Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Salah satu inovasi penting yang dikembangkan adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan pada satuan kerja (satker) di lingkungan kementerian dan lembaga.

SAKTI hadir sebagai solusi atas keterbatasan aplikasi keuangan sebelumnya yang masih terpisah-pisah. Dengan konsep single database dan single entry point, SAKTI memungkinkan data transaksi cukup diinput satu kali dan dapat digunakan oleh berbagai modul terkait. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan kesalahan input data serta meningkatkan konsistensi informasi keuangan.

Secara umum, SAKTI memiliki tiga fungsi utama, yaitu penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam pelaksanaannya, SAKTI terdiri dari berbagai modul seperti Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, serta Modul Akuntansi dan Pelaporan. Setiap modul memiliki peran spesifik yang saling terintegrasi dalam mendukung siklus pengelolaan keuangan negara.

Keunggulan lain dari SAKTI adalah kemampuannya menyajikan data secara real time, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Selain itu, aplikasi ini dapat diakses secara online tanpa perlu instalasi, serta mendukung berbagai perangkat dan sistem operasi. Fitur keamanan seperti One Time Password (OTP) juga diterapkan untuk memastikan keamanan transaksi.

Dalam implementasinya, penggunaan SAKTI juga didukung oleh tata kelola pengguna yang terstruktur. Proses pendaftaran user SAKTI dimulai dari pembuatan Surat Keputusan (SK) pengelola, pendaftaran email, aktivasi email, hingga pendaftaran dan aktivasi user. Khusus untuk pejabat tertentu seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), diwajibkan melakukan aktivasi OTP sebagai bentuk pengamanan tambahan.

Tidak hanya itu, SAKTI juga mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar pemerintah. Sistem ini mampu mencatat transaksi secara otomatis melalui jurnal yang terintegrasi, sehingga mempermudah proses pelaporan keuangan seperti Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dengan berbagai fitur dan keunggulan tersebut, SAKTI menjadi tulang punggung dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang modern. Implementasi SAKTI diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi seperti SAKTI menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem ini menjadi kunci keberlangsungan penggunaan SAKTI di seluruh instansi pemerintah.

Bandung, 30 Maret 2026

Pada Konferensi Pers APBN KiTA  tanggal 11 Maret 2026 disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa APBN menunjukkan kinerja yang solid sebagai instrument shock absorber di Tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Hingga akhir Februari 2026,  kinerja pendapatan negara sebesar Rp.358 triliun,  tumbuh 12,8% (yoy) dimana penerimaan pajak tumbuh sangat kuat sebesar 30,4%. Disisi belanja negara mencapai Rp.493,8 triliun atau 12,8% dari pagu. Akselerasi belanja pemerintah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata sejak awal tahun.

Kinerja APBN lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan akhir Februari 2026 baik pendapatan maupun belanja tumbuh positif (yoy) seiring dengan kinerja APBN secara nasional.

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan RI yang mempunyai mitra kerja satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai dengan bulan Februari 2026 KPPN Bandung II mempunyai mitra sebanyak 19 K/L (termasuk BA BUN 999) yang tersebar pada 186 Satuan kerja (sumber data MyIntress) dan 3 satker BA BUN sebagai KPA Penyalur Tranfer Ke Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Februari 2026 kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung II  masih didominasi oleh Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh positif sebesar 29,41% (yoy). Telah terhimpun PNBP sampai akhir Februari 2026 sebanyak Rp.223,19 milyar atau 26,45% dari target, yang terinci atas PNBP lainnya sebesar Rp.82,57 milyar dan pendapatan BLU sebesar Rp.140,62 milyar.  

Sementara pada belanja negara yang dikelola KPPN Bandung II  dengan pagu sebesar Rp. 21,303 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp. 15,426 triliun atau naik Rp.1.092 triliun dibandingkan pagu tahun lalu sebesar Rp. 14,333 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 5,877 triliun  turun Rp. 1,818 triliun dibandingkan tahun lalu. Pagu TKD tahun lalu sebesar Rp.7,695 triliun.  

Kinerja realisasi Belanja Negara sampai dengan 28 Februari 2026 tumbuh positif 33,47% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp. 2,951 triliun atau 13,85% dari total pagu Rp.21,303 triliun. Kinerja positif tersebut didukung oleh kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat yang cukup signifikan sebesar 65,83% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp.1,452 triliun atau 9,41% dari pagu Rp15,426 triliun. Semua Komponen Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif yang meliputi belanja pegawai 58,01% (yoy), Belanja   Barang sebesar 33,61% (yoy),  dan Belanja Modal sebesar 1668% (yoy).  Hal ini juga selaras dengan kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN Bandung II sampai dengan akhir Februari 2026 sebanyak 1.141 kontrak dengan nilai Rp. 2,859 triliun.  Secara terinci realisasi belanja Pemerintah Pusat  sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.1,088 triliun atau 12,18% dari pagu Rp.8,932 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.217,17 milyar atau 6,03% dari pagu Rp.3,599 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.146,67 milyar atau 5,07% dari pagu Rp.2,893 triliun

Sampai dengan Februari 2026 tidak ada belanja bantuan sosial pada KPPN Bandung II.

Kinerja realisasi Belanja TKD sebesar Rp. 1,499 triliun atau 25,51% dari pagu Rp.5,877 triliun, yang secara rinci sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil : Rp.34,441 milyar atau 10,03% dari pagu Rp.343,51 milyar
• Dana Alokasi Umum : Rp 876,877 milyar atau 24,08% dari pagu Rp.3,641 triliun
• DAK non Fisik : Rp.587,834 milyar atau 32,83% dari pagu 1,792 triliun

Sampai dengan akhir Februari 2026 baik DAK Fisik maupun Dana Desa belum ada penyaluran.  

Tahun 2026 KPPN Bandung II berkomitmen untuk mendorong akselerasi belanja satker maupun DAK Fisik dan Dana Desa melalui forum FGD maupun sosialisasi agar APBN secara regional pun ikut berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. (jj)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kedisiplinan pertanggungjawaban APBN pada tahun anggaran 2026, KPPN Bandung II menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara Instansi Tahun 2026. Sosialisasi tersebut diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Februari 2026 di Aula KPPN Bandung II. Sebanyak 53 bendahara satuan kerja mitra KPPN Bandung II hadir secara fisik dan 72 bendahara lainnya hadir secara online.

Dalam kesempatan tersebut dihadirkan narasumber yang berkompeten dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Pajak Jabar I. Danang Triyanto, Kasi Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara, Direkotrat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan materi mengenai Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan dilanjutkan dengan Roni Zakaria, Sigit Kurniawan dan Sigit Andriyanto Penyuluh Pajak dari Kanwil Ditjen Pajak Jabar I menyampaikan materi terkait Kewajiban Perpajakan oleh Bendahara.

Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih menyampaikan dalam sambutannya, bahwa memasuki tahun anggaran 2026, tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah semakin meningkat. “Penyerapan anggaran yang baik, tidak akan berarti apabila tidak diikuti dengan penyusunan LPJ Bendahara yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan bebas dari kesalahan” kata Jumiarsih. Demikian juga dengan kepatuhan akan perpajakan oleh bendahara merupakan hal yang sangat krusial untuk mencegah adanya potensi fraud dan temuan pemeriksaan. 

Pada kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 3 satuan kerja dengan Kinerja Kepatuhan Bendahara dan Rekonsiliasi Keuangan terbaik periode Triwulan IV Tahun 2025. Sebagai peringkat I adalah Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Prasarana Strategis (694423), peringkat II diterima oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung (537081), dan peringkat III diterima oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung (416403).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan Seksi Vera KPPN Bandung II, dikenalkan sebuah inovasi yang bernama LOVE 095 V2 (Layanan Online Seksi Vera 095 (KPPN Bandung II) Versi 2). Inovasi tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Vera KPPN Bandung II, Ragil Prihadi. Diharapkan dengan adanya inovasi LOVE 095 V2 dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada satuan kerja.

Melalui kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPJ Bendahara dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara Instansi, KPPN Bandung II memperkuat komitmennya dalam mewujudkan disiplin pertanggungjawaban APBN dan memastikan bahwa setiap transaksi belanja negara dipertanggungjawabkan oleh bendahara sesuai ketentuan, baik dari sisi pelaporan keuangan maupun kewajiban perpajakan.

Oleh: Muhamad Naufal Ramadhan Hasan

Pada tanggal 4 Maret 2026, Menteri keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari APBN. PMK tersebut mengatur ketentuan teknis untuk pembayaran THR yang sebelumnya ditetapkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2026.

Berdasarkan peraturan tersebut, THR yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi PNS. CPNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, serta Pejabat negara. Selain itu, masih dari APBN juga terdapat THR Keagamaan bagi pegawai non-ASN bagi satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. THR sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

• THR Gaji PNS/TNI/Polri (untuk pembayaran THR komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum);
• THR PPPK (untuk pembayaran THR bagi PPPK - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
• THR Pejabat Negara (untuk pembayaran THR bagi Pejabat Negara);
• THR PPNPN (untuk pembayaran THR bagi Pegawai Non-ASN dan THR Keagamaan bagi satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti); dan
• THR Tunkin (untuk pembayaran THR komponen tunjangan kinerja).

Besaran THR dihitung berdasarkan Gaji Induk/Susulan Periode Februari 2026 dan Tunjanga Kinerja yang dicairkan di bulan Februari 2026. Penyaluran THR yang bersumber dari APBN pada Kementerian/Lembaga dilakukan melalui kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pada KPPN Bandung II terdapat mitra kerja sebanyak 178 Satuan Kerja yang berasal dari 19 Kementerian/Lembaga (selain satker penyalur Transfer ke Daerah / TKD). Dari seluruh satker tersebut, sampai saat artikel ini dibuat, THR dan THR Keagamaan sudah disalurkan ke 132.684 penerima melalui 1.385 Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satker dan  diproses oleh KPPN menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dari 132.684 penerima THR, berdasarkan jenisnya terdapat sebanyak 63.619 penerima THR Gaji PNS/TNI/Polri, 620 penerima THR PPNPN, 14.951 penerima THR PPPK, dan 53.494 penerima THR Tukin. Berdasarkan tanggal SP2D yang terbit, sebanyak 1.371 SP2D terbit sebelum Hari Saya Indul Fitri tanggal 21 Maret 2026 dan sebanyak 15 SP2D terbit setelah 21 Maret 2026 dikarenakan SPM baru diajukan oleh satker setelah cuti bersama bulan Maret 2026. Jika dilihat dari proporsi APBN yang dikelola KPPN Bandung II selaku BUN, dari pagu DIPA TA 2026 sebesar 23,23 Triliun rupiah, dana yang sudah disalurkan untuk THR adalah 1,10%-nya yaitu senilai 255,52 Miliar Rupiah.

Pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 KPPN Bandung II menggelar acara stakeholder day tahun 2026 dan keberlanjutan WBBM yang dimulai pukul 08.30 WIB. Acara tersebut diselenggarakan secara hybrid dengan mengundang para KPA, pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan satker mitra kerja KPPN Bandung II di Aula dan secara daring melalui  Ms. Teams.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, pemberian apresiasi, dan peningkatan kinerja pengelolaan anggaran satker tahun 2026. Selain itu juga dalam rangka publikasi pembangunan zona integritas keberlanjutan WBBM pada KPPN Bandung II.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih, menyampaikan kinerja APBN Tahun 2025 pada KPPN Bandung II dimana Penerimaan Dalam Negeri yaitu PNBP mengalami penurunan sebesar -4,99% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024. Penerimaan PNBP tahun 2025 sebesar Rp 942,36 milyar dan tahun 2024 sebesar Rp 991,88 milyar. Tidak terdapat penerimaan perpajakan untuk wilayah kerja KPPN Bandung II. Disamping itu Belanja Negara juga mengalami kontraksi sebesar -14,44%. Kontraksi ini terjadi karena adanya penurunan belanja Pemerintah Pusat sebesar -21,44% (yoy), sedangkan Belanja TKD tumbuh 2,15% (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2025 mencapai Rp 13,70 triliun atau 95,60% dari pagu sedangkan tahun 2024 mencapai Rp 17,44 triliun atau 96,97% dari pagu. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 mencapai Rp 7,52 triliun atau 97,74% dari pagu sedangkan tahun 2024 mencapai Rp 7,36 triliun atau 98,92% dari pagu.

Dalam rangka peningkatan kinerja tahun 2026, Kepala Kantor juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025. Potret kinerja tersebut terlihat pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 dimana nilai IKPA KPPN Bandung II mencapai 95,98 yang merupakan gabungan dari nilai IKPA seluruh satker mitra KPPN Bandung II yang berjumlah 179 satker. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang memperoleh nilai 94,62, nilai IKPA KPPN Bandung II tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,36 poin. Indikator IKPA tertinggi tahun 2025 pada indikator capaian output yang memperoleh nilai 100 sedangkan indikator IKPA terendah terdapat pada Deviasi Halaman III DIPA mencapai 85,78.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Bandung II menyampaikan strategi untuk optimalisasi nilai IKPA satker sehingga diharapkan pada tahun 2026 seluruh nilai IKPA satker berada pada kategori Sangat Baik dan Baik serta tidak ada lagi satker yang berada pada kategori nilai IKPA Cukup.

Selanjutnya Jumiarsih menyampaikan program keberlanjutan WBBM pada KPPN Bandung II dimana pada tahun 2026 ini KPPN Bandung II akan dilakukan monev keberlanjutan WBBM. KPPN Bandung II memperoleh predikat WBK tahun 2018 dan predikat WBBM tahun 2022. Predikat WBBM bukanlah garis finish tetapi terus berkelanjutan dalam menjaga integritas, pelayanan publik yang prima, dan membangun budaya melayani. Pilar keberlanjutan program WBBM adalah pemimpin sebagai role model,  sistem pelayanan yang serba digital, inovasi yang berkelanjutan, dan pola pikir melayani yang merata pada seluruh pegawai KPPN Bandung II. Dukungan pemangku kepentingan sangat berharga dalam menjaga keberlanjutan program WBBM pada KPPN Bandung II. Dan perlu saya sampaikan Kembali bahwa layanan KPPN, tidak ada biayanya atau gratis, ujar Jumiarsih

Kegiatan Stakeholder Day tahun 2026 juga diwarnai dengan pemberian apresiasi berupa penghargaan atas nilai kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 berdasarkan empat kategori yaitu nilai IKPA, jumlah transaksi Digipay Satu, Jumlah transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan jumlah transaksi Cash Management System (CMS).

Kategori nilai IKPA terbaik pagu besar lebih dari Rp 60 milyar diraih oleh satker:

1. BRIGIF-15 /KJ DAM III/SLW (344221)
2. BEKANGDAM III/SLW (344203)
3. DEPOHAR 10 (344865)

Kategori nilai IKPA terbaik pagu sedang (Rp 12 milyar s.d. Rp 60 milyar) diraih oleh satker:

1. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG (018619)
2. POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG (662635)
3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG (531823)

Kategori nilai IKPA terbaik pagu kecil (kurang dari Rp 12 milyar) diraih oleh satker:

1. PENGADILAN AGAMA SOREANG (401957)
2. PUSSIMPUR KODIKLATAD (685002)
3. MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 CIMAHI KOTA CIMAHI (416412)

Kategori pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbaik diraih oleh satker:

1. PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT (450511)
2. BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG (432753)
3. PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT (693867)

Kategori pengguna Cash Management System (CMS) terbaik diraih oleh satker:

1. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG (018602)
2. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG (018619)
3. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG
4. BARAT (673542)

Kategori pengguna Digipay Satu terbaik diraih oleh satker:

1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI (650153)
2. PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT (017393)
3. BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANDUNG BARAT (673542)

Apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja seluruh satker, bahwa setiap pencapaian merupakan hasil dedikasi dan komitmen.

Dalam rangka meningkatkan transaksi non tunai dan digitalisasi pembayaran APBN melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) disampaikan juga materi terkait dengan implementasi Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, Muhamad Naufal Ramadhan Hasan. Naufal menyampaikan manfaat penggunaan CMS bagi satker yaitu meminimalisasi penggunaan UP tunai bagi Bendahara Pengeluaran, menambah jumlah saluran pembayaran, mempercepat proses pembayaran, dan mempermudah Bendahara dalam melakukan penyetoran pajak dan PNBP. Sedangkan manfaat penggunaan KKP bagi satker adalah untuk meminimalisir penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP. Satker diharapkan selalu menggunaan CMS dan KKP dalam melalukan transaksi pembayaran dengan mekanisme UP.

Guna pembelajaran bagi satker lain, pada kesempatan tersebut diberikan kesempatan perwakilan satker penerima penghargaan terbaik menyampaikan testimoni sebagai sharing session dalam meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Tak lupa sebelum sesi berakhir sesi dialog interaktif antara narasumber dan peserta.

Dengan dilaksanakannya Stakeholder Day dan Keberlanjutan WBBM menjadi wadah untuk membangun komunikasi, sinergi, kolabarasi, dan dukungan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan gratifkasi.