Bandung, 14 Januari 2026

Menteri Keuangan telah menyampaikan Konferensi Pers APBN KiTA  yang diadakan di Jakarta pada Kamis tanggal 8 Januari 2026 dengan paparan realisasi sementara APBN 2025 yang menunjukkan kinerja yang solid. APBN 2025 di tengah kondisi yang volatile telah berperan menjadi instrument kebijakan yang antisipatif dan responsive.

Untuk itu, perlu disampaikan pula capaian kinerja APBN unit vertikal lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan Desember 2025.  

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan RI mempunyai tugas utama antara lain menyalurkan dana APBN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah di wilayah kerjanya. Sampai dengan bulan Desember 2025 KPPN Bandung II mempunyai mitra Kementerian/Lembaga sebanyak 19 K/L (termasuk BA BUN 999) yang tersebar pada 180 Satuan kerja di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi dan 3 satker BA BUN. Sedangkan mitra kerja pemerintah daerah pada  KPPN Bandung II yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Desember 2025 (data Omspan per 12 Januari 2026), kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung II  masih didominasi dengan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang terhimpun sebanyak Rp.942,36 milyar atau 159,64% dari target. PNBP tersebut terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp.280,12 milyar dan pendapatan BLU sebesar Rp.662,24 milyar. Pendapatan tersebut dibandingkan tahun lalu mengalami kontraksi sebesar  -4,9% (yoy). Kontraksi tersebut sejalan dengan adanya penurunan pada kedua jenis penerimaan bukan pajak tersebut yaitu PNBP lainnya terkontraksi sebesar -4,62% dan  Pendapatan BLU sebesar -5,15% (yoy).

Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang tersebar pada 180 satuan kerja dan belanja Transfer Ke Daerah (TKD) melalui 3 satker BA BUN. Pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 14,324 triliun, naik 363 milyar dari pagu bulan November 2025. Dibandingkan tahun 2024 pagu belanja tersebut turun sebesar Rp.3,66 triliun atau 20,36% dari pagu tahun lalu Rp.17,98 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 7,695 triliun yang meningkat sebesar Rp.25 milyar dibanding tahun lalu yang sebesar Rp.7,443 triliun atau naik 3,385%.  

Kinerja realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan kontraksi sebesar         -14,53% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp21,201 triliun  atau sebesar 96,28% (naik 12,82% dari bulan lalu) dari pagu Rp.22,02 triliun. Adanya kontraksi pada kinerja realisasi belanja tersebut  berasal dari kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat yang cukup signifikan sebesar -21.58% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp.13,67 atau 95,5% dari pagu Rp14,32 triliun. Komponen Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan signifikan yaitu Belanja   Barang sebesar  -38,76% (yoy) dan Belanja Modal sebesar -44,86% (yoy),  sedangkan Belanja Pegawai tumbuh 10,21% dan Bantuan Sosial yang tumbuh 17,62%. Secara terinci realisasinya sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.7,320 triliun atau 98,60% dari pagu Rp.7,425 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.3,857 triliun atau 93,28% dari pagu Rp.4,135 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.2,464 triliun atau 90,37% dari pagu Rp.2,727 triliun
• Belanja bansos sebesar Rp 36,25 milyar atau 100% dari pagu Rp.36,25 milyar

Kinerja realisasi Belanja TKD tumbuh 2,15% (yoy), yang dipengaruhi oleh pertumbuhan pada Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK Non Fisik. Sedangkan yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu terjadi pada DAK Fisik, dan Dana Desa.  Adapun kinerja realisasi belanja TKD sampai dengan 31 Desember 2025 terserap sebesar Rp.7,521 triliun atau 97,74% dari pagu. Secara rinci capaian realisasi belanja TKD sebagai berikut:

• Dana Bagi Hasil : Rp. 945,013 milyar atau 94,13% dari pagu 1,003 triliun
• Dana Alokasi Umum : Rp 4,410 triliun atau 99,95% dari pagu 4,412 triliun
• DAK Fisik : Rp.67,94 milyar atau 95,49% dari pagu Rp.71,15 milyar
• DAK non Fisik : Rp.1,764 triliun atau 98,11% dari pagu 1,798 triliun
• Dana Desa : Rp.320,4 milyar atau 80,87% dari pagu 396,18 milyar
• Dana insentif Fiskal : Rp. 13,432 milyar atau 100% dari pagu 13,432 milyar

Dari pagu belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian/Lembaga tersebut sampai dengan 31 Desember 2025, Kementerian Pertahanan memiliki pagu tertinggi sebesar Rp5,234 triliun. Diikuti oleh Kementerian Agama dengan pagu sebesar Rp.3,766 triliun,  Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 3,430 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 525,2 milyar.  Namun realisasi belanja terbesar secara berturut-turut terdapat pada Kejaksaan RI sebesar 99,57%, Kementerian Pertahanan sebesar 99,04%, Kementerian Agama sebesar 97,08%, Bawaslu sebesar 95,05%, Kementerian PU sebesar 94,11%, dan Mahkamah Agung sebesar 89,67%. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai tutup tahun, alokasi pagu anggarannya paling kecil yaitu 137,9 juta dan telah terealisasi sebesar Rp. 2,4 juta atau 1,76% sedangkan 135,4 juta masih diblokir.

Sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, dari total 257 kontrak RPATA dengan nilai Rp380,9 milyar, terdapat 30 kontrak belum dibayarkan ke pihak penyedia dengan nilai sebesar Rp.200, 74 milyar, dimana terdapat 12 kontrak yang diperpanjang penyelesaian pekerjaannya di tahun 2026.

Tahun 2026 KPPN Bandung II selalu mendorong percepatan akselerasi belanja K/L dan Transfer ke Daerah dengan pruden agar pertumbuhan ekonomi 5,4% tercapai. (jj)