Bandung, 6 Mei 2026

Hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, pada Konferensi Pers APBN KiTA  Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN tumbuh ekspansif.  Hingga 31 Maret 2026 Pendapatan negara tumbuh  10 persen, sementara  akselerasi belanja pemerintah pusat tumbuh 47,7 persen. 

Hal tersebut sejalan dengan kinerja APBN lingkup wilayah kerja KPPN Bandung II sampai dengan akhir Maret 2026 baik pendapatan maupun belanja tumbuh positif (yoy).

KPPN Bandung II sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan  bermitra kerja dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai dengan bulan Maret 2026 KPPN Bandung II mempunyai mitra sebanyak 20 K/L (termasuk BA BUN 999) yang tersebar pada 186 Satuan kerja (data MyIntress) dan 3 satker BA BUN sebagai KPA Penyalur Tranfer Ke Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampai dengan akhir Maret 2026 kinerja Penerimaan Dalam Negeri pada KPPN Bandung  sebesar 34,9 % dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 20,08 (yoy) seiring dengan pertumbuhan pada penerimaan PNBP yang tumbuh 20,08 (yoy).  PNBP tesebut terdiri dari penerimaan PNBP lainnya sebesar 66,99 % dari target atau sebesar Rp. 106, 5 milyar dan Pendapatan BLU sebesar 27,45% dari target atau sebesar Rp. 187,9 milyar.

Sementara pada belanja negara yang dikelola KPPN Bandung II  dengan pagu sebesar Rp. 22,127  triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp. 16,231 triliun atau naik Rp.1,898 triliun dibandingkan pagu tahun lalu sebesar Rp. 14,333 triliun. Sedangkan pagu Belanja Transfer ke Daerah sebesar  Rp. 5,895 triliun  turun Rp. 1,800 triliun dibandingkan tahun lalu. Pagu TKD tahun lalu sebesar Rp.7,695 triliun.  

Belanja Negara per 31 Maret 2026 mencapai realisasi Rp.5,444 T atau 24,6% dari pagu,  tumbuh 26,73% (yoy). Belanja Negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat oleh K/L sebesar Rp. 3,525 T atau 21,72% dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp. 1,918 T atau 32,54% dari pagu.

Belanja Pemerintah Pusat yang tersebar pada beberapa K/L mencapai nilai Rp3,5 T dari pagu Rp.16,23 T atau 21,72%, tumbuh 54,88% (yoy). Belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semua tumbuh positif. Realisasi Belanja belanja pegawai telah mencapai 27,51% dari pagu, belanja barang 11,9%, belanja modal mencapai 16,87% dari pagu dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut  selaras dengan kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN Bandung II. Sampai dengan 31 Maret 2026 jumlah kontrak yang telah didaftarkan 1.118 kontrak yang terdiri dari 936 kontrak belanja barang dan 182 kontrak Belanja modal. Kontrak belanja barang dengan nilai Rp.696,28 M (18,5% dari pagu belanja barang) dan realisasi Rp.263,2 M atau 37,8% dari kontrak. Sedangkan kontrak belanja modal dengan nilai Rp.411,96 M (12,5% dari pagu belanja modal) dan terealisasi Rp.118,5 M atau 28,8% dari kontrak.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat secara terinci sebagai berikut:

• Belanja pegawai sebesar Rp.2,519 triliun atau 27,51% dari pagu Rp.9,156 triliun
• Belanja barang sebesar Rp.449,31 milyar atau 11,91% dari pagu Rp.3,772 triliun
• Belanja modal sebesar Rp.557,24 milyar atau 16,87% dari pagu Rp.3,303 triliun

Sampai dengan Maret 2026 tidak ada belanja bantuan sosial pada KPPN Bandung II.

Belanja TKD sampai dengan 31 Maret 2026 telah mencapai 32,54% dari pagu atau sebesar Rp. 1,918 T. Dana Bagi Hasil telah tersalurkan sebesar Rp. 52 M atau 14,44% dari pagu. DAU telah terealisasi sebesar Rp.1,1669 T atau 32,11% dari pagu. DAK non Fisik telah tersalurkan sebesar Rp.697 M atau 38,89% dari pagu. Sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa belum tersalurkan sama sekali

KPPN Bandung II pada berbagai kesempatan mendorong satker untuk segera merealisasikan belanja barang dan modal karena akselerasi lebih awal pada kedua belanja tersebut memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. (jj)