Bandung, 22 Mei 2025

Pada hari Kamis, 22 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat, semua pejabat dan pegawai KPPN Bandung II mengikuti acara Penguatan Budaya Integritas yang disampaikan oleh Kepala Kantor, Jumiarsih. Meskipun setiap hari telah dilakukan penguatan integritas namun pada kali ini secara khusus disampaikan beberapa materi penting  yaitu Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2024, Kerangka Kerja Integritas, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistleblowing System dan Perlindungan Pelapor, Bijak Bermedia sosial dan Netralitas ASN serta Kode Etik dan Kode Perilaku.

Survei Penilaian Integritas atau SPI adalah alat ukur yang digunakan secara obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. SPI pada Kementerian Keuangan dilakukan oleh responden baik internal yaitu para pegawai Kemenkeu maupun responden eksternal yaitu pengguna layanan. SPI dilakukan melalui penyebaran survey secara online kemudian dilakukan konfirmasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dan In Depth Interview.

Berdasarkan hasil survey dan pengolahan data KPK, nilai SPI Kemenkeu tahun 2024 sebesar 86,46 dimana mengalami penurunan 1,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa poin yang mengalami penurunan menjadi perhatian untuk langkah-langkah perbaikan.

Untuk itu, langkah-langkah penguatan integritas secara internal maupun kegiatan dalam penguatan integritas kepada pegawai maupun organisasi serta tindakan pencegahan perlu dipublikasikan secara luas dan melalui berbagai media.

Pada Kementerian Keuangan telah ditetapkan untuk dipedomani dan dilaksanakan melaui Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang merupakan sebuah kerangka yang sistematis dan komprehensif dalam meningkatkan integritas dan mencegah korupsi. Sebagai kerangka kerja terdapat 4 pilar pengungkit yaitu Regulasi, Struktur, Proses dan Sumber Daya. Peran Lini Pertama dalam KKI adalah melalui Pencegahan, Deteksi, Respon dan Monev. 

“Pegawai mempunyai kewajiban untuk menolak gratifikasi dan melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi” kata Jumiarsih. Kita punya inonasi Dukati yaitu Dukungan dan Komitmen Anti Gratifikasi melalui pernyataan. Hal itu sebenarnya membantu para pegawai saat melakukan perjalanan dinas ke satker sehingga satker secara tidak langsung akan memahami dan memberikan dukungan”, lanjutnya.

Deklarasi Pegawai telah dilakukan oleh seluruh pegawai dalam rangka penanganan benturan kepentingan.  Kepala kantor mengingatkan apabila terdapat perbaikan data pegawai atau keluarga agar dapat segera dilakukan updating data.

Perlindungan pelapor berpedoman pada PMK 205 Tahun 2022. Sedangkan pada bijak bernedia sosial juga diingatkan terkait PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai dan PMK 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pada sesi terakhir Kepala Kantor mengingatkan bahwa pegawai yang wajib LHKPN atau pegawai yang wajib menyampaikan LHK agar dapat menyampaikan sesuai ketentuan. Khusus pegawai yang akan pensiun agar dapat menyampaikan laporan khusus. Untuk itu agar bagian umum atau bagian kepatuhan internal dapat melakukan monitoring supaya pegawai yang sudah pensiun tidak dikejar-kejar laporan harta kekayaan. (jj)

Saat ini kemajuan tekhnologi semakin pesat, termasuk dalam hal serangan terhadap keamanan informasi, sehingga perlu meningkatkan keamaan informasi termasuk pada Aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI yang saat ini sudah menjadi aplikasi tulang punggung pelaksanaan anggaran yang juga diakses oleh ribuan user pengelola keuangan satuan kerja. Sehingga Aplikasi SAKTI telah meningkatkan keamanannya berupa penambahan MFA. MFA (Multi Factor Aunthentication) merupakan metode autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk memberikan dua atau lebih faktor verifikasi guna memperoleh akses suatu aplikasi.

Tujuan implementasi MFA adalah untuk meningkatkan keamanan informasi dengan mengharuskan pengguna mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan lebih dari sekadar nama pengguna dan kata sandi. Syarat penggunaan MFA adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Smartaphone

Smartphone digunakan untuk mengunduh aplikasi authenticator, yang berfungsi sebagai tanda bahwa pengguna tersebut adalah pemilik akun yang sah. Smartphone dapat menggunakan android maupun IOS.

b. Melakukan Download Aunthenticator

Authenticator menghasilkan kode satu kali pakai (OTP) yang berubah setiap beberapa detik dan digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna. Pengguna dapat menggunakan segala jenis authenticator yang tersedia pada App Store maupun Play Store.

c. Pengaturan Waktu

Pengaturan waktu pada perangkat yang digunakan sebagai autentikator wajib menggunakan pengaturan waktu secara otomatis.

Setelah mempersiapkan persyaratan untuk melakukan registrasi MFA pertama kali yang harus dilakukan adalah unduh Aplikasi Aunthenticator, selanjutnya masukan user dan password SAKTI dan akan muncul barcode. Barcode yang muncul pada Aplikasi SAKTI kemudian dilakukan scan barcode menggunakan Aplikasi Authenticator. Jika sudah maka selanjutnya adalah proses login pada Aplikasi SAKTI kembali. Pada saat login akan muncul pop up yang kemudian diisikan 6 digit angka yang ada pada Aplikasi Aunthenticator.

Setelah user SAKTI dapat login selanjutnya adalah memastikan kemaanan terhadap aplikasi authenticator, user serta password Aplikasi SAKTI. Jika terdapat kendala seperti smartphone rusak atau hilang, pengguna Aplikasi SAKTI dapat menghubungi CSO KPPN mitra satuan kerja.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2025 telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 11 Maret 2025. Pembayaran THR dapat diajukan oleh satuan kerja ke KPPN setelah Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan, dan aplikasi GPP telah update. Dengan ditetapkannya PP nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 dan update aplikasi GPP maka satker dapat mengajukan SPM ke KPPN. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa pembayaran THR kepada ASN dimulai tanggal 17 Maret 2025.

Satker mitra KPPN Bandung II  mulai mengajukan SPM THR gaji maupun THR tunjangan kinerja 2025 pada tanggal 13 Maret 2025 meskipun penyalurannya baru dimulai  tanggal 17 Maret 2025. Sedangkan tahun 2024 SPM THR mulai diajukan ke KPPN pada tanggal 22 Maret 2024.

Guna mempercepat pembayaran THR tersebut KPPN Bandung II meminta ijin ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat untuk membuka layanan penerimaan SPM  THR pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Maret 2025. Hal ini bertujuan agar THR dapat segera dicairkan mulai tanggal 17 Maret 2025. 

Dalam rangka mendukung persiapan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 KPPN Bandung II telah menyalurkan THR sebesar Rp. 320,83 milyar dengan jumlah SPM sebanyak 1.240 SPM. THR tersebut terdiri dari THR Gaji dan THR Tunjangan Kinerja (tunkin). THR gaji sebanyak Rp. 197,14 milyar telah tersalurkan ke para PNS/TNI, THR PPNPN dan THR PPPK mitra KPPN Bandung II melalui tagihan sebanyak 785 SPM. Sedangkan untuk THR tunkin, KPPN Bandung II telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 123,68 milyar.

Jika dibandingkan dengan periode Maret  tahun lalu, THR gaji telah disalurkan sebesar Rp. 195,79 milyar atau tahun ini mengalami peningkatan sebanyak Rp. 1,35 milyar.  Bila dilihat pembayaran THR gaji tahun lalu sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp. 201,09 milyar. Sedangkan untuk pembayaran THR tunkin periode Maret 2024 telah dibayarkan sejumlah Rp. 108,84 milyar atau tahun ini meningkat signifikan sebesar Rp. 14,66 milyar.  Untuk saat ini pembayaran THR masih belum 100 % diajukan oleh satker karena masih ada 4 hari lagi sebelum Hari Raya Idul Fitri.

KPPN Bandung II tetap siaga dalam mendukung pencairan THR agar realisasi belanja pemerintah meningkat, daya beli masyarakat meningkat dengan harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.(jj)

Triwulan baru, semangat baru! Saatnya kita menyusun dan melaksanakan Manajemen Kinerja Triwulan I 2025 dengan lebih terarah dan optimal.

Pastikan setiap tahapannya dijalankan tepat waktu, karena kinerja hebat dimulai dari perencanaan yang baik.

Mari pastikan setiap langkah kita selaras dengan target kinerja yang telah disepakati, demi tercapainya kinerja terbaik KPPN Bandung II.

#InTress
#DJPbHAnDAL
#UangKita
#KemenkeuRI
#APBNKiTa
#KPPNBandung2

Dengan dilatarbelakangi pelantikan presiden RI periode 2024-2029 dan adanya pergantian pemerintahan yang terjadi di tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya transformasi kelembagaan untuk memperkuat tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L), presiden menetapkan Perpres 139 Tahun 2024 dan Perpres 140 Tahun 2024 yang berdampak pada penggabungan, pemecahan, dan pembentukan K/L baru. Perubahan ini dikenal dengan  nama perubahan kabinet merah-putih.

Perubahan kabinet dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pemisahan K/L, Perubahan Nomenklatur, dan Pembentukan K/L Baru. Pemisahan adalah pemecahan suatu K/L yang sudah ada menjadi dua atau lebih K/L yang berbeda. Perubahan Nomenklatur adalah perubahan yang terjadi pada nomenklatur/nama suatu K/L. Pembentukan adalah K/L baru yang sebelumnya tidak ada (bukan pemecahan).

Perubahan di tingkat K/L juga tentunya berdampak pada kantor vertikalnya, termasuk pada kantor vertikal yang merupakan satuan kerja (satker) dari KPPN Bandung II, dengan rincian berikut:

• 2 Satker pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital
• 2 Satker Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah ke Kementerian Kehutanan
• 34 Satker Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipecah sebanyak 32 Satker ke Kementerian Pekerjaan Umum, dan 2 Satker dari sebelumnya ada menjadi tidak mendapatkan DIPA dikarenakan adanya perubahan SOTK.
• 1 Satker Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berubah nomenklatur menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Dengan adanya perubahan kabinet ini, satker di lingkup KPPN Bandung II perlu melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran dikarenakan berubahnya kode satker dan nomenklatur, yang berdampak pada pendaftaran user kembali serta melaporkan kelengkapan administratif ke KPPN seperti dokumen pejabat perbendaharaan, user, pelaporan rekening baru, dan spesimen tandatangan pejabat.

Sumber : Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 | Sekretariat Negara

Pelaksanaan anggaran Tahun 2024 telah dilalui dengan baik dan lancar dengan sinergi yang baik antara KPPN Bandung II bersama Satuan Kerja (satker) dan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBN. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Satuan Kerja dan pemberian motivasi dilaksanakan pemberian penghargaan kepada Satker Terbaik Tahun 2024 atau KPPN Bandung II Award. Pemberian penghargaan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan Optimalisasi KKP yang diadakan secara daring dan luring pada Rabu 26 Februari 2025 bertempat di Aula KPPN Bandung II.

Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih menyampaikan bahwa atas jerih payah sehingga memiliki kinerja terbaik dalam rangka pelaksanaan anggaran maka sangatlah perlu apabila Satker diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi karena akumulasi kinerja satker menjadi kinerja KPPN. Ucapan selamat kepada Satker yang telah berkinerja terbaik tahun 2024, semoga dapat memberikan semangat dan motivasi bagi satker lainnya.

Beberapa kategori penghargaan yang diberikan sebagai berikut:

I. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TERBAIK

A. PAGU BESAR (LEBIH DARI 60 MILYAR) 4

1. Paldam III Siliwangi (344204)
2. Ditajenad (344519)
3. Pussenif (684949)

B. PAGU SEDANG (12 S.D 60 MILYAR)

1. Lanal Bandung (344632)
2. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (450511)
3. Pusdik Keuangan Ditkuad (685010)

C. PAGU KECIL (KURANG DARI 12 MILYAR)

1. Pengadilan Agama Soreang (401957)
2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung Kota (537081)
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Cimahi (416412)

II. KATEGORI PENGGUNA KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) TERBAIK

1. Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat (686307)
2. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (495565)
3. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy (427015)

III. KATEGORI SATKER TERBAIK PENGGUNA PEMBAYARAN DIGITAL (DIGIPAY) TERBAIK

1. Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (400837)
2. Perwakilan BKKBN Jawa Barat (017393)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung (423523)

IV. KATEGORI PENGGUNA CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) TERBAIK

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (020016)
2. Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat (686307)
3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung (426179)

V. KATEGORI SATKER BADAN LAYANAN UMUM TERBAIK

1. Rumkit Tk. II Dustira Kesdam III Siliwang (418383)
2. RSAU Dr. Moh. Salamun (344808)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung (423523)

VI. KATEGORI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA TERBAIK

1. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (450423)
2. Pusdik Pembekalan Angkutan Pusbekang AD (685009)
3. Pusdik Perhubungan (685007)

 VII. KATEGORI PENYAMPAIAN SPM GAJI INDUK TERBAIK

1. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung (613391)
2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Bandung (432659)
3. Pengadilan Tata Usaha Bandung (531823)

VIII. KATEGORI RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TERBAIK

1. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum (498136)
2. Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat (401663)
3. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat (631124)

Dengan adanya KPPN Bandung II Award  diharapkan satuan kerja lingkup KPPN Bandung II dapat mengambil langkah strategi untuk dapat mengambil posisi terbaik di tahun 2025 sehingga  bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan berkualitas.(jj)