REALISASI APBN LINGKUP KPPN BENGKULU

PERIODE s.d. MARET 2025

Berdasarkan data pada OM-SPAN, Realisasi APBN lingkup KPPN Bengkulu periode s.d. 31 Maret 2025 telah terealisasi sebesar 20,46% sebagaimana rincian pada gambar di atas.

Hai, Sanak #InTress !

KPPN Bengkulu telah melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Semester II Tahun 2024 dengan nilai akhir 4,87 (Sangat Baik).

Nilai ini didapat dari 4 indikator yaitu Layanan Pencairan Dana, Layanan Konsultasi, Layanan Konfirmasi Penerimaan, dan Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan ini tentunya menjadi pemantik semangat KPPN Bengkulu untuk dapat terus memberikan layanan terbaik kepada setiap stakeholdersnya.

#KPPNBengkuluJuara

Pada hari Senin, 10 Oktober 2022, KPPN Bengkulu melaksanakan FGD Implementasi Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah pada Bank Rakyat Indonesia sebagai Mitra Kerja KPPN Bengkulu. 

FGD dipimpin oleh Bapak Ady Wijaya Joanes Brebeuf selaku Kepala KPPN Bengkulu. Acara ini merupakan sarana koordinasi serta monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi digipay dan kartu kredit pemerintah pada Bank Rakyat Indonesia mitra kerja KPPN Bengkulu. 

Acara dibuka dengan arahan dari Kepala KPPN Bengkulu, Bapak Ady Wijaya Joannes Brebeuf, terkait dengan latar belakang penggunaan digipay dan pelaksanaan kartu kredit pemerintah. Dilanjutkan pemaparan materi mengenai ekosistem pada digipay, efisiensi dan manfaat digipay, serta progress digipay.

Berikutnya, sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta FGD dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan keluhan dari beberapa mitra satuan kerja BRI akan menindaklanjuti dan memperbaiki layanannya, BRI akan senantiasa melakukan inovasi-inovasi layanan kepada nasabahnya.
2. Tidak semua unit di BRI bisa melakukan transaksi menggunakan giro, sehingga beberapa transaksi memang harus ke kantor cabang.
3. Sebagai langkah-langkah akhir tahun, jam layanan penerimaan akan dibuka sampai malam mengingat transaksi pemerintah pada akhir tahun meningkat, ini merupakan salah satu komitmen BRI dalam menjaga pelayanannya.
4. Sejalan dengan program Zona Integritas Desa oleh Ditjen Perbendaharaan, Bank Rakyat Indonesia juga memiliki program Desa Brilian yang bertujuan untuk melakukan digialisasi inklusi keuangan di desa. Untuk kedepannya dua program ini berkolaborasi untuk bersama-sama membangun negeri dimulai dari desa.
5. Bank Rakyat Indonesia mendorong untuk belanja-belanja pemerintah menggunakan sistem pembayaran cashless, hal ini juga merupakan salah satu upaya meminimalisir terjadinya penggelapan uang, korupsi dan sebagainya.

Dengan dilaksanakannya FGD Implementasi Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah pada Bank Rakyat Indonesia Mitra Kerja KPPN Bengkulu, diharapkan bank mitra kerja KPPN Bengkulu dapat bersinergi dengan baik dengan KPPN Bengkulu dan mitra satuan kerja maupun desa untuk bersama-sama mempercepat penyaluran dana serta membangun daerah.

REALISASI APBN LINGKUP KPPN BENGKULU

PERIODE s.d. NOVEMBER 2024

Hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang rapat KPPN Bengkulu, diselenggarakan acara "One On One Meeting Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran  Triwulan I Tahun 2018" dengan Satker mitra KPPN Bengkulu yang terindikasi memiliki kualitas kinerja pelaksanaan anggaran anggaran yang rendah pada triwulan I Tahun 2018. Acara ini dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-1730/PB.1/2018 tanggal 2 Februari 2018 hal Penyampaian Risiko Mandatory pada Kantor Wilayah DJPb dan KPPN.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana penanganan risiko rendahnya kualitas kinerja anggaran, karena dengan adanya acara ini pihak KPPN dapat memperoleh gambaran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Satker, mengidentifikasi permasalahan - permasalahan dalam pelaksanaan anggaran K/L di tingkat satker, memberikan rekomendasi/masukan terkait penyelesaian masalah dalam pelaksanaan anggaran, mengupayakan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Satker pada triwulan berikutnya.   Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran anggaran diukur berdasarkan 10 indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu :

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Frekuensi Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3)
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Realisasi Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM), Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD)
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR), Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ)

Acara dimulai pukul 10.00 WIB oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Bapak Ocim, dilanjutkan dengan penyampaian materi ringkas mengenai indikator kinerja pelaksanaan anggaran oleh Sdri. Zumrotus Sholichah. Pada sesi berikutnya ditampilkan kinerja pelaksanaan masing- masing Satker kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing- masing Satker terkait kondisi yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan anggaran. Pemaparan dari pihak Satker ditampung dan ditanggapi satu per satu serta diberikan rekomendasi untuk perbaikan di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan Satker, kendala umum yang sering sekali dijumpai adalah lemahnya perencanaan program dan kegiatan serta koordinasi antara bagian perencanaan dan pelaksana kegiatan; keterlambatan pelaksanaan kegiatan, diantaranya karena menunggu SK Pejabat atau adanya pergantian pejabat, menunggu revisi anggaran (termasuk karena pagu minus); keterlambatan pembayaran atau sampainya pembayaran kepada pihak yang berhak akibat kurangnya ketelitian satker dalam menginput data nama dan nomor rekening; keterlambatan pengajuan dokumen oleh pihak ketiga karena tidak dipatuhinya ketentuan dalam PMK-190/PMK.05/2012.

 (kontributor: Zumrotus Sholichah)