Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan PMK 210/PMK.02/2019 tentang Tatacara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, dan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Anggaran Kementerian/Lembaga,  Selasa (4/2), bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar.

Acara yang berlangsung dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen di wilayah kerja KPPN Blitar yang meliputi satuan kerja di wilayah Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung,

Melalui kegiatan sosialisasi di awal tahun ini, diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pihak untuk saling tukar informasi dan sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2020.

Berturut-turut materi yang disampaikan dalam acara sosialisasi ini meliputi PMK 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2020  yang disampaikan oleh Lilik Djinggawati, Staf Pelaksana pada Kanwil DJPb Propinsi Jawa Timur dan materi kedua disampaikan  Lilis Kustanti, Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJPb Propinsi Jawa Timur.

Lilik Djinggawati, memaparkan dengan rinci pengaturan revisi anggaran dan dukungan sistem aplikasi SAKTI berbasis Web dalam proses penyelesaian revisi anggaran. Pada umumnya alasan revisi anggaran disebabkan pagu anggaran yang ada kurang/lebih, adanya penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, RKA-KL yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan, instruksi pejabat yang berwenang/adanya perubahan kebijakan, adanya target/sasaran baru, adanya komitmen yang belum dibayar namun belum dialokasikan dananya dalam DIPA (putusan inkracht dan tunggakan) termasuk pagu minus atau potensi pagu minus.

Di sesi kedua, Lilis Kustanti menyampaikan materi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran khususnya terkait kebijakan IKPA Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dengan logat khas Malang yang kental. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Reformulasi di tahun 2020 indikator IKPA menjadi 13 items yang mengukur pula Konfirmasi Capaian Output, sehingga pembobotan IKPA menjadi sebagai berikut :

Bagi mitra kerja kerja KPPN Blitar yang hadir kegiatan sosialisasi ini bukan hanya sebagai ajang pertemuan  berkala namun lebih dari itu acara ini merupakan sarana konsultasi, knowledge sharing, dan wadah komunikasi yang sangat efektif dalam peningkatan pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Para peserta mengapresiasi dengan baik acara tersebut, tampak antusiame peserta dari awal acara hingga akhir  bersemangat mengikuti paparan dari narasumber yang diselingi tanya jawab dan diskusi