Risiko dan ketidakpastian global cenderung meningkat menyebabkan pelemahan prospek ekonomi global. Peningkatan ketegangan politik di beberapa wilayah dunia berimplikasi terhadap dinamika harga energi, gangguan rantai pasok, dan peningkatan inflasi di level global. kondisi perekonomian fundamental Indonesia masih kuat, pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan akhir bulan Juli 2024 masih terjaga. Pendapatan Negara terus meningkat. Belanja negara yang berkualitas (efektif dan efisien) menjadi bentuk kehadiran negara dalam proses penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal nasional.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar periode data sampai dengan 31 Juli 2024.
Realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung mencapai sebesar Rp1,46 triliun, sedangkan realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp3,73 triliun atau sebesar 63,6% dari pagu belanja.
“Kinerja APBN Wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 31 juli 2024 terus menunjukkan hasil yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. APBN 2024 terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dan counter cyclical” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar Arinto Sujatmono pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar Periode Data s.d. 31 Juli 2024 di Blitar, Selasa (28/08).
Kinerja Pendapatan
Kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 31 Juli 2024 terus menunjukkan nilai yang positif. Realisasi pendapatan negara di wilayah pembayaran KPPN Blitar sebesar Rp1,46 triliun, meningkat sebesar Rp382,16 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp1,08 triliun. Komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1,24 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp215,75 miliar.
Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp1,2 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp45,37 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp368,68 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp353,81 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp4,40 miliar, Pajak Lainnya Rp23,97 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp452,11 miliar. Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp45,37 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp79,14 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp136,61 miliar.
Kinerja Belanja
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp3,73 triliun atau sebesar 63,55% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 56,59% dari pagu belanja. Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp852,14 miliar atau 61,95% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,88 triliun atau 64,04% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi BPP tersebut terutama dimanfaatkan untuk menjaga kesejahteraan melalui perlindungan sosial, Pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, keterjangkauan energi, dan dukungan kepada UMKM. Selain itu, realisasi BPP juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pembayaran kewajiban pemerintah seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran manfaat pensiun termasuk THR dan Gaji ke-13.
Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp431,81 miliar atau 64,94% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp4343,83 miliar atau 66,67% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp56,26 miliar atau 32,22% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp20,23 miliar atau 99,8% dari alokasi anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp124,14 miliar atau 85,76% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp1,79 triliun atau 64,92% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp486,9 miliar atau 46,4% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp443,89 miliar atau 92,91% dari alokasi anggaran serta dana insentif fiskal sebesar Rp30,46 miliar atau 50% dari alokasi anggaran.
Blitar, 28 Agustus 2024
