharing pengalaman dan diskusi. Satker yang telah bertransaksi menggunakan KKP diminta untuk sharing pengalaman yaitu satker Zidam III. Pengalaman yang dibagikan bahwa awalnya bertransaksi menggunakan KKP dengan menggesek pada EDC namun gagal karena saldo tidak mencukupi. Setelah dicoba menggunakan QRIS akhirnya berhasil dan telah mengajukan UP KKP. Jika telah lancar, bertransaksi dengan KKP lebih  mudah.  Selain Zidam III, Kodik Wibowo selaku Bendahara KPPN Bandung II juga berbagi pengalamannya terkait penggunaan KKP. 

Pada akhir acara Kepala KPPN Bandung II meminta Satker untuk segera bertransaksi menggunakan KKP untuk mewujudkan cashless society. (jj) 

Bandung, 22 Juli 2025

Dalam rangka mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada proses pembayaran belanja pemerintah, KPPN Bandung II menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Kegiatan ini juga merupakan rangkaian optimalisasi penggunaan KKP yang telah diadakan pada tanggal 18 Juni 2025 lalu. Kegiatan pada kali ini KPPN Bandung II menggandeng Perbankan sebagai institusi penerbit Kartu Kredit Pemerintah. 

Adapun maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman Satker terhadap kebijakan dan mekanisme penggunaan KKP,  mendorong optimalisasi implementasi pembayaran belanja APBN secara digital, monitoring penggunaan KKP di wilayah kerja KPPN Bandung II, dan menyediakan ruang diskusi atas kendala teknis maupun administratif dalam penggunaan KKP.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juli 2025 dimulai pukul 09.30 WIB secara daring. Diawali dengan sambutan dari Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih, yang menyampaikan bahwa release Kinerja APBN KPPN Pada KPPN Bandung II periode sampai dengan Juni 2025. Pada kesempatan tersebut, Jumiarsih menekankan pentingnya pelaksanaan pembayaran APBN secara digital, terutama penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Hal ini karena mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan cashless society,  mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Yang perlu diingat bahwa KKP ini adalah bagian dari uang persediaan yang dikelola oleh bendahara satker. Hal yang menarik untuk bertransaksi menggunakan KKP adalah bendahara satker tidak perlu melakukan pemungutan perpajakan atas transaksi KKP tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Apakah transaksi belanja harus dipungut PPN atau PPh pasal 22, sepenuhnya menjadi tanggung jawab rekanan.

Pada sesi berikutnya Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Bapak Asep Sugianto menyampaian monitoring dan evaluasi penggunaan KKP pada Satuan Kerja Mitra KPPN Bandung II periode transaksi dari bulan Januari s.d.21 Juli 2025. Dipaparkan bahwa jumlah Satker yang sudah menggunakan KKP sebanyak 39 Satker (28,68%) dari total 136 Satker yang memiliki Uang Persediaan (UP) KKP. KPPN juga telah menjaring permasalahan Kartu Fisik KKP.

Sesi selanjutnya adalah penyampaian dari Bank BRI, Bapak Rysna Mustofa. Beliau menyampaikan bahwa Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran resmi yang dapat digunakan oleh satuan kerja (Satker) untuk belanja yang dibebankan pada APBN. Pembayaran transaksi dilakukan terlebih dahulu oleh bank penerbit, dan Satker wajib melunasi tagihan sesuai waktu yang disepakati. KKP bertujuan sebagai pengganti Uang Persediaan (UP) dengan alokasi maksimal sebesar 40% dari total UP untuk mendukung kelancaran belanja operasional dan perjalanan dinas. Sementara pengajuan KKP dan KKI (Kartu Kredit Indonesia) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti adanya Perjanjian kerja sama terlebih dahulu, surat permohonan, dan surat referensi bermaterai dari KPA, Surat Keputusan KPA, Surat persetujuan  UP, NPWP Satker, KTP pemegang kartu, serta pengisian formulir aplikasi. Administrator dan pemegang kartu merupakan pejabat atau pegawai Satker yang ditunjuk oleh KPA dan dapat berasal dari ASN, TNI, Polri, atau pejabat negara. Limit kartu disesuaikan dengan nilai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN.

Dalam rangka pembayaran tagihan, akan dikirimkan Billing Statement dalam bentuk softcopy ke email administrator, dan pelunasan tagihan dapat dilakukan melalui berbagai kanal seperti CMS, ATM, BRImo, atau Teller Bank.

Pada kesempatan diskusi Bank BRI Regional Bandung berkomitmen untuk segera membantu menyelesaikan atas berbagai kendala yang dihadapi para satker.

Dengan kehadiran KKP dan KKI, Satker diberikan kemudahan dalam pengelolaan anggaran, peningkatan efisiensi transaksi, serta penguatan transparansi dalam belanja pemerintah. (jj)

Bandung, 20 Juni 2025

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan bahwa pegawai Ditjen Perbendaharaan tidak hanya menjadi kasir  keuangan negara diwujudkan dengan  ditetapkannya Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Bendahara Umum Negara di daerah dikuatkan perannya sebagai Financial Advisor atas pengelolaan dana APBN maupun Transfer ke Daerah. Dalam pelaksanaannya dikenal dengan istilah KPPN sebagai Central Government Advisory dan Local Government Advisory.  dan dikenal dengan istilah Central Goverment baik kepada Satuan Kerja maupun Pemerintah Daerah mitra KPPN. 

Dalam implementasinya, pelaksanaan salah satu tugas sebagai Central Government Advisory, KPPN Bandung II telah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis atas ketentuan terkait dengan pelaksanaan anggaran maupun aplikasi pembayaran APBN secara berkala. Selain itu setiap hari juga melayani konsultasi secara langsung melalui Customer Service Officer (CSO) maupun secara online melalui HAI CSO. Tidak hanya itu saja KPPN bandung II juga melakukan  monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran ke lima satker setiap bulan. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pada satker dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi agar kinerja pelaksanaan anggaran satker dapat meningkat ke depannya.

Demi kelancaran tugas Central Government Advisory (CGA), Kepala Kantor telah membentuk Tim untuk melaksanakan tugas tersebut. Pada bulan April 2025 telah dilaksanakan kegiatan monitong dan evaluasi pada 5 satker yaitu:

1. Balai Sain Bangunan
2. Balai Bahan Jalan
3. Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan,
4. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung
5. Pussimpur Kodiklat

Sedangkan pada bulan Mei 2025 juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke satker berikut:

1. Kejaksaan Tinggi,
2. Kesdam III Siliwangi,
3. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citarum,
4. MTsN 2 Bandung,
5. Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,

Para Pejabat dan Pegawai KPPN Bandung II yang ditugaskan dalam pelaksanaan CGA melakukan evaluasi atas beberapa hal yang disampaikan antara lain terkait penilaian IKPA dan bagaimana cara mendapatkan nilai secara maksimal, bagaimana penyampaian capaian output, meminimalisir terjadinya retur SP2D, monitoring pejabat perbendaharaan pada satker karena tahun 2026 baik PPK maupun PP SPM wajib memiliki sertifikat kompetensi, evaluasi atas aplikasi SAKTI dan  penyampaian progress digitalisasi pembayaran serta mendorong satker untuk bertransaksi melalui KKP dan penggunaan digipay satu. (jj)

Dalam rangka pelaksanaan langkah strategis atas penyaluran dana desa wilayah Kabupaten Bandung, pada hari Rabu, 28 Mei 2025 Kepala KPPN Bandung bersama staf melakukan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung.

“Sampai dengan tanggal 28 Mei 2025 jumlah Dana Desa pada Kabupaten Bandung telah tersalurkan sebesar 55,5% atau sejumlah 150 desa dari total 270 desa.  Sedangkan batas akhir pengajuan dokumen persyaratan dana desa Tahap I adalah tanggal 16 Juni 2025. Untuk itu perlu koordinasi dari pihak-pihak terkait supaya penyaluran dana desa Tahap I berjalan lancar”, demikian disampaikan Jumiarsih, Kepala KPPN Bandung II mengawali koordinasi.

Seperti diketahui bahwa KPPN Bandung II menyalurkan Dana Desa Pemda Kabupaten Bandung dengan pagu tahun 2025 sebesar Rp. 396.180.329.000 dengan jumlah desa sebanyak 270 desa. Pagu dana desa tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu dengan kenaikan sebesar Rp. 16.980.335.000 atau   4,5%.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada DPMD Kabupaten Bandung, diperoleh informasi bahwa terdapat kendala pada pelaporan Siskeudes Semester II 2024, berupa perubahan aplikasi pada Siskeudes mulai tahun 2025 sehingga desa mengalami kendala saat melakukan upload. Kendala tersebut berimplikasi pada proses pengajuan dana desa tahap I 2025, dikarenakan apabila desa belum melakukan pelaporan atas periode Semester II 2024, maka desa tidak dapat melakukan input data periode 2025.

Sebagai upaya untuk mendorong percepatan penyaluran dana desa, DPMD Kabupaten Bandung telah melakukan kegiatan asistensi. Selain itu, DPMD Kabupaten Bandung  juga tetap membuka layanan selama libur bersama. Tindakan tersebut dilakukan dengan harapan penyaluran dana desa tahap I dapat tersalurkan seluruhnya.

Kendala lain yang disampaikan oleh DPMD terkait penyaluran dana desa yaitu, adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait batasan maksimal pencairan anggaran sebesar 50% pada periode Triwulan I. Hal tersebut juga menyebabkan mundurnya proses penyaluran tahap I.

Terkait dengan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai persyaratan penyaluran dana desa tahap II, pihak DPMD menyampaikan bahwan saat ini telah dilakukan kegiatan musyawarah desa dan untuk biaya notaris telah tersedia anggarannya.

Dengan koordinasi antara KPPN Bandung II dengan DPMD Kabupaten Bandung diharapkan penyaluran dana desa tahap I dapat tersalurkan ke seluruh desa tanpa masalah karena terdapat dana desa earmark yang digunakan untuk BLT Desa, Ketahanan Pangan dan Hewani, serta Penurunan Stunting. (jj)