Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor merilis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2022 secara langsung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2022 yang lalu di aula KPPN Bogor. Wilayah pembayaran KPPN Bogor meliputi tiga daerah, Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Realisasi anggaran di lingkup KPPN Bogor hingga 30 November 2022 untuk realisasi belanja K/L, dari total pagu mencapai Rp8,181 triliun dengan total belanja Rp6,977 triliun atau 85,3 persen.
Pagu dan realisasi belanja mencakup belanja pegawai, barang, modal dan bansos serta dana transfer ke daerah berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. Belanja pegawai dengan pagu Rp3,015 triliun dengan realisasi Rp2,700 triliun atau 89,26 persen dan sisa Rp324,9 milyar. Untuk belanja barang, pagu Rp2,57 triliun, realisasi Rp1,995 triliun atau 77,47 persen dan sisa sekitar Rp580,3 milyar. Belanja Modal, pagu sebesar Rp408,87 milyar dan realisasi Rp275,3 milyar atau 67,34 persen serta sisa sebesar Rp133,54 milyar. Pagu bansos Rp10,368 triliun dengan realisasi Rp9,506 triliun atau 91,69 persen dan sisa Rp 862,08 milyar. Khusus dana transfer ke daerah, pagu Rp2,159 triliun dan realisasi Rp1,996 triliun atau 92,43 persen dan sisa Rp163,49 milyar.
Dana Desa sendiri hanya di Kabupaten Bogor dengan 416 desa. Sedangkan untuk proyeksi realisasi belanja mencapai 98,84 persen dengan baseline RPD hal III DIPA.
Total penyaluran TKDD kisaran Rp1,996 triliun atau 92 persen dan pagu sebesar Rp2,159 triliun. Pemberdayaan dan digitalisasi UMKM, dari Januari sampai 30 November 2022 dengan total transaksi digipay mencapai Rp100,2 juta.
Sementara itu jumlah satuan kerja (satker) yang sudah mengimplementasikan digipay sebanyak 8 satker. Untuk progres pembiayaan UMi sebesar Rp686,55 milyar dari 193.785 debitur.
Di kegiatan yang sama, KPPN juga menyerahkan apresiasi atau penghargaan kepada satker (satuan kerja), sudah memenuhi standar kompetensi para pejabat pengelola keuangan khususnya PPK dan PPSPM yang telah tersertifikasi PNT/SNT. Ada 15 satker, diantaranya, BPS kabupaten Bogor dan Depok, Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Istana Kepresidenan Bogor dan Cipanas, Kantor Imigrasi kelas I non TPI Bogor dan masih ada satker lain.
Apresiasi atau penghargaan lain diberikan kepada satker yang telah berhasil melaksanakan transaksi aplikasi digipay. Ada 7 satker, diantaranya Balai Riset Budidaya Hias, Kantor Pertanahan Kota Bogor, KPU Kabupaten Bogor, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dan beberapa satker lain.
Optimis di akhir tahun anggaran 2022, pada bulan Desember realisasi belanja oleh satker lingkup KPPN Bogor akan terealisasi dan mencapai target yang ditentukan serta memenuhi kewajiban pembayaran oleh satker kepada penyedia barang/ jasa
