Halo Sobat #InTress

Yuk, simak dan catat jadwal penting Manajemen Kinerja di KPPN Bandung II.

Disiplin waktu, kinerja makin optimal, dan pelayanan semakin berkualitas ✨
Bersama kita wujudkan pengelolaan APBN yang akuntabel dan terpercaya 💪

#KPPNBandung2 #KinerjaUnggul #UangKita #InTress

Bandung, 6 Mei 2026

Hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, pada Konferensi Pers APBN KiTA  Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN tumbuh ekspansif.  Hingga 31 Maret 2026 Pendapatan negara tumbuh  10 persen, sementara  akselerasi belanja pemerintah pusat tumbuh 47,7 persen. 

Hal tersebut sejalan dengan kinerja APBN lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan akhir Maret 2026 baik pendapatan maupun belanja tumbuh positif (yoy).

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan  bermitra kerja dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai dengan bulan Maret 2026 KPPN Bandung II mempunyai mitra sebanyak 20 K/L (termasuk BA BUN 999) yang tersebar pada 186 Satuan kerja (data MyIntress) dan 3 satker BA BUN sebagai KPA Penyalur Tranfer Ke Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Maret 2026 kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung  sebesar 34,9 % dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 20,08 (yoy) seiring dengan pertumbuhan pada penerimaan PNBP yang tumbuh 20,08 (yoy).  PNBP tesebut terdiri dari penerimaan PNBP lainnya sebesar 66,99 % dari target atau sebesar Rp. 106, 5 milyar dan Pendapatan BLU sebesar 27,45% dari target atau sebesar Rp. 187,9 milyar.

Sementara pada belanja negara yang dikelola KPPN Bandung II  dengan pagu sebesar Rp. 22,127  triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp. 16,231 triliun atau naik Rp.1,898 triliun dibandingkan pagu tahun lalu sebesar Rp. 14,333 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 5,895 triliun  turun Rp. 1,800 triliun dibandingkan tahun lalu. Pagu TKD tahun lalu sebesar Rp.7,695 triliun.  

Belanja Negara per 31 Maret 2026 mencapai realisasi Rp.5,444 T atau 24,6% dari pagu,  tumbuh 26,73% (yoy). Belanja Negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat oleh K/L sebesar Rp. 3,525 T atau 21,72% dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp. 1,918 T atau 32,54% dari pagu.

Belanja Pemerintah Pusat yang tersebar pada beberapa K/L mencapai nilai Rp3,5 T dari pagu Rp.16,23 T atau 21,72%, tumbuh 54,88% (yoy). Belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semua tumbuh positif. Realisasi Belanja belanja pegawai telah mencapai 27,51% dari pagu, belanja barang 11,9%, belanja modal mencapai 16,87% dari pagu dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut  selaras dengan kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN Bandung II. Sampai dengan 31 Maret 2026 jumlah kontrak yang telah didaftarkan 1.118 kontrak yang terdiri dari 936 kontrak belanja barang dan 182 kontrak Belanja modal. Kontrak belanja barang dengan nilai Rp.696,28 M (18,5% dari pagu belanja barang) dan realisasi Rp.263,2 M atau 37,8% dari kontrak. Sedangkan kontrak belanja modal dengan nilai Rp.411,96 M (12,5% dari pagu belanja modal) dan terealisasi Rp.118,5 M atau 28,8% dari kontrak.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat secara terinci sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.2,519 triliun atau 27,51% dari pagu Rp.9,156 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.449,31 milyar atau 11,91% dari pagu Rp.3,772 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.557,24 milyar atau 16,87% dari pagu Rp.3,303 triliun

Sampai dengan Maret 2026 tidak ada belanja bantuan sosial pada KPPN Bandung II.

Belanja TKD sampai dengan 31 Maret 2026 telah mencapai 32,54% dari pagu atau sebesar Rp. 1,918 T. Dana Bagi Hasil telah tersalurkan sebesar Rp. 52 M atau 14,44% dari pagu. DAU telah terealisasi sebesar Rp.1,1669 T atau 32,11% dari pagu. DAK non Fisik telah tersalurkan sebesar Rp.697 M atau 38,89% dari pagu. Sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa belum tersalurkan sama sekali

KPPN Bandung II pada berbagai kesempatan mendorong satker untuk segera merealisasikan belanja barang dan modal karena akselerasi lebih awal pada kedua belanja tersebut memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. (jj)

Bandung, 11 Juni 2026

Kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Bandung II hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren yang tetap positif. Di tengah dinamika perekonomian global, APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengelola pelaksanaan APBN pada 19 Kementerian/Lembaga serta BA BUN 999. Selain itu, KPPN Bandung II juga menyalurkan Transfer ke Daerah kepada Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Mei 2026, realisasi Penerimaan Dalam Negeri mencapai Rp416,53 miliar atau 49,20 persen dari target sebesar Rp846,61 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan tumbuh 13,73 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh PNBP Lainnya yang mencapai Rp155,13 miliar atau 95,81 persen dari target dan tumbuh 39,57 persen (yoy). Sementara itu, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) terealisasi sebesar Rp261,39 miliar atau 38,18 persen dari target.

Dari sisi belanja, pagu Belanja Negara pada wilayah kerja KPPN Bandung II tahun 2026 mencapai Rp22,172 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan pagu sebesar Rp22,029 triliun. Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp9,140 triliun atau 41,22 persen dari pagu dan tumbuh 29,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja Negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6,400 triliun atau 39,32 persen dari pagu Rp16,277 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp2,740 triliun atau 46,48 persen dari pagu Rp5,895 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat menunjukkan akselerasi yang kuat dengan pertumbuhan 62,23 persen (yoy). Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp4,037 triliun atau 44,06 persen dari pagu. Belanja Barang terealisasi Rp1,061 triliun atau 27,43 persen dari pagu. Sementara Belanja Modal mencapai Rp1,303 triliun atau 40,10 persen dari pagu dan tumbuh sangat signifikan sebesar 164,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sampai dengan Mei 2026 tidak terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial pada wilayah kerja KPPN Bandung II.

Berdasarkan pagu anggaran, lima Kementerian/Lembaga dengan alokasi terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (Rp5,495 triliun), Kementerian Agama (Rp5,336 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp4,898 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp718,00 miliar), dan Mahkamah Agung (Rp412,97 miliar). Dari kelompok tersebut, Kementerian Pertahanan mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp2,287 triliun, disusul Kementerian Agama sebesar Rp1,938 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,626 triliun.

Penyaluran Transfer ke Daerah sampai dengan 31 Mei 2026 telah mencapai Rp2,740 triliun atau 46,48 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil telah tersalurkan sebesar Rp106,97 miliar atau 29,61 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp1,754 triliun atau 48,17 persen dari pagu. Dana Transfer Khusus terealisasi sebesar Rp849,38 miliar atau 47,39 persen dari pagu, yang seluruhnya berasal dari DAK Nonfisik karena DAK Fisik belum tersalurkan. Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp29,70 miliar atau 29,49 persen dari pagu.

Kinerja APBN wilayah KPPN Bandung II sampai dengan Mei 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas transportasi, pertahanan, serta berbagai program prioritas pemerintah. KPPN Bandung II akan terus mendorong percepatan pelaksanaan belanja, khususnya belanja barang dan belanja modal, agar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat dan optimal serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*)

Bandung, 22 Mei 2026

Hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, pada Konferensi Pers APBN KiTA  Menteri Keuangan menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, fondasi ekonomi Indonesia tetap solid dengan realisasi APBN yang menunjukkan tren sangat positif. 

Hal tersebut sejalan dengan kinerja APBN lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan akhir April 2026 baik pendapatan maupun belanja negara tumbuh positif (yoy).

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan  bermitra kerja dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai dengan bulan April 2026 KPPN Bandung II mempunyai mitra sebanyak 20 K/L (termasuk BA BUN 999). Mitra Pemerintah Daerah penerima transfer ke daerah dari KPPN Bandung II adalah  Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir April 2026 kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung II  sebesar 42,94 % dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 21,36 (yoy) seiring dengan pertumbuhan penerimaan PNBP yang tumbuh 21,36% (yoy).  PNBP tesebut terdiri dari penerimaan PNBP lainnya sebesar 83,26 % dari target atau sebesar Rp. 132,42 milyar dan Pendapatan BLU sebesar 33,57% dari target atau sebesar Rp. 229,87 milyar.

Sementara belanja negara yang dikelola KPPN Bandung II  dengan pagu sebesar Rp. 22,005  triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp. 16,110  triliun atau naik Rp.1,777 triliun dibandingkan pagu tahun lalu sebesar Rp. 14,333 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 5,895 triliun  turun Rp. 1,80 triliun dibandingkan tahun lalu. Pagu TKD tahun lalu sebesar Rp.7,695 triliun.  

Belanja Negara per 31 April 2026 mencapai realisasi Rp.7,26 T atau 32,99% dari pagu,  tumbuh 28,05% (yoy). Belanja Negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat oleh K/L sebesar Rp. 4,935 T atau 30,63% dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp. 2,324 T atau 39,43% dari pagu.

Belanja Pemerintah Pusat yang tersebar pada 19 K/L mencapai nilai Rp4,935 T dari pagu Rp.16,11 T atau 30,63%, tumbuh 60,71% (yoy). Belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semua tumbuh positif. Realisasi Belanja pegawai telah mencapai 36,21% dari pagu, belanja barang 20,05%, belanja modal mencapai 27,08% dari pagu dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 142,9% (yoy).

Dari 19 K/L tersebut lima K/L yang memiliki pagu tertinggi adalah Kementerian Agama dengan pagu 5,335 T, disusul oleh Kementerian PU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan dan Mahkamah Agung.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat secara terinci sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.3,314 triliun atau 36,21% dari pagu Rp.9,154 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.750 milyar atau 20,05% dari pagu Rp.3,740 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.870,62 milyar atau 27,08% dari pagu Rp.3,215 triliun

Sampai dengan April 2026 tidak ada belanja bantuan sosial pada KPPN Bandung II.

Belanja TKD sampai dengan 31 April 2026 telah mencapai 39,43% dari pagu atau sebesar Rp. 2,324 T. Dana Bagi Hasil telah tersalurkan sebesar Rp. 89,25 milyar  atau 24,71% dari pagu. DAU telah terealisasi sebesar Rp.1,461 T atau 40,14% dari pagu. DAK non Fisik telah tersalurkan sebesar Rp.769,1 M atau 42,95% dari pagu. Dana Desa tersalurkan sebesar Rp. 4.929 milyar atau 4,9% dari pagu. Sedangkan DAK Fisik  belum tersalurkan sama sekali.

KPPN Bandung II pada berbagai kesempatan mendorong satker untuk segera merealisasikan belanja barang dan modal karena akselerasi belanja lebih awal pada kedua belanja tersebut sebagai pendorong pada pertumbuhan ekonomi. (jj)

Sehubungan dengan pelaporan data target/proyeksi dan realisasi capaian output belanja satker tahun 2026 sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Anggaran (IKPA)  sesuai amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian IKPA sebagai instrument yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan apakah belanja yang telah dikeluarkan satker menghasilkan suatu nilai atau manfaat bagi masyarakat. Untuk itu pada hari Senin dan Selasa tanggal 13-14 April 2026 KPPN Bandung II mengadakan acara Sosialisasi Pelaporan Capaian Output dengan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker mitra kerja di Aula KPPN Bandung II. Selain itu, agar peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, disampaikan pula sosialisasi anti korupsi  sebagai dukungan mitra kerja dalam peningkatan budaya integritas pada KPPN Bandung II.

Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih menyampaikan dalam sambutannya, bahwa Belanja Pemerintah Pusat yang tersebar pada 19 Kementerian/Lembaga mencapai nilai Rp3,5 triliun dari pagu Rp.16,23 triliun atau 21,72%, dibandingkan Maret 2025 (yoy) tumbuh 54,88%. Belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semua tumbuh positif. Realisasi Belanja belanja pegawai telah mencapai 27,51% dari pagu, belanja barang 11,9%, belanja modal mencapai 16,87% dari pagu dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan satker dengan realisasi tertinggi dari pagunya sebesar 31,78%. Disusul dengan Kejaksaan RI sebesar 30,3% dari pagu, dan Kementerian Pertahanan sebesar 28,67%. Disampaikan juga bahwa melihat realisasi belanja barang dan modal yang mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu seiring dengan pendaftaran kontrak sebanyak 1.118 kontrak sampai dengan 31 Maret 2026 dengan nilai Rp.1,108 triliun. “Begitu besarnya uang APBN yang kita Kelola, oleh karena itu sebagai pengelola fiskal wajib menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas”, kata Jumiarsih. Beliau mengingatkan bahwa sebagai sebagai Pegawai/penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi. Terdapat sanksi/pidana bagi penerima maupun pemberi gratifikasi. Oleh karena itu, beliau meminta dukungan para stakeholder KPPN Bandung II untuk bersama-sama memperkuat budaya integritas. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan penegaan bahwa layanan KPPN Bandung II baik itu SPM, SKPP, konsultasi tidak dipungut biaya atau gratis.

Sosialisasi capaian ouput disampaikan oleh Pejabat Fungsional KPPN Bandung II, M. Naufal RH dan Aditya Kusuma Aji yang menyampaikan bagaimana menyusun target dan realisasi capaian output dan bagaimana strategi untuk mendapatkan nilai maksimal.

Melalui kegiatan ini, KPPN Bandung II berharap dapat mendorong akselerasi belanja APBN, meningkatkan kualitas pelaporan capaian output, memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBN, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan dan bebas dari korupsi di wilayah Bandung Raya. (jj)