Kondisi perekonomian fundamental Indonesia masih kuat, pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan kuartal kedua masih terjaga. Pendapatan Negara terus meningkat seiring dengan kebijakan strategis yang ditetapkan. Belanja negara yang berkualitas menjadi bentuk kehadiran negara dalam proses penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar sampai dengan 30 Juni 2024.
Realisasi pendapatan di wilayah Blitar dan Tulungagung mencapai sebesar Rp1,18 triliun, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp3,22 triliun atau sebesar 54,92% dari pagu belanja.
“Kinerja APBN Wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 30 Juni 2024 terus menunjukkan hasil yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. APBN 2024 sebagai shock absorber, Mendukung Kebijakan Perekonomian Nasional di Tengah Ketidakpastian Global” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar Arinto Sujatmono pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar Periode Data s.d. 30 Juni 2024 di Blitar, Selasa (24/07).
Kinerja Pendapatan
Kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 30 Juni 2024 terus menunjukkan nilai yang positif. Peningkatan restitusi perpajakan juga ikut mempengaruhi kinerja pendapatan di Wilayah Blitar dan Tulungagung. Realisasi pendapatan negara untuk regional Blitar sebesar Rp1,18 triliun, meningkat sebesar Rp298,3 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp885,1 miliar. Komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1,03 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp148,6 miliar.
Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp989,43 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp45,36 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp313,01 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp286,26 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2,98 miliar, Pajak Lainnya Rp19,78 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp367,38 miliar. Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp45,36 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp65,52 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp83 miliar.
Kinerja Belanja
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp3,22 triliun atau sebesar 54,92% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 48,28% dari pagu belanja. Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp727,5 miliar atau 52,89% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,5 triliun atau 55,54% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi BPP dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial, dukungan penyelenggaraan Pemilu, pembangunan infrastruktur, belanja pemeliharaan BMN, pengadaan sarana dan prasarana bidang hankam, serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk THR. sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah. Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp380,14 miliar atau 57,17% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp308,15 miliar atau 59,75% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp27,84 miliar atau 15,95% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp11,37 miliar atau 56,11% dari alokasi anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp95,25 miliar atau 65,8% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp1,52 triliun atau 55,1% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp441,96 miliar atau 42,11% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp407,16 miliar atau 85,23% dari alokasi anggaran serta dana insentif fiskal sebesar Rp30,46 miliar atau 50% dari alokasi anggaran.
Blitar, 24 Juli 2024
